Mediasi Tiga Mahasiswa Telkom yang Diskors Dinilai Tidak Seimbang dan Tidak Sesuai Perjanjian

Komite Rakyat Peduli Literas (KRPL) Universitas Telkom Bandung memprotes sanksi skorsing yang dijatuhkan Rektorat terhadap tiga mahasiswanya karena dituduh menyebarkan paham Komunisme melalui buku kiri di Bandung. Dok/ Kbr.id Komite Rakyat Peduli Literas (KRPL) Universitas Telkom Bandung memprotes sanksi skorsing yang dijatuhkan Rektorat terhadap tiga mahasiswanya karena dituduh menyebarkan paham Komunisme melalui buku kiri di Bandung. Dok/ Kbr.id

NASIONAL, MP –Mediasi yang berlangsung pada Rabu (15/3) lalu antara tiga mahasiswa Telkom University (Tel-U) yang  diskors karena dianggap menyebarkan paham komunisme dianggap tidak sesuai dengan perjanjian dan dinilai tidak seimbang. Kuasa hukum ketiga mahasiswa juga menyebutkan mediasi antara dengan pihak kampus itu, sebaiknya didampingi untuk menjamin kepastian hukum.

“Posisi tidak setara, harus dalam keadaan seimbang, sebaiknya didampingi. Akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum yang dihasilkan,” ucap kuasa hukum ketiga mahasiswa tersebut, Asri Vidya Devi saat ditemui saat konfrensi pers berlangsung pada Rabu (15/3) lalu.

Proses mediasi sendiri berlangsung tanpa diketahuinya mekanisme oleh ketiga mahasiswa dan beberapa perjanjian yang dilanggar. “Sebenarnya saya tidak mengerti karena saat itu ada kepentingan. Tetapi tadi ada dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Komunikasi dan Bisnis (FKB) ditolak hadir karena tidak ada undangan. Undangan hanya ditujukan pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai representasi mahasiswa,” ucap Lazuardi Adnan Fariz akrab disapa Fariz selaku salah satu mahasiswa yang diskorsing pihak Tel-U.

Pers sendiri tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan mediasi. Padahal dalam perjanjian sehari sebelumnya telah disepakati bahwa pers diperbolehkan meliput hingga ke dalam ruangan mediasi. “Setelah mediasi selesai pada siang tadi saya baru dikabari bahwa pers tidak bisa masuk,” jelas Sinatrian Lintang Raharjo akrab disapa Lintang selaku salah satu mahasiswa yang diskorsing pihak Tel-U. “Awalnya kami datang pagi-pagi, jadi tidak mengetahui apapun soal ini dan mengira pers sudah didalam,” tambahnya.

Terkait mekanisme mediasi, Fariz juga menambahkan ketiga mahasiswa hanya mengikuti arahan dari kampus. Ia juga mengaku bahwa ia bersama kedua mahasiswa yang diskorsing lainnya hanya mengikuti arahan tanpa ada pemberitahuan mengenai mekanisme mediasi.

Mediasi ini merupakan mediasi pertama antara ketiga mahasiswa dan pihak kampus. Desakan dari Komite Rakyat Peduli Literasi (KRPL) yang menggelar aksi massa di Gedung Sate dan Graha Telkom memaksa pihak kampus menyanggupi mediasi.

Pokok pembahasan dalam mediasi tersebut meliputi status dari perpustakan apresiasi dan status skrosing ketiga mahasiswa tersebut. Tuntutan permintaan maaf dan pemberhentian wakil rektor empat masih belum terbahas dalam mediasi ini.

Selain Fariz dan Lintang, Fidocia Wima Adityawarman akrab disapa Edo juga menerima sanksi skorsing itu. Ketiganya diskors pihak kampus setelah dinilai menyebarkan paham Marxisme melalui Perpustakaan Apresiasi. Sebelumnya pihak Tel-U mengamankan sejumlah buku dengan judul : Manifesto Partai Komunis (Karl Marx dan Friedrich Engels), Buku Edisi Orang Kiri Indonesia: Njoto – Peniup Saksofon di Tengah Prahara dan Musso – Si Merah di Simpang Republik (Terbitan Tempo).

Adapun, pihak kampus menyita buku-buku “kiri” dari Perpustakaan Apresiasi dengan dasar Tap MPRS tahun 1966. Meskipun demikian, pada salah satu muatan Tap itu, pasal 3 Tap MPRS menyebutkan kegiatan pembelajaran paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme diperbolehkan, dengan berbagai aturan.

(Baca juga : Komite Rakyat Peduli Literasi Anggap Kasus Skorsing Mahasiswa Telkom Sebagai Isu Nasional)

(Baca juga : Paska Aksi Massa, Pihak Telkom University Undang Mediasi Tiga Mahasiswa yang Dikenai Skorsing)

MIFTAHUL CHOIR | VINCENT FABIAN

Related posts

*

*

Top