Pers Rilis Melawan Pemerintahan Agen Kapitalis dengan Persatuan Rakyat

Jokowi dan Ridwan Kamil di Karnaval Kemerdekaan Jokowi dan Ridwan Kamil di Karnaval Kemerdekaan

’65, Korupsi, Papua, Penggusuran dan Ilusi Nawa Cita’

Nawa Cita adalah produk bual-bualan yang tidak laku didagangkan di hadapan demokrasi dan kesejahteraan. Pemerintahan Jokowi-Kalla tidak bisa lagi menajwab mengapa janji-janjinya ketika Pemilu diinginkan. Aapa saja yang diingkari?

Mengusut secara hukum pelanggaran HAM berat 1965, mencari Wiji Thukul yang hilang di bawah Tim Mawar pimpinan Prabowo, pemberantasan korupsi dengan memperkuat KPK (justru dalam praktik, melemahkan KPK). Janji berjuang menegakkan HAM juga diingkari dengan menempatkan jenderal pelanggar HAM (Wiranto) dalam kabinetnya.

Sebenarnya, sejak menjabat sebagai gubernur pun Jokowi sudah demagog, menyatakan bahwa penggusuran itu keliru tapi menggusur warga Kampung Pulo, Kampung Akuarium, Bukti Duri, dan sebagainya. Di Papua, pada bagian ini sulit rasanya untuk mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi itu baik. Seperti rezim neolib sebelumnya, pembunuhan, kekerasan, dan genosida terselubung di Papua kasusnya berlalu begitu saja. Tidak ada tentara dan polisi yang dipenjarakan, jika ada yang disalahkan, itupun sekadar dimutasi, itupun yang pangkat rendahan, tidak pernah menyeret perwira-perwira tingginya.

Demokrasi, di era Jokowi mendapat perlakuan yang begitu banal. Sebenarnya ini menjadi hukum umum dari pemerintahan yang takluk dalam mekanisme kapitalis, yaitu hukum umum mengenai stabilitas politik. Inventasi membutuhkan suhu politik yang stabil, aman, terkendali, tidak ad aprotes yang bisa menghambat investasi.

Demokrasi pun ditukar dengan kepentingan investasi, lahirlah Perppu Ormas, penambahan Kodam dan pembangunan Mako Brimob di Papua, represi terhadap kebebasan berpikir, tak segan menindas perlawanan rakyat korban penggusuran, perampasan lahan adat.

Rezim Infrastruktur Berbasis Utang

Sebenarnya tak hanya rezim Jokowi, para pendahulunya juga adalah borjouis nasional yang karakternya penakut, subordinat dan membebek pada aturan dagang yang disodorkan kapitalisme. Sulit untuk menyangkal bahwa Jokowi adalah pro kapitalisme. Investasi dan menengadah meminta utang masih menjadi strategi.

Kementerian Keuangan mengeluarkan data bahwa jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 trilliun, dan naik hingga posisi di akhir April 2017 menjadi Rp 3.667,41 trilliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 73,46 trilliun, dibandingkan jumlah di Juni 2017 yang sebesar Rp 3.706,52 trilliun. Sedangkan total pembayaran utang pada Januari-Juli adalah Rp. 347,613 trilliun (pembayaran pokok utang Rp 216,722 trilliun; terdiri dari pokok pinjama Rp 35,406 trilliun, pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 181,316 trilliun. Sementara untuk pembayaran bunga utang Rp 130,891 trilliun.

Sejak 2014-2019 ada lebih Rp 5.000 trilliun kebutuhan dana untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur namun, APBN hanya dapat menanggung dana sebesar Rp 1.500 trilliun. Pembangunan infrastruktur digencarkan Jokowi bahkan dengan dana utang yang tentu memiliki konsekuensi yaitu ketergantungan secara politik sehingga semakin terkunci untuk bisa berdaulat.

Celakanya, tak sekadar dari utang namun, dana Bantuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pun diputar untuk proyek pembangunan yang dalam makna ekonomi-politiknya hanya menopang agar jalur distribusi modal (keuntungan kapitalis) semakin lancar.

Yang tersedia untuk rakyat hanya pilihan: Melawan

Sudah bisa disimpulkan bahwa pembangunan kekuatan rakyat yang mandiri dari kepentungan dominasi modal adalah satu-satunya jalan keluar bagi perjuangan rakyat. Lagipula rakyat sudah cukup belajar bagaimana kebijakan pemerintah menyepelekan fakta kemiskinan. Tabungan amarah rakyat sudah sulit untuk diukur. Pengorganisasian massa dan mobilisasi perlawanan rakyat penting dilakukan bagi kaum pergerakan. Mengapa?

Karena demokrasi borjuis yang palsu-rusak-prosedural itu hanya menghasilkan partai-partai penipu rakyat, melahirkan elit pengecut yang iman sayang-rakyat dan demokrasinya tipis. Terhadap fakta demikian, rakyat butuh membangun kekuatannya sendiri. Berogranisasi, belajar ilmu sosial-ilmiah, latihan solidaritas sesama rakyat tertindas, yang pada intinya adalah penyatuan perjuangan dan penyatuan perlawanan.

Kami dari Bandung Berlawan menilai bahwa kedatangna Jokowi ke Bandung adalah momentum yang tepat bagi kami untuk mengajarkan pada Jokowi bagaimana caranya memperlakukan rakyat, memenangkan demokrasi dan mencapai kesejahteraan. Bandung Berlawan dalam kesimpulan analisanya telah menguraikan banyak sekali problem yang hadir di hadapan rakyat.

Hasil kajian tersebut kami ringkas dalam tuntutan yang kami ajukan yaitu, Pendidikan: Cabut UU No. 12 tentang pendidikan, Tolak TNI-Polri masuk kampus; Agraria: Hentikan perampasan tanah rakyat, Laksanakan reforma agraria sejati; Perburuhan: Cabut PP No. 78, Hapus outsourcing, kerja kontrak dan magang; Demokrasi: Batalkan RUU Kamnas Cabut Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas, Bubarkan komando teritorial, Hapus impunitas di tubuh TNI dan Polri, Jamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan; Papua: Usut dan tuntaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua, Tutup dan usir Freeport serta perusahaan multinasional lainnya yang merusak tanah Papua, Berikan hak menantukan nasib sendiri bagi bangssa West Papua sebagai solusi demokratis, Beri akses jurnalis internasional di Papua; Perempuan: Hentikan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, Penuhi hak-hak normatif buruh perempuan, Hentikan pernikahan dini, Beri kuota 50% bagi perempuan di instansi/jabatan publik, Stop diskriminasi terhadap LGBT.

 

Salam pembebasan rakyat.

Salam demokrasi.

Panjang umur perlawanan.

Bandung, 26 Agustus 2017

 

*Siaran pers ini telah diubah atas kesalahan kata pada kalimat Jamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari sebelumnya menjadi berkesan menjadi berkeyakinan.

Related posts

*

*

Top