SIARAN PERS ALIANSI MAHASISWA PENUNTUT TOPI WISUDA “Wisuda Tak Perlu Toga Yang Mahal”

Gambar Aliansi Mahasiswa Penuntut Topi Wisuda

Siaran Pers ini merupakan pernyataan kami terhadap rapat semi tertutup yang dilaksanakan di ruang rapat rektorat Lantai 2 antara Rektorat yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Paulus Cahyono Tjiang, perwakilan BKA, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa, Majelis Perwakilan Mahasiswa, Ketua Himpunan sejumlah program studi, dan perwakilan calon wisudawan. Berikut adalah isi siaran pers tersebut:

 

SIARAN PERS ALIANSI MAHASISWA PENUNTUT TOPI WISUDA

“Wisuda Tak Perlu Toga Yang Mahal”

 

Pada hari ini, 20 Februari 2018 diadakan forum terbatas di ruang rapat rektorat lantai 2 yang dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Paulus Cahyono Tjiang, Mas Gun dari BKA, LKM, MPM, dan perwakilan calon wisudawan. Telah diputuskan bahwa wisudawan tetap memakai topi wisuda. Namun, dengan sangat terpaksa mereka harus menerima desain toga yang baru tanpa ada sedikitpun kemungkinan dikembalikan sesuai aspirasi yang ada. Pengadaan topi wisuda seolah merupakan sikap reaktif terhadap gelombang aspirasi yang membumbung sejak Senin lalu. Selain desain toga yang berubah, setidaknya masih ada hal yang bisa diapresiasi yaitu setiap wisudawan akan kembali dipanggil satu per satu saat maju ke depan mengingat pemanggilan ini pun tidak dilakukan ketika wisuda September 2017 lalu.

Akan tetapi, keputusan mengenai toga tadi, secara tidak langsung telah menjadikan wisudawan kali ini, korban dari sepihaknya sikap universitas dalam membuat kebijakan. Paulus Tjiang mengakui bahwa rektorat melakukan kesalahan dengan tidak melibatkan calon wisudawan dalam penentuan kebijakan baru mengenai kelengkapan dan tatacara wisuda.

Dugaan kami yang menyangka penyeragaman warna, pengurangan jumlah atribut dan perubahan desain toga seolah merupakan upaya menghemat biaya. Bahkan, seperti disebutkan dalam salah satu komentar dalam pertemuan tadi seorang wali mahasiswa dan seorang mahasiswa pun menduga hal yang sama. Namun dugaan itu ternyata salah, sebab kenyataannya biaya pembuatan toga yang baru tiga kali lipat lebih mahal.

Memang betul bahwa toga yang baru membawa filosofi dengan makna yang berbeda dari sebelumnya, Bahkan digadang-gadang nilai SINDU dimasukkan ke dalam desain toga tersebut. Akan tetapi kami tidak butuh toga yang mahal, cukup toga yang biasanya digunakan oleh lulusan Unpar dari masa ke masa. Lagipula nilai-nilai SINDU sebaiknya segera diterapkan dalam tindakan sehari-hari civitas academica ketimbang hanya merepresentasikan sebuah baju yang dalam perencanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai SINDU itu sendiri.

Pertemuan yang diadakan H-4 menjelang wisuda seolah hanyalah jebakan bahwa mahasiswa tidak bisa mengubah keputusan rektorat. Lalu video tutorial pada H-5 hanya menunjukkan bagaimana prosesi wisuda berlangsung tanpa mempedulikan telah disetujuinya atau belum desain toga yang baru oleh mahasiswa. Lagi-lagi mahasiswa seolah-olah mahkluk yang pasti patuh pada rektorat. Lagipula kebingungan kita mengenai pengumuman dadakan tersebut sekiranya terjawab saat Wakil Rektor 1, Paulus Tjiang juga mengatakan bahwa sebenarnya kemungkinan protes ini sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari.

Ketika urgensi mahasiswa untuk mendapatkan kepastian diterima atau tidaknya aspirasi mereka, rektorat hanya mampu mempertimbangkan bilamana hal ini dapat dibawa ke rapat. Kalaupun usulan mahasiswa yang hadir diterima untuk dibahas dalam rapat senat, keputusan tidak akan mengubah jalannya kebijakan ini sebab rapat Senat baru akan dilaksanakan pada Kamis 22 Februari, H-2 wisuda.

Dengan tidak mengadakan forum terbuka saat begitu banyak mahasiswa yang peduli, audiensi ini seperti membunuh public pressure yang telah berkembang. Seolah karena sudah mengundang para pengurus PM UNPAR dan sejumlah mahasiswa serta calon wisudawan/wati, rektorat merasa cukup telah berkomunikasi dan berdialog. Padahal forum terbuka seharusnya merupakan hal yang lumrah dalam lingkungan akademik tanpa harus menunggu protes, kritik, ataupun kemarahan mahasiswa atau wali mahasiswa. Karena itu, tuntutan kami tentang mengadakan forum terbuka sebelum 24 Februari belum dipenuhi pihak universitas.

Namun begitu kami sangat mengapresiasi Bapak Paulus Tjiang yang mau menerima kehadiran mahasiswa terutama para calon wisudawan. Kami menyadari bahwa pertemuan ini seharusnya juga dihadiri oleh perwakilan Rektorat lainnya.

Di tengah carut marutnya pengambilan keputusan wisuda, terdapat harapan dari kami agar kedepannya pengambilan keputusan dilaksanakan secara adil, terbuka, transparan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan, khususnya calon wisudawan. Pelibatan secara substantif menjadi syarat pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan agar tidak lagi menimbulkan keresahan di lingkungan kampus.

Namun begitu selalu tersedia pilihan. Ketiga tuntutan kami mungkin dengan santai dapat diabaikan, tetapi ingatan akan memaksanya untuk tetap berlaku karena sampai siaran pers ini diterbitkan pada 20 Februari 2018, forum terbuka belum kunjung juga dilakukan.

 

Tentu UNPAR tidak ingin dicap sebagai kampus tertutup anti-kritik bukan?

 

Salam,

Vivat academia! Semper sint in flore.

 

Bandung, 20 Februari 2018

 

Aliansi Mahasiswa Penuntut Topi Wisuda

 

*Siaran Pers ini dikirim melalui email Aliansimahasiswaunpar@gmail.com ke email MP, untuk disiarkan di Web Mediaparahyangan.com, dengan penambahan judul tulisan