Mempertanyakan Putusan Praperadilan

Ilustrasi oleh Ksatria Praja. Ilustrasi oleh Ksatria Praja.

Oleh Ksatria Praja Pranata Surbakti*

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusan atas gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dengan hasil akhir dikabulkan. Banyak reaksi yang timbul dimasyarakat, mulai yang menerima putusan pengadilan atau terdapat pihak yang mempertanyakan putusan pengadilan. Dan saya dengan berat hati menyatakan harus berada pada posisi yang mempertanyakan putusan tersebut. Mengapa demikian?

Pertama, alasan hakim menerima gugatan tidak dapat diterima, karena penetapan tersangka sebagaimana yang menjadi dalil gugatan oleh Budi Gunawan bukan objek praperadilan, sehingga hakim seharusnya dari awal menolak perkara.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada  Pasal 77 dinyatakan, “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Hakim Sarpin Rizaldi mendasarkan putusannya pada pendapat bahwa penetapan tersangka termasuk obyek praperadilan karena merupakan bagian dari penyidikan. Argumentasi ini sangat mudah untuk dipatahkan, karena yang menjadi objek dari praperadilan adalah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, bukan adanya penyidikan atau tidak oleh KPK.

Sudah jelas bahwa penetapan tersangka bukan objek dari praperadilan, maka dengan demikian maka seharusnya hakim tidak boleh menerima gugatan yang diajukan oleh Budi Gunawan dari awal. Anehnya, hakim tidak saja menerima perkara yang diajukan oleh Budi Gunawan, namun malah memberikan putusan menerima gugatan. Ini bertentangan dengan asas due process of law (asas legalitas), dimana dalam negara hukum kekuasaan dari penyelenggara negara (termasuk hakim) harus berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari tindakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

Kedua, hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa kasus Budi Gunawan tidak meresahkan masyarakat atau pun menimbulkan kerugian negara. Bagaimana mungkin hakim apat mengatakan hal demikian? Atau apakah hakim tidak membaca koran, atau menonton berita di TV? Sudah sangat jelas masyarakat resah atas tindakan seorang calon Kapolri yang belum apa-apa mengemban status tersangka, ditambah kasus ini telah memunculkan disharmonisasi kelembagaan antara KPK dengan POLRI. Jadi apakah nalar sehat kita dapat menerima pernyataan ‘tindakan Budi Gunawan tidak meresahkan masyarakat’?

Ketiga, putusan hakim praperadilan Sarpin Rizaldi telah melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia dan membuka gerbang bagi tersangka korupsi lain untuk mengajukan gugatan praperadilan. Bagaimana tidak, dengan dikabulkannya gugatan penetapan status tersangka yang harusnya bukan kewenangan praperadilan, maka akan membuat tersangka lain menjadikan praperadilan menjadi celah baru untuk lolos dari jerat hukum. Bayangkan apabila setiap tersangka memintakan penetapan status tersangkanya menjadi objek praperadilan, maka akan memperlambat pemberantasan korupsi.

Logika hukum yang diberikan tidak dapat diterima sama sekali. Apa yang menjadi alasan hakim mendasarkan diri menerima perkara? Apa yang menjadi alasan hakim menerima gugatan? Apakah argumentasi hakim menyatakan bahwa masyarakat  merasa tidak dirugikan dengan kasus Budi Gunawan? Masyarakat mana yang tidak dirugikan? Pendapat dari hakim sama sekali tidak dapat diterima dengan akal sehat, karena memakai pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dan rasa keadilan dalam masayarakat.

A.V. Dicey mengatakan terdapat tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang  disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: 1. Supremacy of Law (supremasi hukum), 2. Equality before the law (persamaan didepan hukum), 3. Due Process of Law (kepastian hukum). Dalam kaitan dengan diterimanya gugatan praperadilan Budi Gunawan, maka hakim Sarpin Rizaldi telah melanggar ciri negara hukum yaitu supremasi hukum dan kepastian hukum, karena telah memberikan suatu putusan yang tidak berdasarkan pada hukum yang telah ada yang harusnya menjadi acuan dalam memberikan putusan, dan akibatnya menciptakan suatu ketidakpastian hukum.

Dalam kisah kali ini muatan politis sangat kuat hingga mengabaikan hukum sebagai aturan main bersama yang harus dipatuhi. Masyarakat digiring opininya melalui media massa, berbagai serangan terhadap institusi KPK, pendapat para pihak yang berkepentingan sehingga mengaburkan objektivitas yang ada. Dedengkot hukum Indonesia Prof. Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa hukum dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, politik bagaikan kereta api dan hukum merupakan rel yang menjadi landasan bergerak nya kereta api. Artinya, tanpa rel maka kereta api akan bergerak sembarangan tanpa arah dan membabi  buta, sedangkan tanpa kereta api maka fungsi rel menjadi tidak berguna. Bayangkan apabila kereta api itu bergerak secara sembarangan tanpa adanya rel yang menjadi landasannya, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Kita semua.

 

*penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unpar angkatan 2011.

Related posts

*

*

Top