Penonton Debat Cakahim dan Calon MPM Hukum Dibatasi 150 Orang

1398614850555

STOPPRESS MP, UNPAR – Sehubungan dengan acara debat antar Calon Ketua Himpunan dan calon anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa  (MPM ) Fakultas Program Studi Ilmu Hukum pada Rabu (24/04) di ruang 2305, pihak dekanat Fakultas membuat kebijakan pada kuota mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut.

“Untuk peserta ini bisa dibilang ada kendala. Kami tidak bisa menampung jumlah mahasiswa huhkum, yang mana mahasiswa hukum itu berjumlah 1200-an, tapi kami hanya bisa menampung 150. Kami menghormati apa yang menjadi kebijakan dekan fakultas” kata Vito selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Hukum,  yang ditemui seusai acara debat.

Vito menyatakan, bahwa panitia Komisi Pemilihan Umum Fakultas (KPU-F) yang juga anggota himpunan sudah melakukan upaya untuk menyediakan akses bagi mahasiswa hukum lainnya dengan menampilkan secara langsung  proses debat antar calon melalui proyektor yang disediakan di luarruangan.

“Kami sudah mencoba negosiasi, mengupayakan supaya ada proyektor yang menampilkan proses debat di luar ruangan, supaya teman-teman mahasiswa bisa tahu proses debat calon-calonnya. Tapidekanat jug amenolak” tambah Vito.

Menanggapi soal protes mengenai pembatasan kuota tersebut, Anne Safrina, selaku wakil dekan bidang sarana dan prasarana memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut.

“Kebijakan diambil untuk antisipasi karena bagaimana pun kita tidak ingin terjadi keributan di aula. Selain itu kalau tidak dibatasi, lalu ada keributan di dalamruangan, gedung ini bisa ambruk. Kalau sudah ambruk siapa yang akan bertanggung jawab?”Jelas Anne Safrina, yang ditemui seusai acara.

Anne menjelaskan bahwa kebijakan pihak dekanat hanya dengan menyediakan 150 kursi bagi mahasiswa yang akan hadir dalam acara debat cakahim dan MPM. Untuk proses debat yang berikutnya, Anne menyatakan bisa saja membuka secara umum tanpa pembatasan kuota, namun pihak dekanat menunggu kedewasaan mahasiswa hukum

“Kami tunggu mahasiswa untuk bersikap dewasa, di dalam kandidat serta pendukungnya. Debat ini kan sebenarnya program positif untuk mahasiswa dalam berpolitik, menentukan calon yang berpotensi bukan hanya kepentingan satu partai saja”Ujar Anne mengenai protes pembatasan kuota dari beberapa mahasiswa hukum.

Salah satu mahasiswa fakultas hukum menyayangkan pembatasan kuota yang dapat menghadiri debat cakahim dan MPM. “Pembatasan kuota jadi kaya tertutup dan menyebabkan mahasiswa lain nggak tahu visi misi para kandidat dan aneh banget harusnya diusahain biar semua orang punya hak yang sama buat nonton ini,karena kan mereka adalah pilihan yang bakal mimpin kita periode kedepan. ” Ujar Saida, salah satu mahasiswa hukum angkatan 2013 yang ditemui seusai acara.

Saida berharap agar kedepannya acara debat ini bisa diadakan pada siang hari dan dapat menarik banyak masa sehingga semua mahasiswa hukum sebagai pemilih dapat mengetahui potensi para kandidat.

KRISTIANA DEVINA | LINTANG SETIANTI

Related posts

*

*

Top