Pernyataan Sikap Aliansi Rakyat Anti Penggusuran

Beberapa orang Peserta Aksi dalam Aliansi Rakyat Anti Penggusuran. dok./AliansRakyatAntiPenggusuran Beberapa orang Peserta Aksi dalam Aliansi Rakyat Anti Penggusuran. dok./AliansRakyatAntiPenggusuran

Salam anti penggusuran!
Penggusuran adalah program jahat

[Pertama-tama, karena ini bulan-bulan Pilkada maka kami menyatakan bahwa Aliansi Rakyat Anti Penggusuran tidak berafiliasi dengan partai politik dan elite politik manapun. Kami adalah kekuatan rakyat independen. Bahkan kami sadar, semua partai dan elite politik yang kini ada, sudah terbukti tak akan mau berpihak pada kepentingan rakyat].

Di manapun, di seluruh Indonesia, program penggusuran selalu hasil dari kepentingan pemodal (investor/korporasi bisnis) besar untuk memperluas bisnisnya, artinya, untuk memperbanyak keuntungan. Penggusuran adalah program neoliberal, sebuah proyek sistem ekonomi kapitalis. Dalam pertemuan Negara-negara dunia beserta lembaga-lembaga hutang (IMF, World Bank, Islamic Development Bank/IDB, AIIB) mereka merencanakan sebuah proyeksi ekonomi untuk Negara-negara di dunia, terutama Negara berkembang. Program tersebut diringkas dalam istilah MDG’s (Tujuan Pembangunan Milenium). MDG’s masa berlakunya dinyatakan sudah selesai sejak tahun 2015, kelanjutan programnya disebut SDG’s (Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan). Salah satu program MDG’S adalah cities without slums (kota tanpa perkumuhan) yang kini terus dilanjutkan. Di Indonesia, program kapitalisme berupa kota tanpa perkumuhan dikerjakan di bawah komando Dirjen Cipta Karya, pendanaannya dari hutang ke lembaga hutang internasional.

Di Bandung, program neoliberal-kapitalistik tersebut bernama KOTAKU. Tamansari RW. 11 yang akan terkena program neoliberal-kapitalistik. Pemkot menyatakan bahwa RW. 11 merupakan pemukiman kumuh. Demi kapitalisme maka harus digusur. Pemkot pernah menyatakan bahwa RW. 11 akan dipindahkan ke rumah susun Rancacili selama penggusuran dan pembangunan Rumah Deret, setelah rumah deret selesai, akan kembali ke tempat semula. Masih belum ada kepastian apakah menyewa atau tidak. Yang jelas adalah: Hak rakyat RW. 11 hilang jika tanah tidak bisa bersertifikat hak milik yang memang sudah menjadi haknya.

Hutang makin menumpuk hanya untuk menggusur rumah rakyat, belum lagi membayar bunga-hutangnya. Rakyat Kebon Jeruk, Tamansari dan Dago Elos, termasuk 21 titik calon korban penggusuran akan digusur dengan biaya hutang. Gila.

Rakyat melawan hingga ke pengadilan

Dalam proses berjuangnya, rakyat Jalan Kebon Jeruk dan Dago Elos tengah memperjuangkan lahannya (yang sudah dikuasai lebih dari 20 tahun) hingga ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Rakyat Kebon Jeruk sebagai terbanding; warga menggugat secara perdata kepada PT. KAI sebagai Tergugat I, dan Pemkot Bandung sebagai Tergugat II. Pada 31 Mei 2017, pada peradilan tingkat I, Pengadilan Negeri memutuskan bahwa PT. KAI TERBUKTI BERSALAH melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menggusur rumah rakyat Kebon Jeruk. Selain itu, PT. KAI juga diwajibkan membayar kepada rakyat sebesar Rp. 15 juta per KK. Majelis hakim juga menyatakan bahwa PT. KAI tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Dan memang, sebuah perusahaan berjenis PT tidak dibolehkan punya kepemilikan atas lahan. Dan rakyat Kebon Jeruk telah menguasai lahan lebih dari 25 tahun, sesuai UU Pokok Agraria, jika rakyat sudah menguasai lebih dari 20 tahun maka sudah menjadi hak milik bagi rakyat yang menguasai. Rakyat Kebon Jeruk juga telah membayar PBB hingga 2017. Namun, PT. KAI melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Dari sini terungkap jelas bagaimana serakahnya sebuah korporasi bisnis transportasi kereta ini karena, PT. KAI sudah meraup keuntungan besar tiap tahunnya; pada tahun 2014 keuntungannya mencapai Rp. 10.6 triliun, tahun 2015 menjadi 13.5 triliun, tahun 2016 naik menjadi 15.2 triliun. Tamak nan rakus.

Rakyat Dago Elos sebagai Pembanding; Jaringan Massa Rakyat Pejuang Agraria (JMRPA) dalam pemberitaan yang dirilis kabarkampus.com mengatakan bahwa konflik agraria (di Jawa Barat) terjadi karena pemerintah berpihak pada pemodal (investor) sehingga rakyat yang menjadi korban. Termasuk rakyat Dago Elos yang berada di Terminal Dago, Kota Bandung, terancam terusir dari tanahnya sendiri. Sebanyak 341 KK digugat oleh tiga orang yang mendaku sebagai pemilik lahan atas dasar hak barat yang diberikan oleh Kerajaan Belanda. Para Penggugat yang mengaku keluarga Muller melalui PT. Dago Inti Graha menggugat rakyat, dan surat eksekusi telah keluar. Ini yang janggal dan sangat aneh. Kenapa? Karena sesuai UU Pokok Agraris No. 5 tahun 1950 menyakatan bahwa hak-hak barat sudah berubah menjadi ‘milik negara’ paska kemerdekaan. Dan makna ‘milik Negara’ adalah Negara hanya menguasai saja, logikanya, Negara berkewajiban menyerahkan lahan kepada rakyat jika sudah dikuasai rakyat lebih dari 20 tahun. Itu pula yang dikatakan dalam UU Pokok Agraria. Kalau betul-betul ini Negara hukum, Negara (pemkot/kab) wajib memberikan tanah itu kepada rakyat, bukannya untuk dibisniskan dan menggusur rumah rakyat. Inilah bentuk ketololan dalam berfikir.

Salus populi suprema lex;

Adalah sebuah doktrin dalam filsafat hukum yang artinya, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Hukum adalah produk politik. Politik sekarang dikuasai oleh kepentingan pemilik modal. Sepanjang sejarah perjalanan peradilan di Indonesia, kita ketahui banyak sekali praktik mafia, suap-menyuap, jual-beli pasal. Dari itulah muncul sebuah adagium ‘hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas’. Dalam aksi massa kali ini, kami dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran hendak mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama MENGAWAL KEADILAN agar majelis hakim yang menyidangkan kasus rakyat Kebon Jeruk dan Dago Elos memiliki kehalusan budi pekerti, sayang kepada rakyat (bukan korporat bisnis) dan konsisten terhadap hukum karena, persoalan rakyat Kebon Jeruk dan Dago Elos sudah dijamin oleh UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1950. Begitupun dengan rakyat Tamansari RW. 11 yang secara turun-temurun menguasai lahannya. Berdasarkan hukum, rakyatlah pemilik sah tanah.

Dalam pernyataan sikap ini kami Aliansi Rakyat Anti Penggusuran akan terus MENGAWAL KEADILAN di Pengadilan Tinggi Bandung dengan aksi massa, menuntut dan menyerukan:
1. Pengadilan Tinggi Bandung harus berpihak pada kepentingan rakyat Kebon Jeruk dan Dago Elos!
2. Hentikan pengukuran dan cabut Perwal tentang Rumah Deret Tamansari!
3. Hentikan penggusuran berdalih estetika!
4. Hentikan pembangunan yang tidak berpihak pada Rakyat!

Dan kepada seluruh pergerakan rakyat di Bandung, mari berkonsolidasi menyatukan kekuatan. Rakyat sedang ditindas habis-habisan oleh penguasa. Penggusuran ada dimana-mana. Mari berkonsolidasi memperjuangkan demokrasi dan kesejahteraan.
Salam pembebasan rakyat! Lawan penggusuran dengan persatuan rakyat!

Related posts

*

*

Top