Pembunuhan Wartawan: Mati karena Berita

Jamal Khashoggi, wartawan senior dari Arab Saudi Jamal Khashoggi, wartawan senior dari Arab Saudi

INTERNASIONAL, MP – Jamal Khashoggi, wartawan senior Arab Saudi terbunuh setelah memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tanggal 2 Oktober lalu. Terbunuhnya wartawan tidak hanya terjadi sekali, dan bahkan terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. HAM dan keadilan pada pers belum ditegakkan karena kasus pembunuhan misterius pada wartawan belum terselesaikan dan bahkan kadaluarsa di pengadilan. 

Pemerintah Arab Saudi mengklaim bahwa Jamal Khashoggi telah meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup. Namun, pada 20 Oktober 2018, Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bahwa Khashoggi telah meninggal tercekik dalam suatu perkelahian di dalam Konsulat Arab Saudi. Hal ini kemudian berkontradiksi dengan pernyataan Jaksa Agung Arab Saudi pada 25 Oktober 2018, yang mengakui bahwa kematian Khashoggi telah direncanakan sebelumnya.

Jamal Khashoggi sendiri terkenal sebagai seorang wartawan yang vokal dalam mengkritik pemerintahan Arab Saudi yang dibawahi oleh Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammed bin Salman.

Kasus Jamal Khashoggi tidak lagi mengejutkan dunia internasional. Fenomena kekerasan dan pembunuhan wartawan, baik dari wartawan desa hingga wartawan internasional untuk membungkam informasi sudah menjadi sarapan sehari-hari dunia jurnalis. Hingga berita ini diturunkan, jasad dan kematian Khashoggi belum menemui titik terang.

Bukan yang Pertama Kali

Jamal Khashoggi bukanlah satu-satunya wartawan yang dibungkam akibat kekritisannya sendiri. Fenomena pembunuhan wartawan sudah menjadi momok dalam dunia jurnalistik. Namun ironisnya, para wartawan seakan-akan tidak mendapatkan perlindungan dari pihak ketiga. Sandeep Sharma, adalah seorang jurnalis yang gencar melaporkan penambangan pasir ilegal dari India, sudah meminta perlindungan kepada aparat kepolisian karena merasa nyawanya terancam. Tetapi pada akhirnya, ia tewas ditabrak sebuah truk pada 1 April 2018 yang lalu. Hingga berita ini diturunkan, kasus Sharma juga belum terkuak.

Kasus Sharma sendiri menambah panjang daftar wartawan yang dibunuh di India. Menurut Committee to Protect Journalists (CPJ), kasus kematian wartawan di India selama satu dekade terakhir belum ada yang terselesaikan.

Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO), setidaknya ada satu wartawan yang tewas dibunuh dalam 4,5 hari di seluruh dunia. Padahal, pada era ini dimana arus pertukaran informasi sedang deras-derasnya, kebebasan pers sudah seharusnya dijamin di setiap bagian negara di dunia.

The Guardian memberitakan bahwa, Tunisia, Sri Lanka, dan Nepal mengalami kemajuan di dunia pers dengan diberlakukannya Undang-Undang Kebebasan Informasi. Namun, kebebasan pers secara umum di dunia telah merosot ke level terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Banyak negara-negara seperti Turki, Bangladesh, Brasil, dan Mesir mengalami kemunduran terhadap kebebasan berpendapat, independensi, dan keberagaman media.

Di Indonesia, salah satu kasus pembunuhan wartawan yang cukup menggemparkan terjadi pada tahun 1996 yaitu terbunuhnya Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa dipanggil Udin. Udin adalah seorang jurnalis yang kerap menulis isu korupsi di Bantul. Walaupun tersangka sudah ditetapkan, namun kemudian diketahui bahwa adanya rekayasa dalam kasus tersebut. Sampai saat ini, pembunuh Udin yang sebenarnya belumlah terungkap.

HAM Pers di Indonesia Belum Ditegakkan

Kebebasan pers adalah hak pempublikasian media dan bahan-bahannya, serta menyebar luaskannya tanpa adanya campur tangan atau sensor dari pemerintah, dan dapat berupa perlindungan hukum yang sah. Oleh karena itu, kebebasan dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi, adalah salah satu dari bentuk hak asasi manusia. Setiap manusia, baik secara individu atau di bawah naungan sebuah organisasi, memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan menyebar luaskannya. Pola pikir inilah yang dijunjung oleh pers dalam menjalankan tugasnya.

Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dari peraturan pada Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan apabila kemerdekaan pers dibungkam atau direbut oleh pihak ketiga, hal tersebut sudah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Pasca reformasi, kebebasan pers di Indonesia berkembang cepat, terlepas dari beberapa kasus pembungkaman jurnalis sebagai pelanggaran HAM yang tidak kunjung usut hingga sekarang. Tidak hanya itu, hukum kebebasan pers di Indonesia seakan berlaku secara menyeluruh, kecuali Papua.

Dilansir dari laman tirto.id, wartawan asing dan lokal mengalami kesulitan untuk melakukan liputan di Papua. Perizinan yang berbelit-belit, pengawasan, pelecehan, dan penangkapan secara sewenang-wenang.

Belum lama ini, Rebecca Alice Henschke, Kepala Biro BBC Indonesia, yang meliput Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat. Saat itu, ia menulis cuitan di Twitter bahwa makanan dan minuman yang tertumpuk di bibir Pelabuhan Feri Agats, ibu kota Asmat, adalah bantuan untuk penderita gizi buruk di Papua. Namun, ia mempertanyakan mengapa bantuan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Unggahan itulah yang mengantarkan Rebecca diperiksa aparat keamanan dan dipaksa keluar meskipun telah mengantongi izin.

“Wartawan asing dilarang di Papua itu sebenarnya menunjukkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua masih berlangsung sampai sekarang. Kalau memang pemerintah tidak melakukan pelanggaran hak asasi di Papua, saya kira kebebasan pers pasti dibuka,” ujarn Natalius Pigai, Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia dari Papua.

Banyaknya kasus-kasus pembungkaman wartawan Indonesia dan minimnya akses media peliputan di Papua menambah panjang daftar kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Meskipun dalam Undang-Undang sudah tertulis berbagai macam ayat dan pasal untuk mengatur kebebasan pers sebagai salah satu penegakkan HAM, tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak pelanggaran yang dapat ditemukan dalam kehidupan pers di Indonesia.

Meskipun begitu, ada juga kasus-kasus penyalahgunaan kebebasan pers yang dilakukan dari bagian pers di Indonesia seperti kasus Antasari oleh TV One yang sempat menggemparkan masyarakat, dan wawancara fiktif istri Nurdin M. Top.

 

Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top