Pertaruhan

Mahasiswa dalam Politik/ Ilustrasi: Abdullah Adnan Al-rasyid Mahasiswa dalam Politik/ Ilustrasi: Abdullah Adnan Al-rasyid

EDITORIALTerpilihnya calon tunggal presiden mahasiswa Unpar yang diketahui telah melakukan tindakan semi-plagiat (menyontek) menjadi pertaruhan bagi kampus Unpar. Apakah Unpar masih memenuhi komitmennya dalam memerangi tindakan plagiarisme atau memilih untuk permisif hanya untuk mengisi kekosongan jabatan presiden mahasiswa. Inilah pertaruhan Unpar melawan lupa terhadap komitmennya tersebut!

Situasi hanya tersedianya calon tunggal dalam Pemilihan Umum PM Unpar april 2014 lalu memang menjadi buah simalakama bagi mahasiswa Unpar. Mahasiswa merasa harus tetap memilih dengan dalih untuk mengisi kekosongan presiden mahasiswa meskipun calon tunggalnya, Ibrahim Risyad, telah terbukti melakukan tindakan menyontek. Lolosnya calon tunggal yang telah menyontek ke panggung Pemilu pun menjadi bukti keras kepalanya Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) memaksakan situasi demikian.

Maka di sini rektor Unpar mengemban tanggung jawab untuk menjaga integritas kampus ini. Rektor sebagai pemimpin universitas harus menentukan arah komitmen kampus ini. Perbuatan menyontek adalah tindakan yang congkak dan tidak memegang nilai kebenaran yang dijunjung sebuah institusi pendidikan. Suatu keputusan yang berani harus dilakukan demi menjaga kredibilitas kampus ini sebagai house of value. Tidak sulit seharusnya bagi rektor mengingat Unpar PERNAH melakukannya.

Pada tahun 2010, salah satu guru besar FISIP Unpar, Profesor Banyu Perwita dikeluarkan lantaran terbukti melakukan tindakan plagiat. Banyu Perwita tersandung kasus penjiplakan tulisan opini yang dimuat harian The Jakarta Post pada 12 November 2009. Rektor Unpar saat itu menerima pertimbangan dari senat Universitas yang menyatakan universitas tidak dapat menerima tindakan plagiarisme. Padahal Banyu Perwita digadang-gadang sebagai calon pemimpin Unpar masa depan dan disebut ‘the new rising star’ Unpar lantaran telah menyandang titel guru besar di usia 41 tahun.

Melihat situasi 4 tahun silam, maka tepat rasanya mengatakan bahwa kampus ini sedang berjuang melawan lupa. Kampus ini sedang mempertaruhkan komitmennya untuk meniadakan bentuk tindakan plagiarisme sekecil apapun di lingkungan perguruan tinggi. Fakta bahwa calon tunggal presiden mahasiswa yang diketahui menyontek ini dipilih oleh 60 % pemilih  membuktikan sebuah permasalahan yang lebih besar lagi daripada tindakan menyontek yang bersangkutan. Maka inilah saatnya rektor memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan menggaris bawahi bahwa tindakan menyontek adalah tindakan yang salah.

Universitas sebagai sebuah institusi pendidikan yang merupakan house of value memang sudah sepatutnya menjunjung nilai itu. Dalam sebuah perbincangan dengan Media Parahyangan, Romo Setyo, salah seorang pengajar di STF Driyakara, pernah mengatakan bahwa sebuah institusi pendidikan harus memerangi tindakan culas plagiarisme dalam bentuk sekecil apapun. Seorang menteri pendidikan di Prancis sampai mengancam untuk mundur karena seorang mahasiswa PTN di sana ketahuan menyontek. Begitu tingginya intensi untuk memerangi bentuk plagiarisme di dalam sivitas akademika.

Perilaku menyontek dan plagiat merupakan bentuk tindakan tidak bermantabat yang harus dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, kampus harus bertekad untuk meniadakan bentuk-bentuk tindakan menyontek dan plagiat di lingkungan perguruan tinggi demi martabat sivitas akademika.

Lolosnya calon tunggal presiden mahasiswa yang terbukti menyontek membuktikan sebuah permasalahan yang telah ada di dalam PM Unpar. Sebuah sistem yang baik tidak mungkin meloloskan kandidat yang tunggal bahkan telah diketahui sebelumnya menyontek. Maka akan sangat baik apabila rektorat dapat membenahi sistem yang ada dalam PM-Unpar terlebih dahulu ketimbang harus memaksakan situasi yang tidak ideal. Melantik seorang presiden mahasiswa yang menyontek merupakan pengkhianatan terhadap sebuah komitmen.

Apabila rektorat berdiri bagi mereka yang mengabaikan nilai hanya demi mengisi kekosongan jabatan presiden mahasiswa, Media Parahyangan sebagai salah satu anggota PM- Unpar harus mempertimbangkan kembali keberadaannya dalam institusi ini.

Kebohongan adalah tetap kebohongan, Kesalahan adalah tetap kesalahan, walau itu didukung oleh mayoritas!

Related posts

5 Comments

  1. fadlanf said:

    Saya fadlan mahasiswa FTIS. Saya setuju seharusnya presiden mahasiswa terpilih sadar diri untuk mengundurkan diri karena kesalahan yang ia lakukan. Dan hal ini ialah mencontek. Saya sangat sering membaca artikel MP, terlebih ketika pemilu 2014 karena saya angkatan 2012 yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Maka saya harus tahu pemimpin akrg seperti apa. Dan saya pun terus mengikuti kasus mencontek ohim. Sampai pada suatu saat saya mendengar ada kasus pencoretan mengandung SARA yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang beberapa diantaranya LOLOS JADI ANGGOTA MPM. Apa bedanya mahasiswa yang mencontek dan mahasiswa yang mengkritik dengan tulisan SARA dan pelecehan tidak jelas? Mahasiswa itu kan seharusnya berpendidikan tinggi dan beretika dalam mengkritik. Terlebih wapresnya adalah seorang perempuan. Dan hal tersebut merupakan pelecehan. Dan sangat disayangkan kembali ketika MP yang setahu saya didalamnya banyak aktivis dan orang orang idealis pintar tidak mengangkat kasus tersebut. Sehingga saya sebagai mahasiswa awam bingung kenapa kasus tersebut tidak diangkat kenapa hanya soal mencontek dan mencotek saja bahkan sampai saat ini. Dengan begini, justru MP terlihat tidak aktual seperti yg ada di ilustrasi di atas karena terkesan MP memilah mana berita yang harus diangkat dan mana yang tidak. Mungkin memang seperti itu, tetapi kasus pencoretan tersebut pun memalukan bagi saya sebagai sesama mahasiswa. Dan sama sama jeleknya dengan mencontek bahkan lebih jelek dan yang melakukannya sama sama kandidat! Dimana kenetralan media kampus kalau begitu? Kemana mahasiswa harus percaya kalau medianya tidak netral dalam menyampaikan informasi. Padahal disini konteksnya media adalah perwakilan mata rakyat! Ini hanya kritik tidak bermaksud offensif tetapi bukankan seharusnya sebagai lembaga atau media yang sepatutnya memang mengkritik tidak kebal kritik ya dan seharusnya bisa netral dalam menanggapi fenomena. Bila tidak media kedepannya sudah hilang esensi aslinya. Terima kasih.

    • MP said:

      Kepada Fadhlan dan Fira. Kami sangat mengapresiasi intensi teman2 untuk mendiskusikan ini. Adanya ruang diskursus memang sangat diperlukan untuk memberikan solusi atas kedua permasalahan tersebut, dan kami bermaksud menyediakannya melalui pemberitaan.

      Baik kasus pencoretan spanduk dan kasus penyontekan adalah permasalahan yang urgent dan sama2 menyangkut moralitas mahasiswa. Yang teman2 permasalahkan disini adalah bagaimana perlakuan MP terhadap kedua masalah itu?

      Sejak awal kami pun telah mengangkat persoalan pencoretan spanduk kandidat dalam pemberitaan berikut:

      http://mediaparahyangan.com/salah-satu-pelaku-pencoretan-spanduk-adalah-kandidat-pemilu/2014/04/

      http://mediaparahyangan.com/calon-kandidat-pemilu-tidak-akan-menuntut-pelaku-pencoretan-spanduk/2014/04/

      Dan sampai sekarang pun kami tetap concern terhadap permasalahan ini. Namun harus diakui dalam kasus pencoretan, sulitnya menemui narasumber dan ketidakterbukaan lembaga pengawas menyulitkan turunnya berita selanjutnya. Prosedur yang dilalui seluruh berita yang turun di Mp pun sama sehingga apabila sebuah pemberitaan lebih sering diperbincangkan ataupun disebarkan, kami menyerahkannya pada mahasiswa.

      Namun tentunya kasus pencoretan ini tidak serta merta mengampuni tindakan menyontek yg dilakukan presma. Tindakan menyontek Presma tetaplah salah. Kita tidak berkompromi terhadap sesuatu yang salah.

      Kasus penyontekan presma relatif lebih terang permasalahannya, oleh karena itu sebuah sikap yang tegas (seperti dalam tulisan di atas) layak diajukan terhadapnya. Kami harus obyektif melihat persoalan ini dan begitupun teman-teman. Bukan tidak mungkin sebuah sikap yang tegas akan kami layangkan juga terhadap kasus pencoretan ketika informasi yang kami dapat telah cukup kuat.

      Rasanya sikap kami di atas pun cukup obyektif. Permasalahan utama ada di lembaga PM Unpar. Sistem macam apa yang membuat pelaku penyontekan dan pencoretan yang sama2 tidak bermoral dapat menempati posisi dalam lembaga kemahasiswaan dan memberikan pengampunan begitu saja.

      Kami selalu terbuka apabila teman2 mempunyai tanggapan, klarifikasi atau usulannya yang ingin dipublikasikan dalam laman MP melalui email: mediaparahyangan@gmail.com.

      Tentunya untuk memperkaya diskusi mahasiswa Unpar.

  2. fira said:

    Masalah ini penting untuk didiskusikan, & semua orang harus tau kebenaran nya. jangan sampai menjadi duri dalam daging yang membusuk nantinya, salut sama Mp & senior2 yg masih concern dengan keberlangsungan lembaga2 kemahasiswaan unpar. Akan tetapi, ada satu kasus yang saya rasa luput dari pandangan media parahyangan, & menurut saya pribadi tidak kalah urgent untuk dibahas & ditelusuri kebenarannya, entah luput dari pandangan atau sengaja didiamkan hanya anda yang tau, yaitu mengenai pencoretan spanduk capres & cawapresma, isi coretan yang dilakukan oleh oknum berisi hinaan yang bersifat asusila, & sangat tidak berpendidikan, saya rasa tidak layak seorang mahasiswa melakukan hal seperti itu. Isu yg beredar mengatakan bahwa pelaku pencoretan adalah dua calon anggota mpm & ketua himpunan salah satu prodi di unpar, apakah itu benar? Jika iya, pelaku tetap melanggeng masuk duduk di kursi legislatifXyudikatif. Ini hanya sekedar opini dari salah satu mahasiswa unpar yang merasa gerah dengan iklim kelembagaan unpar akhir2 ini. Pembaca sudah mulai tak nyaman dengan kacaamata kuda yang anda berikan.

    • MP said:

      Kepada Fadhlan dan Fira. Kami sangat mengapresiasi intensi teman2 untuk mendiskusikan ini. Adanya ruang diskursus memang sangat diperlukan untuk memberikan solusi atas kedua permasalahan tersebut, dan kami bermaksud menyediakannya melalui pemberitaan.

      Baik kasus pencoretan spanduk dan kasus penyontekan adalah permasalahan yang urgent dan sama2 menyangkut moralitas mahasiswa. Yang teman2 permasalahkan disini adalah bagaimana perlakuan MP terhadap kedua masalah itu?

      Sejak awal kami pun telah mengangkat persoalan pencoretan spanduk kandidat dalam pemberitaan berikut:

      http://mediaparahyangan.com/salah-satu-pelaku-pencoretan-spanduk-adalah-kandidat-pemilu/2014/04/

      http://mediaparahyangan.com/calon-kandidat-pemilu-tidak-akan-menuntut-pelaku-pencoretan-spanduk/2014/04/

      Dan sampai sekarang pun kami tetap concern terhadap permasalahan ini. Namun harus diakui dalam kasus pencoretan, sulitnya menemui narasumber dan ketidakterbukaan lembaga pengawas menyulitkan turunnya berita selanjutnya. Prosedur yang dilalui seluruh berita yang turun di Mp pun sama sehingga apabila sebuah pemberitaan lebih sering diperbincangkan ataupun disebarkan, kami menyerahkannya pada mahasiswa.

      Namun tentunya kasus pencoretan ini tidak serta merta mengampuni tindakan menyontek yg dilakukan presma. Tindakan menyontek Presma tetaplah salah. Kita tidak berkompromi terhadap sesuatu yang salah.

      Kasus penyontekan presma relatif lebih terang permasalahannya, oleh karena itu sebuah sikap yang tegas (seperti dalam tulisan di atas) layak diajukan terhadapnya. Kami harus obyektif melihat persoalan ini dan begitupun teman-teman. Bukan tidak mungkin sebuah sikap yang tegas akan kami layangkan juga terhadap kasus pencoretan ketika informasi yang kami dapat telah cukup kuat.

      Rasanya sikap kami di atas pun cukup obyektif. Permasalahan utama ada di lembaga PM Unpar. Sistem macam apa yang membuat pelaku penyontekan dan pencoretan yang sama2 tidak bermoral dapat menempati posisi dalam lembaga kemahasiswaan dan memberikan pengampunan begitu saja.

      Kami selalu terbuka apabila teman2 mempunyai tanggapan, klarifikasi atau usulannya yang ingin dipublikasikan dalam laman MP melalui email: mediaparahyangan@gmail.com.

      Tentunya untuk memperkaya diskusi mahasiswa Unpar.

  3. Karl said:

    Meskipun penyontekan tersebut merupakan penyontekan “semi-plagiat” itu bukan berarti Unpar dengan bangga harus mengabaikan pelanggaran yang memalukan ini demi sebuah “kekosongan”. Bagaimana bisa terdapat “calon tunggal” dan “kekosongan” apakah Unpar sudah kehilangan demokrasi? Kemana semangat kemahasiswaan? Sebenarnya syarat seorang kandedat perlu di pertimbangan melalui peraturan yang ditetapkan secara bersama. Jika pelanggaran ini terus dibiarkan maka IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tidak pantas menjadi syarat pendaftaran calon anggota MPM dan PM. Lebih baik ditetapkan sebuah peraturan khusus sehingga jelas bagi seluruh mahasiswa. Bila perlu ada test khusus untuk memilih calon supaya meminimalisir kecurangan yang memalukan seperti plagiarisme.

    Jika Unpar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik ingin mempertahankan harga dirinya dimata masyarakat Indonesia, maka Unpar harus mengambil langka-langka yang tegas dan bermartabat sesuai peraturan dan undang-undang pendidikan yang berlaku dalam menyikapi pelanggaran tersebut mengingat harga diri dan prestasi akan sia sia apabila tidak diikuti dengan moral dan etika. Unpar sebagai institusi harus bertanggung jawab dalam mewujudkan “house of value” sehingga lulusan Unpar tetap dikagumi di seluruh Nusantara.

*

*

Top