Menciptakan Kampus Bebas Asap Rokok atau Mengurangi Perokok?

Dilarang Perokok Dilarang Perokok

“Dilarang Merokok Di Areal Kampus”

Tulisan ini belakangan menghiasi setiap sudut kampus. Dari pintu gerbang depan, koridor fakultas hingga tempat parkir kendaraan. Merokok memang bagian yang seakan ‘tak terpisahkan’ dari kehidupan mahasiswa di Unpar.

Untuk itulah pada akhir tahun lalu rektorat mengeluarkan imbauan kepada segenap masyarakat Unpar untuk tidak merokok di lingkungan kampus. Spanduk-spanduk dibentangkan sebagai peringatan larangan merokok. Namun, hampir 3 bulan setelah imbauan tersebut disosialisasikan, kampus Unpar tetap belum ‘bebas asap rokok’. Efektifkah aturan tersebut? Apakah yang diinginkan kampus menggulirkan aturan tersebut?

Gagasan mengenai kampus bebas rokok memang santer bergulir di setiap perguruan tinggi beberapa tahun terakhir. Setidaknya kampus Kampus UI, Unpad dan ITB telah menerapkan aturan larangan merokok di lingkungan kampus. Beberapa variasi peraturan pun ditetapkan. Ada yang menyiapkan smoking area seperti di UI atau ada yang sama sekali melarang mahasiswanya melarang merokok di areal kampus seperti Atmajaya, Jakarta. Unpar sendiri memilih untuk melarang merokok dan tidak menyiapkan smoking area sebagai bentuk konsistensinya.

“Mari bersama-sama mewujudkan Unpar yang bersih asap rokok, kalau ada smoking area tidak konsisten dong”, ujar Robertus Triweko selaku Rektor Unpar kepada MP (dok Stoppress).

Sayangnya peraturan tersebut masih belum efektif, maka timbul pertanyaan, sebenarnya apa yang sedang dituju pihak rektorat : Menciptakan kampus bebas asap rokok? Atau mengedukasi mahasiswa berhenti merokok?

Kampus adalah lembaga pendidikan yang bertujuan mengedukasi mahasiswanya. Kampus haruslah terbebas dari segala macam kepentingan yang berbau ‘ekonomi’ apabila itu mengalahkan kewajiban untuk memberikan pengetahuan ke arah yang lebih baik pada seluruh masyarakatnya, tidak hanya mahasiswa. Imbauan mengenai larangan merokok di kampus memang membawa nilai yang baik karena rokok bagaimanapun membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan, bukan hanya perokoknya namun juga lingkungan. Namun jika melihat kembali implementasi dari aturan tersebut, hampir sudah bisa dipastikan bahwa dari awal tidak akan efektif, lalu benarkah kampus melakukan upaya edukasi?

Melihat dari segi pembentukan peraturan ini, tidak pernah ada ruang argumentasi dari pihak Rektorat dengan mahasiswa yang bisa diwakilkan oleh MPM atau LKM. Mengingat bahwa kedua lembaga tersebut memegang suara mahasiswa sebagai konstituennya yang sudah menaruh suara lewat pemilu. Bahwa Mahasiswa bukanlah anak setingkat sekolah dasar yang seharusnya mampu diberikan ruang untuk berargumentasi. Kampus adalah lembaga pendidikan, kampus bukan SMA, bahwa perguruan tinggi menyebut anak didiknya adalah ‘mahasiswa’, kata ‘maha’ itu sendiri memberikan arti setingkat lebih tinggi dari kata ‘siswa’.Artinya, Perguruan Tinggi harus dapat memberi pilihan kepada mahasiswa

Terlepas dari perdebatan di atas, wacana mengenai kampus bebas rokok tetaplah baik dan harus didukung. Namun kampus harus lebih ‘kreatif’ menemukan cara yang lebih efektif menyampaikan nilai tersebut. Peraturan yang represif jelas terbukti tidak efektif. Kalaupun kini pertaturan itu mempunyai pengaruh, itu hanya memindahkan perokok saja dari luar kampus tapi tidak mengurangi jumlah perokok.

Kampus harus dapat bertindak lebih dari itu. Ukuran penyadaran bagi perokok haruslah menjadi tujuan utama dibandingkan hanya memindahkan perokok dari dalam kampus keluar kampus.

Upaya seperti kampanye kreatif, seminar atau pertunjukan film dan music sebagai kampanye kreatif tentang tembakau merupakan upaya soft yang lebih efektif dibandingkan aturan represif. Kampus harusnya dapat melakukan hal tersebut jika ingin benar-benar memberikan nilai positif bagi mahasiswa. Kecuali jika kampus hanya bertujuan menambahkan titel “kampus bebas asap rokok” sebagai ajang jual nama dan mendapatkan hasil bagus dalam akreditasi.

 

Related posts

*

*

Top