Redefining Our Democrary: Dualisme dalam Lembaga Legislatif

Mahasiswa dan Politik - Ilustrasi: Abdullah Adnan Mahasiswa dan Politik - Ilustrasi: Abdullah Adnan

Oleh: Hune Mering (Fakultas Hukum Unpar 2011)

Pancasila adalah dasar negara sehingga menyebabkan “statusnya” adalah sebagai sumber dari segala hukum bangsa Indonesia. Teori norma dasar (Grundnorm) ini diadaptasi dari teori seorang filsuf asal Jerman, yakni Hans Kelsen. Pada sila ke-4 (empat) Pancasila bebunyi:

“Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.”

Jelmaan atau penjabaran Pancasila dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) merupakan salah satu penjelasan dari sila ke-4 (empat) tersebut, yakni: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam menanggapi pasal tersebut, banyak masyarakat yang menafsirkannya sebagai teori Polis yang dilontarkan oleh Aristoteles dan Plato. Namun, sebenarnya hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah. Alasan pembenarnya ialah menurut Plato legislasi atau penyusunan undang-undang yang hanya melayani kepentingan kelompok bukanlah merupakan suatu hukum yang sejati.[1] Sedangkan menurut Aristoteles hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.[2] Hal ini berkaitan dengan nasihat yang selalu saya ingat dari Guru Besar kita, yakni Prof. Arief Sidharta, bahwa bilamana ingin membuat suatu regulasi ataupun ingin menegakkan hukum terdapat 2 (dua) unsur esensial, yakni kepastian hukum dan keadilan. Keadilan inilah yang merupakan “benang merah” dari teori yang telah dipaparkan Plato dan Aristoteles.

Sila ke-4 (empat) Pancasila dalam perumusanya, menarik bila kita perhatikan dari pendapat salah satu founding fathers kita, yakni Moh. Hatta. Dalam hal ini, beliau memiliki pendapat, bahwa sila ke-4 (empat) ini didasari pada nilai kerakyatan atau civil society.[3] Moh Hatta menyatakan gagasan tentang nilai kerakyatan adalah sebagai berikut:

“Democracy is something which should and eventually must touch the lives of the people everyday in all ways.” [4]

Prinsip masyarakat demokrasi berpijak pada kemandirian dan tanggung jawab individu, keterlibatan atau partisipasi dalam masyarakat dan hubungan kooperatif antar individu yang mandiri dalam masyarakat.[5]

Seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila. Selain pasal 1 ayat (2) jelmaan dari sila ke-4 (empat) ini dapat kita lihat pada adanya perwakilan rakyat yang dijalankan oleh badan legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, DPRD dan DPD. Penjelasan ini sangat menarik kita bahas bilamana kita perhatikan kembali pendapat Moh. Hatta pada saat perumusan bentuk negara. Menurut Hatta Indonesia merdeka haruslah suatu Republikm yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakit-wakil rakyat, atau Badan-Badan Perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari dalam badan-badan perwakilan itu terpilih anggota-anggota pemerintah yang menjalanan kekuasaan negara, dan pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat, yang dinyatakan atau oleh badan-badan perwakilan rakyat atau dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan.[6] Pemikiran Moh. Hatta tadi didasari oleh prinsip kehendak umum. Menurutnya identitas negara sejati hanya mungkin apabila didasarkan pada partisipasi dan kesadaran politik berdemokrasi yang maksimal dari rakyat.[7]

Demokrasi berdasarkan kehendak umum ini diterapkan pada saat adanya suatu “pesta demokrasi” yang merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum ini berfungsi sebagai “penunjukkan” wakil dari masyarakat Indonesia. Rakyat memberikan suatu mandat kepada keterwakilan yang mereka percayai sebagai “distributor” penyampaian aspirasi masyarakat, demi kehidupan bermasyarakat yang lebih ideal.

Tahun 2014 merupakan masa pesta rakyat yang terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Adanya pencalonan 2 (dua) (calon) presiden bangsa Indonesia, yakni Prabowo dan JokoWi. Kedua pencalon tersebut membentuk dua kubu koalisi pula. Kedua koalisi tersebut ialah koalisi Merah-Putih (Prabowo) dan koalisi Indonesia Hebat (JokoWi).  Kedua koalisi ini “menampilkan” suatu pertarungan politik yang sangat sengit, sehingga sisi positif dari pertarungan politik ini ialah meningkatnya partisipasi masyarakat yang tinggi. Kedudukannya dalam badan legislatif juga “menampilkan” pertarungan yang sangat sengit, apalagi ketika dideklarasikan siapa yang menjabat sebagai RI 1 (satu).

Dualisme dalam badan legislatif, kiranya inilah yang menjadi sorotan masyarakat. Adanya pertarungan sengit antar dua kubu koalisi tadi tercermin dalam badan legislatif kita. Dari penetapan keputusan UU Pilkada, MD3, bahkan hingga pertarungan penetapan para pemangku ketua DPR, MPR, DPD, DPRD, serta komisi. Hal ini atau peristiwa pertarungan ini yang disaksikan oleh masyarakat dalam kurung waktu kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan belakangan ini. Hal ini memang berdampak adanya peningkatan terhadap partisipasi masyarakat, diantaranya ialah masyarakat jadi peka akan kehidupan politik Indonesia. Salah satu contoh kecilnya ialah di kampus kita, adanya suatu program propaganda boom dari Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan sebagai bentuk penolakan mahasiswa mengenai UU Pilkada. Namun, dampak negatif dari pertarungan ini ialah dualisme masyarakat, sehingga secara tidak langsung masyarakat menjadi bingung dalam menanggapi kebijakan hukum dan politik dari keterwakilan mereka dalam lembaga legistator ini.

Memang benar, bila dikatakan bahwa wakil rakyat adalah cerminan rakyat dan representasi dari rakyat. Namun, dengan adanya dualisme dalam lebaga legislatif ini, tanpa mereka sadari bahwa mereka mencerminkan adanya “perang” kubu dalam kehidupan bermasyarakat ini. Inilah sekiranya yang perlu saya kritisi, bahwa dengan adanya “perang” tersebut menumbuhkan mosi tidak percaya dalam opini publik. Selain itu, juga tanpa disadari menjadikan perpecahan 2 (dua) kubu dalam golongan masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia ini menyandang semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Bagaimana tidak? Dalam kehidupan sehari-hari kita beberapa bulan belakangan ini konsumsi berita kita dari suguhan media hanya terpusat pada “peperangan” dalam badan legislatif tersebut. Hal ini yang menyebabkan adanya opini publik yang memandang lembaga ini adalah lembaga yang “haus akan kekuasaan” oleh karena siapa yang berkuasa ia lah yang dapat menentukan kebijakan atau nasib bangsa selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dualisme dalam lembaga legislatif ini selayaknya tidak terjadi sesengit itu dalam perebutan kekuasaan.[8] Perlu diingat bahwa memang merekalah yang menjadi perwakilan atau representasi dari rakyat, merekalah yang menjadi cerminan rakyat. Namun, catatan penting untuk para “penguasa” tersebut ialah, mereka tidak boleh lupa akan tugas mereka sebagai legislator dan juga sebagai distributor dari partisipasi masyarakat Indonesia. Dualisme ini sama sekali tidak memberikan arah bagi masyarakat. Seharusnya berdasarkan demokrasi Pancasila yang kita anut, dan berdasarkan semboyan yang kita yakini dari zaman berdirinya bangsa ini, pertarungan dua koalisi ini sudah tidak tercermin lagi dalam sebuah lembaga negara (kalaupun ada pertarungan marilah dibawa ke nilai yang lebih postif dan layak menjadi konsumsi publik). Oleh karena, logika sederhananya ialah mereka yang seharusnya membawa kepentingan kita (rakyat) bukanlah kepentingan partai atau kubu mereka masing-masing. Bilamana mereka duduk dalam sebuah lembaga negara dengan membawa kepentingan rakyat Indonesia, inilah demokrasi yang sesungguhnya, yakni demokrasi berdasarkan Pancasila Sehingga hal ini akan mencerminkan sikap republikan kita sebagai bangsa, negara kesatuan, Pancasila dan juga semboyan Bhineka Tunggal Ika.

 

[1] Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 22.

[2] Carl Joachim, ibid, hlm. 24.

[3] Sylvester Kanisius L (et.al), Pancasila Kekuatan Pembebas, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hlm. 191.

[4] Sylvester Kanisius L (et.al), ibid.

[5] Ibid.

[6] Robertus Robet, Republikanisme dan KeIndonesian, Tanggerang: Marjin Kiri, 2007, hlm. 181.

[7] Robertus Robet, Ibid, hlm. 119.

[8] Lihat <http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/29/311875/kih-munculkan-dualisme-pimpinan-di-dpr>, [diakses pada tanggal 30/10/2014]

Penulis merupakan anggota Forwards 198 (Forum of Writing and Receptive Discussions 198) dan PILS (Parahyangan International Law Society).

 

Related posts

*

*

Top