Menggugat Fungsi MPM

EDITORIAL - Menggugat Fungsi MPM / Winnie EDITORIAL - Menggugat Fungsi MPM / Winnie

EDITORIAL – Di akhir bulan april lalu, beberapa hari setelah Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PU-PM) yang memenangkan pasangan Andrew-Eldi sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa, puluhan mahasiswa berkumpul di depan sekretariat Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) hingga larut malam. Mereka adalah Tim sukses dari Danger dan Bioree yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas penyelenggaraan Pemilu dengan sistem baru e-vote yang dinilai banyak kelalaiannya dan mengabaikan nilai demokrasi.

Forum tersebut dimaksudkan untuk membahas gugatan tersebut di depan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) dan seluruh mahasiswa. Perlu diketahui KPU adalah badan penyelenggara PU-PM dan Bawaslu adalah badan pengawas Pemilu yang menangani segala bentuk pelanggaran dan/atau tuntutan dalam pemilu, dalam hal ini kedua-duanya merupakan bagian dari lembaga MPM. Yang berperan menjadi Bawaslu sendiri adalah Internal Inspector MPM.

Di sinilah sebuah pemandangan unik terlihat karena menempatkan posisi tergugat sekaligus pengadil dalam satu pihak: MPM. Bagaimana mungkin tergugat merangkap fungsi juga sebagai pengadil? Karena dalam hal ini KPU dan Internal Inspector (II) sama-sama anggota MPM. Di sinilah dapat dilihat ada permasalahan dalam fungsi yang dibebankan kepada lembaga MPM, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan (POK) pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa lembaga ini mempunyai fungsi legislasi dan yudisial.

MPM mempunyai 2 fungsi, yakni fungsi legislatif dan yudikatif. Fungsi Legislatif sebagai representasi mahasiswa dalam pembuatan peraturan sedangkan fungsi yudikatif sebagai penegakan hukumnya. Dalam tata negara nasional Indonesia yang menganut azas trias politica (dengan berbagai kekhususan) dalam pembagian kekuasaannya, fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif harus dipisah atau didistribusikan.

Hal ini, apabila mengacu pada konteks Indonesia, ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang efektif. Bersatunya dua atau lebih fungsi tersebut dalam satu lembaga berpotensi menimbulkan ketimpangan, sebuah kewenangan yang berlebih, sebuah power yang dominan. Sebuah adagium dari Lord Acton dapat dijadikan rujukan untuk mencermati situasi demikian, “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”.

Fungsi legislatif  bagaimanapun tidak dapat disatukan dengan fungsi yudikatif  karena keduanya harus selalu ditempatkan berlawanan. Seorang pembuat hukum tidak dapat ditempatkan juga sebagai pengadil karena kedudukannya yang ganda membuat posisinya menjadi memonopoli hukum. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membentuk sebuah tata negara yang efektif dengan aktifnya check and balances antar kekuasaannya. Kekuasaan tersebut harus didistribusi agar tidak terjadi monopoli. Monopoli inilah yang menimbulkan ketidak seimbangan nantinya.

Sederhananya, bagaimana mungkin seseorang melukai badannya sendiri? Jika kita lebih  cermat melihatnya, kasus seperti ini jugalah yang mendasari tuntutan masyarakat agar polisi tidak menangani kasus korupsi simulator SIM. Semua pihak sepakat bahwa pasti ada subyektifitas ketika polisi harus mengadili seorang komandannya sendiri. Maka dari itu tuntutan masyarakat mengalir deras mendukung KPK mengambil alih kasus tersebut.

Oleh karena itu, jika melihat pola kehidupan kemahasiswaan di Unpar, maka ada semacam logika yang salah yang mendasari pembentukannya atau bahkan penyelenggaranya yang membiarkan ketimpangan tersebut terus berlangsung. Dengan tetap adanya standar ganda yang dimiliki badan MPM, sebuah kehidupan kemahasiswaan yang efektif rasanya sulit tercapai.

Permasalahan seperti gugatan Tim sukses Bioree dan Danger yang harus ‘mentok’ karena ‘standar ganda’ tersebut bukanlah persoalan baru dalam kehidupan kemahasiswaan di Unpar. Banyaknya keluhan mahasiswa ketika Forum diskusi terbuka diadakan MPM bulan lalu di setiap fakultas, membuktikan tidak mengalirnya aspirasi mahasiswa kepada rektorat menjadi masalah lain yang ditimbulkan. Apa penyebabnya? Lembaga ini diberikan kewenangan yang ‘biasanya’ dimiliki rektorat yaitu dapat ‘menghukum’ mahasiswa. Di sinilah yang harus dilihat apakah dua fungsi yang dibebankan dapat membuat lembaga ini menjalankan tujuannya yang utama: memperjuangkan aspirasi mahasiswa, atau malah sekedar perpanjangan tangan rektorat?

Ya, memang bukan saatnya saling menyalahkan di sini. Bagaimanapun kedudukan MPM sekarang hanya menerima sistem yang diwarisi setiap tahunnya. Saatnya di sini untuk berfikir jernih melihat situasinya dan melepaskan gengsi lembaga masing-masing. Perencanaan tentang perombakan POK bahkan telah tarik ulur setiap kepengurusannya. Wacana tersebut menjadi semacam ‘pelipur lara’ mahasiswa di akhir masa kepengurusan dan hilang lagi di masa kepengurusan baru.

Dalam hal ini, kita sebagai mahasiswa harus mampu membaca situasi apa yang dapat timbul dari sebuah sistem semacam ini. POK bagaimanapun adalah sebuah produk yang dibuat oleh rektorat, dalam hal ini diwakili Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Dengan sistem seperti itu yang kini terjadi justru konflik horizontal antar mahasiswa, padahal harusnya kita dapat duduk bersama memperjuangkan kepentingan mahasiswa kepada rektorat.

Untuk itu langkah evalusi terhadap POK dan lebih jauhnya tentang evaluasi PM Unpar merupakan langkah progresif yang harus dicapai. Beban ini adalah tugas yang lebih mulia karena itu menyelesaikan akar persoalan ketimbang harus maju mundur mengurus program kerja semu. Tentunya yang harus dijadikan titik berat tetaplah pada harus dipisahnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tubuh MPM demi menciptakan sebuah sistem yang efektif memperjuangkan kepentingan mahasiswa.

Related posts

One Comment;

*

*

Top