Pertama Kali Digelar, Perbedaan Persepsi Sempat Warnai Sidang Istimewa MPM UNPAR

Unpar/ dok. MP Unpar/ dok. MP

STOPPRESS MP, UNPAR –Sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UNPAR dilaksanakan pada Senin (23/1) lalu sempat diwarnai perbedaan persepsi. Sidang yang dihadiri oleh Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) berikut perwakilan PM UNPAR ini, membahas pengunduran diri seorang menteri dan direktur jendral sebuah kementrian. 

Sidang istimewa yang dilaksanakan ini merupakan sidang istimewa pertama kali yang digelar oleh MPM dalam beberapa periode kepengurusan terakhir. Adanya sidang ini dilaksanakan karena pengunduran dua anggota LKM, yaitu Ziljian Qisti (HI 2013) selaku Menteri Komunikasi dan Informasi  dan Aryadiva Irsyadi (HI 2013) selaku Direktur Jendral Media.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PM UNPAR pasal 15 menjadi dasar dilaksanakannya sidang istimewa MPM UNPAR. Dalam ayat 1 pasal 15 disebutkan yaitu sidang istimewa MPM UNPAR dilaksanakan apabila terjadi kekosongan kepengurusan. Dalam hal ini, pengunduran diri Menteri Komunikasi dan Informasi dan Direktur Jendral Media dimaknai sebagai kekosongan dalam kepengurusan LKM 2016/2017.

Sidang yang berjalan di operational room, Gedung 0 sempat diwarnai perbedaan persepsi mengenai jalannya sidang. “Itu sih cuman kesalahan teknis saja,” ujar Anisa Ira selaku Presiden Mahasiswa (Manajemen 2013) saat ditemui di depan ruang LKM pada (4/2).

MPM mengaku bahwa sidang istimewa yang baru digelar ini memang sempat menyebabkan kebingungan bagi berbagai pihak. Terutama pada tata cara sidang, peruntukkan sidang, latar belakang sidang, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga perlu atau tidaknya persetujuan MPM mengenai keputusan presiden mahasiswa terkait memecat atau menerima pengunduran diri anggotanya.

“Untuk Standard Operational Procedure (SOP) sidang sendiri, kita ada, tapi itu lebih bersifat internal. Jadi, kita nggak buka hal itu ke pihak lain karena itu tata cara sidang,” ujar Pingkan (HI 2014) selaku Ketua Internal Inspector (II) yang ditemui pada hari Senin (30/1) lalu.

Pihak MPM pun juga mengakui bahwa SOP baru dibuat pada periode kepungurusan ini serta sifatnya yang internal membuat pihak selain MPM tidak banyak mengetahuinya.

Ketika sidang berlangsung, sesi tanya jawab untuk seluruh peserta sidang (PM UNPAR) yang berujung pada sejumlah pernyataan yang mempertanyakan kehadiran Berita Acara Pemeriksaan BAP.

“Itu sebenarnya bukan untuk memojokkan, tetapi untuk mengklarifikasi apakah benar atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan baik dari presiden maupun dari kabinet yang bersangkutan,” kata Pingkan. Pingkan pun mengakui bahwa pengajuan pertanyaan oleh pihak MPM didasarkan unsur ketidaktahuan mengingat BAP yang tidak dibacakan sebelum sidang.

Pingkan pun juga meminta maaf atas sidang  dalam agenda sidang yang dijalankan. Meski demikian, ia berharap melalui masukan sejumlah pihak dan pengalaman menggelar sidang istimewa ini, dapat menjadi pembelajaran baik untuk peraturan maupun tata cara sidang di kemudian hari.

ERIANA ERIGE, RANESSA NAINGGOLAN | VINCENT FABIAN

Related posts

*

*

Top