RUU KUHP Dan RUU KUHAP Lemahkan Kinerja KPK

STOPPRESS MP - RUU KUHP dan KUHAP Lemahkan KPK/ Charlie STOPPRESS MP - RUU KUHP dan KUHAP Lemahkan KPK/ Charlie

STOPPRESS MP, UNPAR – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara proses pembuatannya dan substansi dinilai bermasalah. Jika kedua RUU tersebut disahkan, maka mampu melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“RUU KUHP dan RUU KUHAP tidak memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perangkat khusus yang dimiliki KPK untuk memberantas korupsi,” jelas Agustinus Pohan dalam  diskusi “Polemik RUU KUHP dan RUU KUHAP” yang diselenggarakan di ruang 2305 Fakultas Hukum pada Kamis (13/2).

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Tama S. Langkung sebagai peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) ini, dibahas mengenai beberapa substansi dari RUU KUHP dan RUU KUHAP yang dianggap melemahkan upaya penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Beberapa substansi yang dianggap krusial tersebut di antaranya adalah hapusnya kewenangan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, pengetatan prosedur penyadapan, aturan baru mengenai suap yang tidak sesuai semangat anti korupsi serta larangan pemberian vonis yang lebih berat di tingkat kasasi.

“Tidak hanya KPK tapi kewenangan dari PPATK  dan BNN pun dipreteli sehingga perannya menjadi tidak relevan lagi jika ini ( RUU KUHP dan RUU KUHAP -red) diberlakukan,” ujar Tama. Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah badan lain yang juga memiliki kewenangan penyelidikan selain Polisi. RUU tersebut meniadakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan badan lain selain polisi.

Di hadapan mahasiswa dan media yang hadir memadati ruangan tersebut, Agustinus Pohan secara gamblang mengatakan bahwa RUU tersebut tidak memiliki semangat anti korupsi. “Di dalam RUU tersebut tidak dapat ditemukan sarana khusus untuk memerangi korupsi, bahkan cenderung memberikan perlindungan bagi penguasa,” ujar Pohan yang juga merupakan dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Unpar tersebut.

Adapun Tama dalam pemaparannya mencurigai adanya motif lain dalam proses perancangan RUU KUHP dan RUU KUHAP ini. Menurutnya alur pembahasan kedua RUU janggal mengingat didahului dengan pembahasan RUU KUHAP baru RUU KUHP. “Di mana-mana yang materil harus didahulukan, baru yang formil, karena formil akan mengikuti yang materil”, ujar Tama. KUHP adalah hukum materil yang berisi pokok pidana, sedangkan KUHAP mengatur bagaimana beracara di pidana sesuai hukum materilnya. Ada kesan mengejar target akhir periode 2009-2014,” tambah Tama.

CHARLIE ALBAJILI, LINTANG SETIANTI

 

Related posts

*

*

Top