Sebatas Lisan, Satgas Rokok Masih Belum Jelas

Unpar Bebas dari Rokok / dok. PM Unpar Unpar Bebas dari Rokok / dok. PM Unpar

STOPPRESS MP, UNPAR –Tidak adanya surat tugas, membuat keberadaan satuan tugas (satgas) rokok di lingkungan kampus Unpar menjadi belum jelas. Selain itu, seperti apa bentuk dari satgas rokok ini pun belum jelas, seperti yang dikatakan oleh Achmad B.A.A selaku penanggung jawab penegakkan aturan rokok di kawasan kampus Unpar.

“Justru saya gak tau satgas itu bentuknya kayak gimana. Belum secara resmi tapi kami sudah diperintahkan untuk melakukan pembenahan. Saya, BKA, satpam,” ujarnya saat ditemui di bekas ruangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) softball yang kini difungsikan sebagai ruang penegakkan aturan rokok di dekat taman hukum pada Rabu (19/10) lalu.

Menurutnya, tidak adanya surat tugas membuatnya lebih memilih untuk melakukan tindakan persuasif. Dari pada harus langsung mengambil KTM mahasiswa yang kepergok merokok di kampus Unpar, ia memilih untuk menegur secara sopan.

“Kalau yang ketemu sama saya, saya hanya beri peringatan. Soalnya kalau sampai saya ditanya surat tugas. ‘Mana surat tugas Bapak?’ ‘Ya saya diperintahkan WR 3 tapi sebatas lisan.’ Apa hanya itu?” jelasnya.

Achmad menambahkan, bahwa yang sebenarnya ia inginkan adalah tidak perlu dibuat satgas rokok, tapi lebih pada kepedulian setiap elemen masyarakat terhadap peraturan yang ada. Ia menganggap satgas rokok memungkinkan berjalan hanya jika satgas rokok sendiri memiliki anggota yang banyak dan cukup untuk berpatroli setiap harinya.

“Kalau parameternya yang saya inginkan, tidak usahlah dibuat satgas. Kuncinya semua pihak peduli dengan Surat Keputusan (SK) tersebut. Percuma dibentuk satgas,” ucapnya. “Kecuali isinya 500 orang dan patroli setiap hari bertugas sekian ratus orang untuk menjaga lingkungan kampus gitu,“ tambahnya.

Terkait dengan keikutsertaan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) untuk berpatroli menegakkan aturan rokok ini, Jessica Adidarma (Hukum 2013) selaku ketua MPM menuturkan bahwa sebenarnya fungsi MPM kurang sesuai dengan fungsi lembaga tersebut sebagai lembaga legislatif dan yudikatif.

“Tapi tujuannya apa gitu? Katanya supaya MPM juga menerapkan ini. Jadi buat nunjukin kalau MPM juga udah setuju adanya patroli itu. Dari situ kita ngobrol ke pak kapto dan bilang fungsinya kayaknya gak sesuai. Itu kan sangat eksekutif kan,” ujarnya.

Namun, disisi lain ia tidak ingin membebani kerja LKM, dan menurutnya saat ini MPM berada di posisi yang sulit. Jika MPM pasif, maka akan dibilang tidak ada kerjanya. Namun jika nantinya ikut aktif berpatroli, maka akan dibilang bawel.

“Posisi kita sekarang juga sulit sih. Disatu sisi nih kalau ktia pasif kita bakal diomongin kita gak kerja. Di satu sisi kita aktif kita dibilangin bawel,” ucap Jessica.

Kendati belum memiliki surat tugas, tugas penegakkan aturan rokok dilakukan berdasarkan peraturan larangan merokok yang telah dikeluarkan pada tahun 2014 semasa Robertus Wahyudi Triweko ketika ia tengah menjabat sebagai rektor.

Peraturan larangan merokok itu dikeluarkan melalui sebuah Surat Keputusan (SK) yang mencangkup sanksi bagi mahasiswa dan karyawan yang kedapatan merokok. Sampai saat ini, peraturan rokok telah memasuki tahap pelarangan.

JAMIE WIJAYA HALIM

Related posts

*

*

Top