Pernyataan Sikap Persatuan Mahasiswa Unpar Memperingati 17 Tahun Reformasi

Persatuan Mahasiswa Unpar di halaman Gedung Sate, Kamis (21/5). dok MP Persatuan Mahasiswa Unpar di halaman Gedung Sate, Kamis (21/5). dok MP

Sejak jatuhnya rezim Soeharto hingga pemerintahan Jokowi-JK, sistem politik Indonesia tidak mampu melahirkan pemerintahan yang efektif. Dengan terbukanya ruang demokrasi dalam Pemilu, alih-alih menciptakan suatu rezim pemerintahan yang bersih dan berkualitas, reformasi hanya bisa melahirkan rezim yang bertahan dan memelihara mafia oligarki.

Oligarki politik justru tumbuh subur, kelompok elit politik berkuasa lebih terlihat berlomba-lomba untuk mencapai tujuan pragmatisnya. Kepentingan nasional diabaikan begitu pun dengan amanat konstitusi. Undang-undang hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan modal para mafia politik. Sistem politik yang hadir pasca reformasi tak kunjung menghadirkan arah kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rezim pemerintahan Jokowi-JK yang hadir dengan penuh pengharapan dari masyarakat ternyata tak dapat memperbaiki keadaan bahkan membawa keterpurukan yang lebih dalam. Alih-alih progresif menyelesaikan persoalan-persoalan tadi, malah regresif menambah persoalan seperti pelemahan terhadap gerakan anti-korupsi, makin menguatnya pengaruh oligarki, lesunya ekonomi, pendapatan pajak yang rendah, juga janji-janji masa kampanye lain yang tak terpenuhi.

Kewibawaan negara bergerak menurun. Sistem politik yang oligarkis ini menjadi sistem politik yang menyandera pemerintahan, melahirkan pemerintahan yang inkompeten, perekonomian yang melambat, serta sistem hukum dan birokrasi yang bobrok.Angka pertumbuhan ekonomi stagnan diangka 4-5 persen, angka kemiskinan stagnan dikisaran 14 persen. Dominasi asing makin kuat hingga mencapai 75 persen. Utang luar negeri makin terus bertambah hingga mendekati Rp 4.000 triliun.

Ancaman krisis ekonomi pun menghadang Indonesia. Kuartal pertama 2015 ini, pertumbuhan ekonomi rendahhanya 4.7%, terlalu jauh dari target hingga akhir 2015 bisa mencapai target 5,4-5,7%. Dengan penerimaan pajak yang menyedihkan hanya 13,65%, ekonomi Indonesia kini terombangambing. Kebijakan ekonomi dan realitas politik Jokowi-JK memberi andil besar bagi terpuruknya ekonomi di Indonesia 2015 ini.

Inilah wajah Indonesia pasca 17 tahun reformasi. Fakta yang bertentangan dengan cita-cita reformasi itu sendiri, yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat dengan keringat dan darah, demi lahirnya negara demokratis yang bersih dari korupsi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk itu dalam momentum 17 tahun reformasi ini, kami Persatuan Mahasiswa Unpar ingin merefleksi kembali berbagai permasalahan yang kita hadapi selama 17 tahun reformasi dan tantangan yang bangsa kita hadapi ke depannya. Ini juga sekaligus menjadi kritik bagi pemerintahan Jokowi-JK yang terus menerus menunjukan kinerja yang buruk mengawal agenda publik. Sekaligus juga menjadi jalan tengah antara mereka-mereka yang terus berupaya menjatuhkan rezim demi kepentingan politiknya dan mereka yang anti kritik karena berharap terlalu besar terhadap Jokowi.

Dalam rangka itulah, kami Persatuan Mahasiswa Unpar menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk:

  1. Memastikan upaya penegakan hukum tidak sekedar memberikan kepastian hukum melainkan rasa keadilan publik dengan mulai memprioritaskan agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti tragedi Trisakti -Semanggi, pembunuhan pejuang HAM Munir, tragedi pembantaian massal 65, dan kasus kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga pada pemberantasan kejahatan korupsi, penguatan KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
  2. Dalam waktu sesingkat-singkatnya menunjukkan kemampuan mengendalikan keadaan pelemahan ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, menahan laju perluasan pengangguran, menindak tegas setiap oligark ekonomi pengemplang pajak, perusak lingkungan dan perampasan tanah, air dan akses kehidupan rakyat lainnya yang seharusnya dikuasai oleh negara.
  3. Pemerintah Jokowi-JK dan para pembantunya untuk stop melalukan kebijakan artifisial, pencitraan berlebihan, memberikan pernyataan pernyataan publik yang kerap membingungkan dan saling bertentangan.

Related posts

*

*

Top