Pernyataan Sikap dan Tuntutan Aksi “Menolak Korupsi Menjadi Bagian dari Identitas Kami”

Salah satu aksi simbolik "Pembakaran KTP" sebagai bentuk protes korupsi E-KTP. Dok/MP

Pernyataan Sikap dan Tuntutan

Aliansi Mahasiswa Sapu Koruptor

“KPK dan Mega Korupsi e-KTP”

 

KPK adalah harapan. Harapan kita semua pada hadirnya Indonesia yang bersih dari korupsi. KPK adalah momok menakutkan bagi tiap pejabat publik dan pengusaha yang busuk. Tak heran banyak upaya menghancurkan KPK. Tiap serangan ‘Kaum Busuk’ itu sejauh ini selalu dapat dipatahkan karena rakyat mendukung KPK. Kehendak rakyat itu bertujuan menjaga nyala api harapan tak akan padam. Selama rakyat berdiri tegak menjaga KPK tak satu pun upaya tersebut dapat berhasil. Setidaknya sejauh ini.

Kali ini ‘Kaum Busuk’ mulai mencoba merusak KPK dari dalam tubuhnya sendiri. Setidaknya ada dua upaya yang tengah dilakukannya, Pertama menyusupkan orang-orang yang bermental kolaborator kotor ke dalam KPK dan Kedua, melucuti dan atau memenggal habis kewenangan KPK  melalui revisi UU KPK. Ironisnya, justru para penguasa sendiri yang memberikan banyak pujian pada KPK adalah yang paling tak malu malu mengajukan upaya revisi UU KPK untuk melemahkannya. Seolah-olah senyuman lugunya tampak nyata menyimpan belati tajam siap menikam. Kali ini bisa dikatakan merupakan ujian terberat bagi KPK.

Kita tengah diuji integritasnya! Ya, kita yang selama ini selalu berdiri bersama KPK harus kembali menyalakan api harapan itu. Apakah kita akan merasa lelah, bosan dan melemah saat melihat begitu nyata kekuatan ‘Kaum Busuk’ itu semakin kuat berkelindan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang tampil ramah di muka namun menikam tajam di belakang. Kekuasaan macam ini muncul dari demokrasi kita yang cacat karena dibajak oleh relasi busuk antara penguasa dan pengusaha yang mengangkangi sumber daya dengan melecehkan rasa keadilan dan hukum.

Sekali lagi, kita tengah benar-benar diuji integritasnya! Ya, kita! Kaum muda yang akan mendapatkan tanggung jawab keberlanjutan masa depan untuk menjawab apakah kemerdekaan kita puluhan tahun yang lalu masih relevan untuk dirayakan? Atau akan menjadi kutukan karena kemerdekaan itu pada akhirnya hanya melahirkan negara yang menyediakan kekayaan, kesuburan dan keindahan alam yang seharusnya diorientasikan untuk kehidupan warga Negara, hanya dikuasai oleh segelintir orang dengan mengangkangi keadilan dan hukum. Kita menginginkan hadirnya negara yang berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap warganya mengembangkan dirinya untuk hidup sejahtera secara adil, setara, bermartabat dan bersolidaritas.

Kali ini KPK tengah menghadapi kasus Mega Korupsi yakni e-KTP yang diduga melibatkan sedemikian banyak pejabat publik negara dan pengusaha busuk. Dana korupsi tersebut diduga mengalir tidak hanya untuk memperkaya diri pribadi para pelakunya melainkan juga masuk ke dalam institusi partai politik. Jika benar maka ini sungguh suatu pertanda bahwa bangsa ini semakin mendekati titik nadir eksistensinya. Partai politik yang merupakan alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan melalui suatu kompetisi kekuasaan yang sehat patut diduga telah dikelola dan diselenggarakan dengan menggunakan dana korupsi! Betapa kekuasaan telah diselenggarakan dengan cara cara yang hina dan menjijikan. Ini tak bisa dibiarkan dan harus segara ditindak! KPK tidak boleh setengah setengah apa lagi tebang pilih. KPK harus tetap menjadi nyala api harapan kita semua akan terwujudnya Indonesia bebas korupsi.

Oleh karena itu kami dari Aliansi Mahasiswa Sapu Koruptor menyatakan sikap ‘Menolak Korupsi Menjadi Bagian dari Identitas Kami’ dan  menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

  1. Menuntut dan mendukung KPK untuk membongkar dan menuntaskan kasus e-KTP sampai ke akar-akarnya, memeriksa, mengajukan dan menuntut ke depan pengadilan setiap pihak baik pribadi maupun lembaga yang turut menikmati dana hasil korupsi tersebut secara berkeadilan dan transparan;
  2. Menuntut partai politik yang terbukti nyata menerima aliran dana korupsi e-KTP untuk membubarkan diri dan atau dibubarkan paksa oleh pemerintah melalui proses yang berkeadilan dan transparan;
  3. Menuntut pemerintah Jokowi-JK berani berpihak dan mendukung upaya KPK menuntaskan kasus e-KTP secara tegas termasuk upaya pembubaran partai politik yang terbukti nyata menerima aliran dana korupsi atau jika tidak sanggup melakukannya lebih baik mundur.

Demikian kami sampaikan tuntutan kami.

Merdeka! Demi bangsa dan tanah air, Indonesia bebas korupsi!

Bandung, 30 Maret 2017

 

 

Aliansi Mahasiswa Sapu Koruptor

Related posts

*

*

Top