Pembredelan Majalah Lentera dan Hadirnya Politik Kekerasan Orde Baru

Pembungkaman / Dok: Situs diblokir. (ilustrasi)

EDITORIAL – Pada 10 Oktober 2015 Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga menerbitkan majalah yang mengangkat tema mengenai korban G30S di Salatiga. Majalah itu diberi judul “Salatiga Kota Merah”. Kemudian setelah beberapa hari , majalah yang diproduksi sebanyak 500 eksemplar ini diminta ditarik dan diserahkan kepada polisi. Polisi kemudian mengambil paksa dan membakar Majalah Lentera.

Polisi menyatakan, penarikan majalah itu karena alasan keamanan dan ketertiban atau mencegah gangguan ketertiban masyarakat. Mereka menganggap majalah itu menyebarkan paham komunisme sehingga dapat meresahkan masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian menyatakan penerbitan majalah tidak disertai izin-izin serta tidak sesuai perundang-undangan dan tidak layak untuk disebarluaskan secara umum. Dalam hal ini pihak Universitas juga ikut memojokan LPM Lentera karena dianggap belum mendapatkan izin dari pihak UKSW.

Tak berselang lama, kejadian serupa terjadi di penghujung  bulan Oktober. Panitia Ubud Writers and Readers Festival 2015 (UWRF) membatalkan sejumlah acara terkait kasus pasca 1965, setelah diancam tak akan diberikan izin festival oleh kepolisian. Terdapat tiga program yang dibatalkan di Ubud Writers and Readers Festival. Tiga diantaranya yaitu pemutaran film The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer, peluncuran buku dan pameran foto The Act of Living, dan diskusi-diskusi terkait. Kedua bentuk represfitas negara tersebut erat kaitannya dengan peringatan 50 tahun Tragedi 1965  di mana pada saat terjadi pembantaian massal terhadap para anggota dan simpatisan PKI yang dilakukan oleh negara.

Tentu saja peristiwa di atas menjadi duri dalam upaya konsolidasi demokrasi Indonesia pasca orde baru. Sejatinya dalam negara demokrasi kebebasan berpendapat, berekspresi dan mengakses informasi haruslah dilindungi, terlebih lagi kita sedang berada di era demokrasi. Kebebasan ini layaknya nafas bagi demokrasi itu sendiri karena pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat itu sendiri terutama dalam kontrol terhadap pemerintahan. Kebebasan ini pun pada dasarnya telah dilindungi di dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 setelah amandemen kedua yaitu di dalam pasal 28E poin 3 dan pasal 28F.

Di dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 pun kebebasan ini pun telah dilindungi. Warga negara memiliki kemerdekaannya untuk menyampaikan pikirannya secara lisan maupun tertulis dengan bebas dan bertanggung jawab. Peristiwa di atas menggambarkan bahwa Negara jelas telah mengenyampingkan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar warga negaranya. Lebih parah lagi peristiwa pengekangan tersebut terjadi di lingkungan akademik, di mana kebebasan mimbar akademik untuk mempertarungkan gagasan atas nama ilmu pengetahuan harusnya dijunjung tinggi. Universitas memiliki kewajiban untuk memberikan dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003.

Lalu mengapa segala bentuk represifitas terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut justru mengalami kecenderungan semakin meningkat? Jika kita tarik ke belakang, beberapa perisitiwa represifitas serupa mengalami kecenderungan menguat pasca hadirnya pemerintahan jokowi-JK.

Jokowi memang bukanlah sosok orde baru, namun ia memiliki jargon-jargon yang selalu ada disampingnya. Sejatinya, lingkaran kekuasaan di negeri ini adalah orang yang selalu sama setiap tahunnya, kepentingan mereka dikaitkan dengan kepentingan negara. Pelanggaran HAM masa lalu yang tidak pernah diselesaikan hanya membuka pintu diulangnya pelanggaran yang sama kapan saja. Beberapa kasus di atas telah membuktikan terulangnya pelanggaran HAM yang sama dan kebangkitan politik kekerasan orde baru dalam pemerintahan Jokowi-JK.

*

*

Top