Rektor Unpar Menyikapi Kebebasan Berekspresi Mahasiswa

Pencoretan tembok di Lorong Hukum beberapa bulan yang lalu/dok. MP Pencoretan tembok di Lorong Hukum beberapa bulan yang lalu/dok. MP

WAWANCARA MP, UNPAR – Menyikapi berbagai kasus pengekangan mengenai kebebasan berekspresi, seperti kasus pembredelan Majalah Lentera, aksi Mahasiswa Papua di Jakarta yang dipaksa bubar dan menerima penyiksaan, sampai pencoretan dinding di Lorong Hukum. Mangadar Situmorang selaku Rektor Unpar mengungkapkan pendapatnya terkait kebebasan berekspresi di kalangan mahasiswa. Reporter MP berkesempatan mewawancarai Mangadar pada Jumat (4/12/2015) yang lalu di kantornya.

Berikut petikan wawancaranya:

Berbicara mengenai kebebasan berkespresi,salah satu kasus yang terjadi di tahun 2015, sebut saja kasus Majalah Lentera Universitas Kristen Satya Wacana yang dibredel oleh kampusnya sendiri. Menurut bapak apakah tindakan kampus sudah mengekang mahasiswa untuk melakukan kebebasan berekspresi tersebut?

Saya harus mengatakan itu perlu kehati-hatian ,prinsip kebebasan berekspresi,kebebasan mendapatkan informasi sekali lagi itu sangat penting. Kehati-hatian disini maksudnya dilihat apa dampak dari sebuah pemberitaan, apakah akan menimbulkan dampak yang baik atau dampak yang buruk. Hal tersebut yang seharusnya menjadi acuan untuk kita, termasuk saya sendiri didalam melakukan suatu tindakan. Kita tidak melarang kebebasan berekspresi atau menyebarkan dan mendapatkan informasi tapi kalau dampaknya lebih buruk lalu ngapain gitu kan ya.

Apabila Lentera itu, katakanlah menganggakat isu tentang pembantaian G30S sebenarnya saya juga bisa mengatakan bukan hanya Lentera yang mengangkat isu itu lagi. Sudah banyak informasi tentang hal tersebut, hasil research, hasil publikasi yang dihasilkan orang, lima ratus ribu atau satu juta atau bahkan dua juta Rakyat Indonesia termasuk Etnis Tionghoa yang menjadi korban pada peristiwa di tahun 1965 sampai 1967. Sekali lagi informasi itu sudah beredar , kalau dari situ poinnya menurut saya tidak ada alasan untuk melarang Majalah Lentera beredar , karena selain Lentera yang lain juga sudah menyebarkan.

Tapi saya menduga ini karena Lentera itu mengafiliasi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang notabene adalah universitas berbasi Kristen dan mayoritas adalah Etnis Tionghoa barangkali ada kekhawatiran ketika itu dipublish, UKSW akan dianggap menganggakat lagi topik persoalan peritiwa 1965 dan seakan-akan UKSW menjadi agen di situ. Paling tidak, membenarkan itu diangkat, saya menduga sekali lagi pimpinan UKSW berkepentingan untuk menjaga institusinya sehingga itu dilarang. Dengan pertimbangan apakah akan memberikan benefit atau manfaat untuk UKSW.

Kasus yang juga terjadi di tahun 2015 mengenai aksi Mahasiswa Papua di Jakarta yang kemudian ditangkap oleh aparat dan mendapatkan tindakan kekerasan, menurut bapak apakah negara memiliki ketakutan tersendiri kepada masyarakat dalam kebebasan berekspresi?

Kalau mau disebut ketakutan, menurut saya iya bisa jadi negara takut. Konteks negara ini terikat dengan ketidakmatangan negara. Artinya unsur pemerintahan dan rakyat belum siap untuk melihat, mengalami ataupun memaknai tuntutan perbedaan yang ada di Indonesia.

Ditarik kedalam konteks masyarakat Papua dengan bintang kejoranya yang menuntut kemerdekaan. Menurut saya tidak ada yang salah dengan kebebasan tersebut. Dari perspektif aparat kemanan atau pemerintahan mereka mungkin mengatakan ini adalah ancaman karena ini bisa berefek bola salju. Kalau itu dibiarkan bisa dikatakan seakan akan bahwa legitimasi atau menjustifikasi adanya aksi tuntutan separatisme atau pemisahan diri misalnya itu dalam konteks bernegara.

Dari perspektif teman-teman mahasiswa Papua disana, menurut mereka ini bukan persoalan hukum, persoalan politik, persoalan yang lebih mendasar yaitu hak mereka untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan yang nyata dari negara.

Membahas mengenai ketakutan, bagaimana pendapat bapak mengenai pencoretan di dinding lorong Hukum dan Fisip yang bertuliskan: “mahasiswa takut dosen, dosen takut menteri, menteri takut presiden, presiden takut mahasiswa” ?

Sejujurnya, saya tidak tahu menahu bahwa terdapat pencoretan yang tidak diketahui dilakukan oleh siapa di Lorong Hukum dan tembok Gedung Hukum dekat Student Center tersebut. Tidak ada laporan apa-apa kepada saya.

Pandangan bapak mengenai esensi pencoretan tersebut?

Kalimat mahasiswa takut dosen, dosen takut menteri, menteri takut presiden, presiden takut mahasiswa itu adalah ungkapan pada masa Pemerintahan Soeharto. Sepemahaman saya, pada masa orde baru, terdapat relasi yang sangat hirarkis antara mahasiswa, dosen, menteri dan presiden. Hubungan antara mahasiswa dan dosen adalah hubungan yang sangat hirarkis. Terutama terkait dengan soal pelajaran dan nilai. Jadi kalau dulu, dosen itu menjadi sangat powerful, menjadi sangat otoritatif. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh dosen yang dianggap menjadi sumber pengetahuan di kelas melalui perkuliahan dan kemudian diuji. Setelah diuji hasilnya lulus atau tidak lulus, nah dari situlah muncul ketakutan atau kekhawatiran dari mahasiswa kepada dosen.

Dalam konteks politik dan akademis, kemudian sejarah membuktikan pada tahun 1998 yang berhasil menjatuhkan presiden itu adalah mahasiswa karena lewat aksi reformasi. Mahasiswa yang melawan kekuasaan dan tidak takut lagi.

Jadi kalimat tersebut menurut saya, adalah kalimat yang dipakai mahasiswa pada masa orde baru untuk melawan kekuasaan. Maka hirarki sebenarnya sudah terputus, jadi kalau itu dicoret ya saya setuju saja karena memang sudah tidak tepat apabila mahasiswa takut.

Bapak membebaskan mahasiswa untuk mencoret tersebut?

Dalam konteks substansi, saya setuju kepada yang mencoret. Ya, untuk apa mahasiswa harus takut. Kalau tulisan mahasiswa takut dosen, dosen takut menteri, menteri takut presiden, presiden takut mahasiswa itu konteksnya out of dates. Pesan yang mau disampaikan oleh si penulis tersebut seharusnya dipahami oleh mahasiswa lain. Saya mengapresiasi.

Tapi menurut satpam yang menghapus tulisan tersebut, tulisan tersebut menurut rektorat harus dihapus karena tulisannya mengejek dan tidak baik. Kemudian tulisan tersebut dihapus dengan cat berwarna putih.

Karena saya tidak mendapatkan informasi mengenai itu, dari saya pribadi saya akan membiarkan. Namun,mungkin satpa mengambil dari sisi kebersihan dan keindahan. Terkait penghapusan dengan cat berwarna kontras dengan warna dasar tembok, masih harus saya cek kembali.

 

KRISTIANA DEVINA

 

Related posts

One Comment;

  1. vall said:

    Birokrat kampus seyogyanya (bersikap) ramah terhadap kebebasan (yg bertanggung jawab) berekspresi mahasiswa__Kebebasan berekspresi merupakan hak (mahasiswa) dengan catatan sepanjang tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian atau merusak karakter/reputasi pihak lain.

*

*

Top