Pertaruhan

Mahasiswa dalam Politik/ Ilustrasi: Abdullah Adnan Al-rasyid

EDITORIALTerpilihnya calon tunggal presiden mahasiswa Unpar yang diketahui telah melakukan tindakan semi-plagiat (menyontek) menjadi pertaruhan bagi kampus Unpar. Apakah Unpar masih memenuhi komitmennya dalam memerangi tindakan plagiarisme atau memilih untuk permisif hanya untuk mengisi kekosongan jabatan presiden mahasiswa. Inilah pertaruhan Unpar melawan lupa terhadap komitmennya tersebut!

Situasi hanya tersedianya calon tunggal dalam Pemilihan Umum PM Unpar april 2014 lalu memang menjadi buah simalakama bagi mahasiswa Unpar. Mahasiswa merasa harus tetap memilih dengan dalih untuk mengisi kekosongan presiden mahasiswa meskipun calon tunggalnya, Ibrahim Risyad, telah terbukti melakukan tindakan menyontek. Lolosnya calon tunggal yang telah menyontek ke panggung Pemilu pun menjadi bukti keras kepalanya Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) memaksakan situasi demikian.

Maka di sini rektor Unpar mengemban tanggung jawab untuk menjaga integritas kampus ini. Rektor sebagai pemimpin universitas harus menentukan arah komitmen kampus ini. Perbuatan menyontek adalah tindakan yang congkak dan tidak memegang nilai kebenaran yang dijunjung sebuah institusi pendidikan. Suatu keputusan yang berani harus dilakukan demi menjaga kredibilitas kampus ini sebagai house of value. Tidak sulit seharusnya bagi rektor mengingat Unpar PERNAH melakukannya.

Pada tahun 2010, salah satu guru besar FISIP Unpar, Profesor Banyu Perwita dikeluarkan lantaran terbukti melakukan tindakan plagiat. Banyu Perwita tersandung kasus penjiplakan tulisan opini yang dimuat harian The Jakarta Post pada 12 November 2009. Rektor Unpar saat itu menerima pertimbangan dari senat Universitas yang menyatakan universitas tidak dapat menerima tindakan plagiarisme. Padahal Banyu Perwita digadang-gadang sebagai calon pemimpin Unpar masa depan dan disebut ‘the new rising star’ Unpar lantaran telah menyandang titel guru besar di usia 41 tahun.

Melihat situasi 4 tahun silam, maka tepat rasanya mengatakan bahwa kampus ini sedang berjuang melawan lupa. Kampus ini sedang mempertaruhkan komitmennya untuk meniadakan bentuk tindakan plagiarisme sekecil apapun di lingkungan perguruan tinggi. Fakta bahwa calon tunggal presiden mahasiswa yang diketahui menyontek ini dipilih oleh 60 % pemilih  membuktikan sebuah permasalahan yang lebih besar lagi daripada tindakan menyontek yang bersangkutan. Maka inilah saatnya rektor memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan menggaris bawahi bahwa tindakan menyontek adalah tindakan yang salah.

Universitas sebagai sebuah institusi pendidikan yang merupakan house of value memang sudah sepatutnya menjunjung nilai itu. Dalam sebuah perbincangan dengan Media Parahyangan, Romo Setyo, salah seorang pengajar di STF Driyakara, pernah mengatakan bahwa sebuah institusi pendidikan harus memerangi tindakan culas plagiarisme dalam bentuk sekecil apapun. Seorang menteri pendidikan di Prancis sampai mengancam untuk mundur karena seorang mahasiswa PTN di sana ketahuan menyontek. Begitu tingginya intensi untuk memerangi bentuk plagiarisme di dalam sivitas akademika.

Perilaku menyontek dan plagiat merupakan bentuk tindakan tidak bermantabat yang harus dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, kampus harus bertekad untuk meniadakan bentuk-bentuk tindakan menyontek dan plagiat di lingkungan perguruan tinggi demi martabat sivitas akademika.

Lolosnya calon tunggal presiden mahasiswa yang terbukti menyontek membuktikan sebuah permasalahan yang telah ada di dalam PM Unpar. Sebuah sistem yang baik tidak mungkin meloloskan kandidat yang tunggal bahkan telah diketahui sebelumnya menyontek. Maka akan sangat baik apabila rektorat dapat membenahi sistem yang ada dalam PM-Unpar terlebih dahulu ketimbang harus memaksakan situasi yang tidak ideal. Melantik seorang presiden mahasiswa yang menyontek merupakan pengkhianatan terhadap sebuah komitmen.

Apabila rektorat berdiri bagi mereka yang mengabaikan nilai hanya demi mengisi kekosongan jabatan presiden mahasiswa, Media Parahyangan sebagai salah satu anggota PM- Unpar harus mempertimbangkan kembali keberadaannya dalam institusi ini.

Kebohongan adalah tetap kebohongan, Kesalahan adalah tetap kesalahan, walau itu didukung oleh mayoritas!