PM Unpar 2015/2016 Resmi Tolak Grand Design Struktur Baru

HMPS Unpar, dok/PM Unpar HMPS Unpar, dok/PM Unpar

STOPPRESS MP, UNPAR – Hasil kajian struktur baru Persatuan Mahasiswa (PM) Unpar (Grand Design) telah resmi ditolak oleh Persatuan Mahasiswa Unpar periode 2015/2016. Penolakan itu disebabkan lantaran belum adanya keharusan untuk mengubah struktur. Adapun keputusan tersebut disepakati lewat mekanisme musyawarah yang dilanjutkan dengan voting.

“Menurut kalkulasi cost and benefit, konsep itu belum tentu bisa memberikan manfaat seperti yang dikonsepkan tim pansus sendiri sehingga belum dilihat sebagai sesuatu yang mendesak,” Yodi Nugraha (Hukum 2011) selaku ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) 2015/2016 saat ditemui pada Sabtu (26/9) lalu di sekretariat MPM.

Yodi pun juga menjelaskan bahwa MPM pada periodenya hanya meneruskan konsep yang sebelumnya telah dirumuskan oleh MPM 2014/2015 melalui tim panitia khusus (pansus). “Jadi konsep ini ( red. Grand Design) bukan konsep MPM 2015/2016, tapi kami hanya sebagai corong kepada khalayak PM Unpar,” ucapnya. Ia pun juga mengaku bahwa pihaknya juga telah berusaha mempermudah perwakilan lembaga PM Unpar 2015/2016 untuk memahami konsep tersebut terutama lewat rangkuman dan forum.

Selain itu, Yodi juga menyayangkan terhentinya keterlibatan MPM pada periode sebelumnya dalam pengkajian. Ia menuturkan bahwa konsep tersebut tidak bisa dimentahkan atau hanya menjadi tanggung jawab satu periode saja. Disamping itu, ia sempat mengusulkan agar MPM 2013/2014 yang pertama menangkap masalah tersebut dan MPM 2014/2015 serta 2015/2016 duduk bersama meneruskan ke MPM periode selanjutnya.

Menanggapi penolakan itu, MPM periode 2014/2015 menganggap hal itu sebagai risiko keberlanjutan pengkajian. “Kami (red. MPM) memutuskan mempercayakan periode selanjutnya untuk melanjutkan pengkajian hasil grand design meskipun pelaksanaannya terhenti karena dianggap bukan sesuatu yang mendesak,” ucap Robertus Bambang (Hukum 2011) selaku mantan Ketua MPM periode 2014/2015. “Namun,terkadang kita harus lebih visioner dibanding hanya sekedar pragmatis,” tambahnya.

Sebelumnya, pembentukan tim pansus diprakasai oleh divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di MPM Unpar karena adanya ketimpangan struktur yang terdapat di PM Unpar sehingga perlu diperbaiki. Perbaikan itu juga meliputi pembagian tugas, fungsi, dan wewenang lembaga yang dianggap belum tepat. Tim yang beranggotakan 6 orang dari perwakilan lembaga PM Unpar dibentuk pada Oktober 2014 dan telah merampungkan hasil kajian pada Senin, 2 Februari 2015 lalu. Setelah dilakukan pengkajian oleh MPM 2014/2015, rancangan tersebut diteruskan kepada MPM periode 2015/2016.

VINCENT FABIAN THOMAS

Related posts

*

*

Top