PROK 2018: (Akan Jadi) Fase Baru Mahasiswa Unpar

EDITORIAL, MP –Tanggal 5 September 2018, tim penyusun Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan (PROK) mengeluarkan draf yang dapat diakses oleh mahasiswa. PROK 2018 yang dibuat oleh tim penyusun sejak bulan Mei 2018 tersebut akan menggantikan PROK 2008.

Peraturan yang mengatur kegiatan organisasi kemahasiswaan ini akan mengubah struktur PM Unpar secara umum, dari nama lembaga sampai struktur antar lembaga. Selain itu, PROK 2018 berisi regulasi umum yang lebih mendetail dibanding PROK 2008.

Keputusan penyebaran draf ke mahasiswa tersebut berbarengan dengan pertemuan bersama perwakilan pengurus PM Unpar dengan tujuan sosialisasi. Pertemuan yang terpotong selama satu setengah jam karena adanya kegiatan lain mengakibatkan waktu yang ada tidak cukup mengakomodasi pertanyaan mahasiswa.

Pertemuan selanjutnya yang diadakan satu minggu setelah pertemuan pertama juga belum cukup menampung pertanyaan dan pendapat perwakilan mahasiswa yang hadir. Pertanyaan dan pendapat mahasiswa yang hadir tidak berhasil menimbulkan alur diskusi yang ideal. Beberapa kali pihak tim penyusun mengelak dari pertanyaan dan menyatakan bahwa jawaban akan pertanyaan tersebut bukanlah kewenangan mereka. Dalam pertemuan itu mahasiswa yang hadir mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam perancangan draf dan keberadaan dokumen yang mendasari pembuatan PROK.

Pada kenyataannya tim penyusun pernah berdiskusi dengan beberapa mahasiswa. Namun mahasiswa yang diundang ke diskusi tersebut adalah mantan pengurus PM Unpar periode 2017/2018. Mereka hadir atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga, sehingga tidak bisa disebut perwakilan mahasiswa.

Setelah dua kali diadakan pertemuan, tim penyusun membuka diri untuk masukan yang disampaikan mahasiswa melalui MPM, LKM, HMPS, atau UKM. Beberapa masukan yang disampaikan sudah diproses sehingga beberapa ketidakjelasan yang ada sebelumnya sudah terjawab.

 

Silih Asah Dalam PROK 2018

Para ketua UKM sempat mengadakan pertemuan untuk membahas draf perarturan baru ini. Beberapa dari mereka mempermasalahkan pasal 21 bab VI perihal UKM yang diharapkan dapat meraih prestasi di tingkat Regional, Nasional, atau Internasional. UKM seperti Satre dan Jujitsu sulit menghasilkan prestasi karena tidak adanya perlombaan di bidang tersebut. Namun pengertian prestasi yang selama ini dianggap sebagai hasil dari pemenangan lomba telah diluruskan oleh tim penyusun. Pengertian prestasi yang digunakan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).

Selain itu, dalam draf PROK 2018 diisyaratkan bahwa Badan Pengawas (BP) adalah lembaga ‘tangan kanan’ rektor dalam mengawasi mahasiswa karena laporan BP langsung ditujukan kepada rektor. BP dipisah dari MPM karena dwi fungsi MPM yang selama ini diperdebatkan. Lembaga pengawas sudah seharusnya independen maka dari itu terbentuknya BP, yang mana diluar MPM, agar lembaga pengawas mejadi lembaga yang bersifat independen. Tetapi ketika BP melapor langsung ke rektor, sifat independen dari BP sebagai lembaga pengawas sendiri patut dipertanyakan. Hal ini berdampak adanya keuntungan rektor yang memungkinkan rektor membuat keputusan sepihak melalui BP.

Tim penyusun kemudian menjelaskan bahwa BP dapat memberi teguran sebagai bentuk inspeksi dan akhirnya melaporkan ke Rektor sebagai pemberi sanksi ketika yang diberi teguran tidak memperbaiki diri. Dengan begitu, fungsi BP sebagai badan inspektif semi yudisial dapat membatasi Rektorat untuk tidak sewenang-wenang memberi sanksi. Hal ini juga dapat mengurangi sidang umum akibat penjatuhan sanksi yang tidak bertahap. Akan tetapi, perlu terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan apa saja (peraturan PM Unpar atau peraturan rektor) yang dapat digunakan BP untuk melakukan investigasi dan mana yang tidak.

Perbedaan batasan IPK untuk pengurus juga sudah diperjelas. Batasan ini diberikan dengan tujuan agar para pengurus memenuhi standar kompetensi akademik. Pengertian pengurus juga sudah dijelaskan bahwa yang harus memenuhi batasan IPK tersebut adalah pengurus inti. Sedangkan untuk anggota diberi batas IPK 2,00. Namun, ini bisa membuat rasa tidak adil bagi mahasiswa. Standar nilai di setiap jurusan berbeda, tingkat kesulitan mata kuliah pun berbeda. Oleh sebab itu batas standar IPK ini bisa menimbulkan polemik ketika dijalankan.

Tujuan organisasi kemahasiswaan yang sebelumnya dirasa kurang lengkap karena tidak disebutkan peran public pressure dalam kerangka memperjuangkan aspirasi mahasiswa sudah ada sedikit penambahan. Daya kritis dimasukan dalam tujuan organisasi kemahasiswaan karena mengacu ke UU Dikti tahun 2012 No. 12. Namun tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa belum dicantumkan. Padahal tujuan itu sangat penting karena menyangkut dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

Dasar-dasar pertimbangan dari setiap pasal juga sudah dikonfirmasi keberadaannya oleh tim penyusun. Tetapi dokumen yang menjadi kajian tiap pasal PROK oleh tim penyusun belum bisa diberikan kepada mahasiswa dengan alasan Wakil Rektor III belum membaca dokumen tersebut. Sampai saat ini Media Parahyangan masih menunggu dokumen tersebut diberikan ke mahasiswa. Kami berharap dengan adanya dokumen tersebut, ketidakjelasan lainnya dapat terjawab dan dapat dijadikan bahan diskusi.

 

Masih Ada Permasalahan yang Perlu Dibahas

Berdasarkan pertemuan terakhir antara perwakilan PM Unpar dan tim penyusun, disebutkan pula bahwa pejabat PM Unpar akan diangkat berdasarkan SK Rektor. Pengangkatan pejabat PM Unpar dengan SK Rektor juga memerlukan perlindungan. Rektor bisa kapan saja mencabut SK tersebut untuk menurunkan pejabat PM. Walau sudah dijelaskan apa saja yang membuat jabatan seseorang berakhir dalam pasal masa bakti kepengurusan, perlu diperjelas lagi agar posisi pejabat ini lebih dijamin keamanannya. Jika pengurus bekerja dibawah SK Rektor, maka pihak Rektorat secara sepihak dapat menarik SK Rektor untuk menurunkan jabatan pengurus. Hal ini bertentangan dengan pasal Bab II pasal 3 dan menjadi praktik demokrasi yang janggal karena legitimasi pengurus berada ditangan rektor bukan mahasiswa. Kepengurusan PM Unpar dapat berakhir ketika pengurus mendapat sanksi akademik dan/atau non-akademik. Poin tersebut harus lebih diperjelas batasannya. Tingkat sanksi yang tidak dijelaskan membuat masa kepengurusan seorang pejabat dapat berakhir karena sanksi sekecil apapun.

 

Di luar beberapa poin di atas, Media Parahyangan setuju dengan perubahan PROK. Momentun yang ada membuat struktur yang sudah lama tidak mengalami perubahan dapat dirombak. PROK ini merupakan solusi dari dwi fungsi MPM yang selama ini kerap dipermasalahkan. Pemisahan MPM menjadi Senat Mahasiswa dan Badan Pemeriksa menjadi jalan keluar dari permasalahan itu. Selain itu, perubahan struktur PM Unpar yang sudah diinisiasi sejak 2014 dengan adanya Grand Design membuat perubahan PROK ini menjadi saat yang ditunggu-tunggu.

Walau di awal sempat terjadi kebingungan dari pihak mahasiswa, pertemuan-pertemuan yang diadakan akhirnya cukup bisa menjawab kebingungan tersebut. Kini mahasiswa memiliki tugas untuk mengawal dan memastikan peraturan ini berjalan sebagaimana dibahas dalam setiap pertemuan. Beberapa perbaikan juga harus tetap diawasi agar ketika dokumen ini ditanda tangan, revisi-revisi di atas sudah dicantumkan.

Mengingat PROK akan ditanda tangan dalam waktu dekat, mahasiswa juga harus sesegera mungkin mempersiapkan masa transisi. Digantikannya MPM oleh Senat Mahasiswa membuat semua aturan yang selama ini dibuat oleh MPM akan gugur dan harus dibuat dari awal. Hal ini disebabkan karena PROK 2008 yang menjadi dasar PM Unpar dan AD/ART PM Unpar tidak berlaku lagi. Ada baiknya PM Unpar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyiapkan peraturan dan segala keperluan regulasi untuk tahun 2020. Dengan adanya Pansus yang dibentuk dari sekarang, masa kerja akan lebih panjang sehingga dapat bekerja semaksimal mungkin.

Masa transisi pada semester kedua tahun 2019 juga harus segera didiskusikan oleh semua lembaga PM Unpar. Masa tersebut bisa dikatakan sebagai masa krusial karena setelah sepuluh tahun akhirnya akan ada suatu perubahan dalam diri PM Unpar. Semoga perubahan struktur dan tugas tiap lembaga ini juga dapat mengubah kerja PM Unpar yang selama ini dirasa kurang bisa menyelesaikan dan memperjuangkan permasalahan mahasiswa.

Related posts

*

*

Top