Tanggapan Terhadap Aksi Peringatan 17 Tahun Reformasi Oleh PM Unpar

Persatuan Mahasiswa Unpar di halaman Gedung Sate, Kamis (21/5). dok MP Persatuan Mahasiswa Unpar di halaman Gedung Sate, Kamis (21/5). dok MP

Oleh: Joshua Valentino*

Dalam rangka 17 tahun reformasi, Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (PM Unpar) mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung untuk menyatakan sikapnya. Penegakan hukum, stabilitas ekonomi dan politik artifisal menjadi bahasan utama dari tuntutan yang diberikan.

Dalam hal ini, memang merupakan hak mahasiswa dalam menyuarakan pendapat, dan bukan tujuan tulisan ini untuk mengkritik tuntutan yang diberikan. Tetapi sedikit lebih sederhana. Yaitu membahas hal yang mungkin terlupakan: refleksi.

Pertanyannya adalah, “Bagaimana kondisi internal kampus itu sendiri?”

Berikut ini beberapa diantaranya.

Minimnya dialog

Saat membawa nama PM Unpar, secara otomatis aksi ini seharusnya mewakili seluruh mahasiswa yang tergabung di dalamnya dan secara tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap nama Unpar itu sendiri. Mirisnya, aksi unjuk rasa kali ini tidak mewakili seluruh mahasiswa aktif di Unpar. Tidak semua atau sebagian besar mahasiswa ikut andil dalam proses perumusan tuntutan atau bahkan mengetahui aksi unjuk rasa kali ini. Sampai suatu saat bermunculan di berbagai media sosial.

Apakah keputusan para jajaran PM Unpar mengambil tindakan tersebut didasari oleh sebenar-benarnya seluruh mahasiswa Unpar?

PM Unpar sebagai payung berkemahasiswaan di kampus seharusnya dapat mewadahi seluruh aspirasi mahasiswa yang tergabung lewat lembaga-lembaganya, yaitu Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM), Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Tetapi pada kenyataannya, dialog yang diadakan untuk membicarakan materi tuntutan tersebut sangatlah minim.

Dalam acara yang diadakan di Co-op Space dengan pembahasan kinerja pemerintahan Jokowi-JK, dialog melibatkan narasumber satu mahasiswa fakultas hukum, satu mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dan satu dosen Fakultas Hukum Unpar. Dalam dialog kali ini pun pembahasan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Salah satunya karena audiens menganggap narasumber yang kebetulan pada saat itu salah satunya dosen, sebagai lawan bicara, bukan sebagai kawan bicara. Yang terjadi bukan diskusi tetapi perdebatan yang lagi-lagi, tanpa konklusi.

Berkaca dari pembahasan tersebut, PM Unpar juga tidak menunjukkan upaya untuk mengadakan dialog pembahasan lanjutan, dimana seharusnya proses ini harus ditempuh untuk memunculkan materi yang matang.

Aksi artifisial

Yang sulit dewasa ini adalah sering orang lupa bahwa aksi unjuk rasa di jalan adalah salah satu metode, bukan tujuan. Banyak aksi unjuk rasa pasca reformasi seringkali merupakan produk dari “aktivis” kini yang terjebak oleh impresi aksi 1998. Aksi unjuk rasa kali ini juga mungkin demikian, sadar atau tidak.

Sebagai mahasiswa, melakukan unjuk rasa sebaiknya tidak dilakukan dengan modal yang minim. Modal yang dimaksud di sini adalah kesiapan secara pengetahuan dan data yang diperoleh, baik dari studi literatur maupun studi lapangan. Dari hal-hal tersebut, merancang sebuah tuntutan yang layak dituntut pastinya membutuhkan waktu agar peninjauan serta evaluasi tuntutan menjadi layak dan dapat di implementasikan ke depannya.

Jika tidak, hal ini bisa terkesan dipaksakan sehubungan dengan animo 17 tahun reformasi saja. Dan bukankah yang demikian juga artifisial? Bukankah juga bisa dibilang pencitraan? Apalagi ketika mengingat akhir periode kepengurusan PM Unpar 2014/2015, apakah aksi kali ini hanya bagian dari kejar tayang?

Aktualisasi diri yang salah

Seperti aksi unjuk rasa lainnya, aksi unjuk rasa kali ini juga bisa jadi ladang aktualisasi diri yang salah. Mahasiswa membutuhkan aktualisasi. Mahasiswa membutuhkan pengakuan. Dan aktualisasi juga pengakuan, sayangnya, sering dikaitkan dengan aksi turun ke jalan.

Hasil dari buah pikir sebuah kelompok sosial kemudian dijadikan motivasi dangkal untuk mengajak mahasiswa lain mensukseskan aksi unjuk rasa, sehingga munculah aktivis-aktivis dadakan. Dadakan secepat membalikkan tangan, para “aktivis” ini mendadak peduli terhadap pemerintahan Jokowi-JK, mendadak pemerhati kasus pelanggaran HAM, dan mungkin, mendadak tenar.

Coba tanyakan mengapa payungnya berwarna hitam, berapa jumlah individu yang hadir di unjuk rasa PM Unpar yang bisa menjawabnya? Bahkan tidak perlu kesitu, tanyakan apa arti kata oligarki, berapa rasio individu yang paham dibanding yang tidak tahu?

Para aktivis dadakan ini juga sayangnya tidak berinisiatif mempertanyakan data serta akurasinya, yang penting adalah ketenaran yang dapat ditimbulkan dari aksi yang diusung. Ditambah lagi dengan impresi supremasi aktivis 1998 yang dapat menurunkan rezim orde baru, kelompok sosial beserta aktivis dadakan ini menjadi sangat gatel untuk turun ke jalan sebagai ladang aktualisasi diri, tanpa memperhatikan proses yang benar-benar matang.

Pemaknaan Kata Mahasiswa

Perlu kita ingat bahwa kita adalah mahasiswa. Jika merefleksikan peristiwa 17 tahun yang lalu, tuntutan yang dilayangkan telah melalui proses penggodokan matang dan telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Proses ini dilakukan oleh para aktivis dari berbagai pelosok Tanah Air, bukan hanya segelintir kelompok sosial suatu perguruan tinggi.

Hasil dari peristiwa tersebut bukanlah hasil dari proses dalam hitungan hari, melainkan hasil dari penggodokkan materi yang diinvestasikan para aktivis tersebut dalam hitungan tahun. Maka dari itu, output yang diharapkan sangatlah jelas karena telah melalui proses yang matang.

Melihat unjuk rasa yang dilakukan oleh jajaran PM Unpar, apa yang membedakan kita mahasiswa Unpar dengan sekelompok orang yang mengunjukkan rasanya di depan kantor pemerintah? Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, seharusnya unjuk rasa mahasiswa lebih berbobot daripada orang yang belum menempuh pendidikan tinggi.

Apakah makna mahasiswa itu sendiri yang mengalami degradasi? Apakah motivasi kita para mahasiswa untuk melakukan aksi hanya sekedar untuk menekan tombol share di monitor smartphone sehingga dunia tahu dan menilai?

Tanpa melalui proses yang matang, maka produk yang dihasilkan tidak lebih dari pemikiran dan pendataan dangkal yang kemudian dijamurkan ke mahasiswa-mahasiswa “kritis” lainnya. Di satu sisi memang terdapat mahasiswa yang memperhatikan betul perkembangan pemerintahan Jokowi-JK dan memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri. Tetapi di sisi lain, mahasiswa yang ikut turun kemungkinan juga korban dari “keren-kerenan”, tren, atau biar dicap aktivis. Nyatanya, effort para mahasiswa “kritis” ini dalam memperhatikan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan kasus pelanggaran HAM sangatlah minim.

Output yang diharapkan

Melihat unjuk rasa yang dilakukan, output yang diharapkan dari pernyataan sikap tersebut juga belum jelas kelanjutannya (mengingat tidak tercantumkannya tindakan lanjutan dari jajaran PM Unpar pada naskah pernyataan sikap). Pola yang terjadi biasanya hanya berbuat dan kemudian lepas tangan, ini yang tercermin pada unjuk rasa kali ini.

Apakah ada tindakan lanjutan yang jelas apabila aksi tersebut tidak mendapatkan jawaban atau bahkan respon dari pemerintah? Apakah ada timeline yang jelas terhadap aksi lanjutan? Sampai kapankah apabila ada aksi lanjutan akan terus dilaksanakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab dengan data yang jelas dan logis mengingat ini adalah unjuk rasa mahasiswa.

Kelayakan

Pertanyaan terakhir yang muncul adalah, “Layakkah para jajaran PM Unpar yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut mengunjukkan rasanya?” Seharusnya ini menjadi pertanyaan mudah apabila kekurangan serta kritik yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi-JK tidak terjadi di dalam kampus sendiri.

Pada pernyataan sikap yang dibacakan oleh jajaran PM Unpar, terdapat tuntutan mengenai kepastian upaya penegakan hukum dan memprioritaskan agenda penuntasan kasus-kasus, salah satunya adalah kejahatan korupsi. Berkaca ke dalam hiruk-pikuk berkemahasiswaan di dalam kampus Unpar, apakah kampus ini sudah bersih betul dari korupsi?

Ambil contoh setiap musim pemilu di Unpar, bukankah kita selama ini hanya menutup mata mengenai keberadaan satu jurusan yang hampir selalu pemilu saat satu suara? Apakah jajaran PM Unpar telah memberikan pengawasan yang layak? Apakah jajaran PM Unpar telah memberikan hukuman atau sanksi terhadap para pelaku? Belum lagi ketika kita mempertanyakan para pemegang kepentingan di yayasan Unpar, bahkan berpikir untuk bertanya saja sudah dibuat merinding.

Refleksi

Memang jelas bahwa peristiwa 1998 tidak dapat dilupakan begitu saja karena cita-citanya belum benar-benar terwujud dan juga kasus pelanggaran HAM yang terjadi juga belum tertuntaskan. Tetapi refleksi yang dilakukan seharusnya bukan hanya dengan melayangkan tuntutan terhadap pemerintah kemudian berdiam diri menunggu jawaban atau respon dari pemerintah.

Refleksi yang sebaiknya dilakukan adalah dengan memaknai dan melaksanakan reformasi itu sendiri dalam berkehidupan sehari-hari, dalam konteks ini adalah berkehidupan sebagai mahasiswa Unpar. Apakah LKM dan MPM sudah bereformasi menuju perubahan yang lebih baik?

LKM dan MPM selaku bentuk “pemerintahan” di Unpar belum bisa memperbaiki hal buruk yang sudah menjadi pola di PM Unpar. Reformasi pun hanyalah sebatas kata mengandung arti dan peristiwa, tanpa pemaknaan betul dalam individu mahasiswa Unpar. Menuntut yang lebih tinggi tanpa melakukan perbaikan internal, apakah ini refleksi yang layak dilakukan?

REVERSAL

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga mahasiswa yang turut aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Apresiasi yang tinggi layak diberikan bagi para mahasiswa yang benar-benar aktif, bukan hanya pada pengawasan kinerja pemerintahan, tetapi juga aktif dalam membongkar kejahatan HAM yang belum tuntas dan kasus-kasus lainnya.

Penulis juga sangat mengagumi dan mengapresiasi para jajaran PM Unpar yang berani melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Mengingat aksi unjuk rasa masih merupakan hal yang taboo di mahasiswa Unpar. Lewat pendapat tertulis ini, tidak ada maksud untuk mengkritik tuntutan yang diberikan dan mengajak para mahasiswa untuk berdiam diri dan pasif terhadap pengawasan kinerja pemerintahan dan keadaan sosial politik di luar kampus.

Lewat tulisan ini juga tidak ada maksud untuk bersifat defensif terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Tulisan ini hanyalah sebatas pendapat seorang individu mahasiswa terhadap aksi yang membawa-bawa nama mahasiswa Unpar.

Seperti yang dikatakan Sarlito Wirawan Sarwono pada Kompas 25 Mei 2015, “Masyarakat bersifat dua, pertama apatis, yaitu tidak peduli. Kedua, bersifat destruktif. Jika kebijakan tidak berjalan, pemimpin langsung diganti. Keduanya sama-sama tidak menyelesaikan masalah.”

Kita mahasiswa Unpar bukanlah bagian dari kedua sifat masyarakat tersebut, melainkan masyarakat yang secara aktif turut ambil bagian sebagai entitas dari sistem pemerintahan Indonesia yang lebih baik. Semoga dengan memperingati 17 tahun reformasi, mahasiswa dapat lebih memahami makna dari kata tersebut, bukan asal demo seolah ingin mengulang peristiwa 1998.

Cheers!


* Penulis merupakan mahasiswa Teknik Industri Unpar angkatan 2011

Related posts

One Comment;

  1. AAAAAA said:

    Duh hebat sekali anak-anak mahasiswa zaman sekarang *prok prok prok* (tepuk tangan)
    Tapi sekarang pertanyaannya “KAPAN LULUS???”
    Ngomong aja ini itu, tapi lulus aja gatau mau kapan… lucu yah? *mengelus dada*
    Ya sudah, nanti kalau jadi pejabat jangan lupa yah berbakti kepada masyarakat…. Jangan ngomong doang….
    Oh ya, bagaimana tuh kabar GKI Yasmin? Bagaimana perkembangannya? Siapa coba walikotanya? Lulusan UNPAR loh!
    *mengelus dada*

*

*

Top