Mahasiswa Masih Melihat, Mendengarkan dan Mengingat: Kamu Mahasiswa?

Tulisan ini berawal dari kekecewaan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) 2018. Terdapat fenomena yang menggelitik hingga terlahirnya tulisan dari hati seorang mahasiswa. Suatu upaya penerapan demokrasi yang malah menimbulkan tanya terhadap pengertian demokrasi itu sendiri. Dalam judul, melihat artinya sadar akan apa yang sedang terjadi. Mendengarkan artinya mau terbuka pada tingkat kepekaan yang lebih tinggi daripada mendengar. Mengingat artinya bersedia merefleksikan makna penting dari suatu kejadian. Ya, seorang mahasiswa pasti memiliki tiga aspek penting ini dalam hidup kemahasiswaannya. Kamu mahasiswa, bukan?

Penyelenggaraan PUPM Unpar tahun 2018 diwarnai dengan inkonsistensi kebijakan Komisi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (KPUPM) Unpar terkait kegiatan fit and proper test lisan. Awalnya, KPUPM mengeluarkan timeline PUPM 2018 yang memuat kegiatan fit and proper test lisan pada tanggal 26-28 Maret 2018. Namun, sehari sebelum pelaksanaan fit and proper test lisan, yaitu 25 Maret 2018, KPU Pusat PM Unpar mengeluarkan surat kebijakan peniadaan fit and proper test lisan.

Pemilihan umum merupakan ciri khas dari masyarakat demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat aktif untuk menentukan wakil rakyat dalam suatu pemerintahan. Terlibat aktif dalam hal ini memuat keterlibatan sebagai calon ataupun pemilih. Konsep demokrasi tersebut masih dijalankan oleh Indonesia dan seluruh rakyatnya hingga saat ini. Di bawah naungan semangat demokrasi Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan juga ikut membawa dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatannya sebagai penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan PUPM Unpar merupakan kegiatan yang mendukung nilai demokrasi untuk terus hidup bahkan sejak dalam pendidikan.

Bicara mengenai demokrasi selalu menjadi hal yang menarik. Suatu konsep agung dimana rakyat dapat menentukan nasibnya, dapat ikut terlibat dengan hak dan kewajiban sama tanpa melihat status, kaya atau miskin, dan rendah atau tingginya jabatan. Seluruh rakyat adalah sama di mata demokrasi. Namun, selalu ada bias dalam penafsiran demokrasi, sehingga menjadikan demokrasi sebagai suatu pembelaan dalam bertindak, sehingga berujung pada pencorengan terhadap nilai demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, seorang pemimpin menggunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk memperkaya diri dengan tindakan korupsi, atau menggunakan kekuasaan untuk membuat perarturan yang melindungi dirinya di posisi pemangku jabatan.

Dalam surat perihal peniadaan fit and proper test lisan, KPU Pusat PM Unpar menyatakan bahwa ingin menerapkan kembali konsep demokrasi dan sekaligus mengedukasi nilai-nilai yang ada dalam demokrasi kepada mahasiswa Unpar. Terdapat kata “kembali” yang mencirikan bahwa selama ini tidak ditemukan konsep demokrasi yang diterapkan di Unpar. Pernyataan yang menimbulkan pertanyaan, “Apakah selama ini konsep demokrasi di Unpar sudah hilang?” lalu “Konsep demokrasi seperti apa yang dimaksud oleh KPU Pusat PM Unpar?”

Poin ini berkaitan dengan pernyataan kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam surat tersebut. Betul bila dikatakan bahwa KPUPM Unpar merupakan fasilitator bagi mahasiswa Unpar agar dapat menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara. Namun, betulkah bahwa mempersiapkan/menguji calon pemimpin bukan suatu cara demokratis? Betulkah fit and proper test semestinya hanya diterapkan pada pemimpin yang ditunjuk? Kalau begitu mengapa masih diadakan fit and proper test tertulis? Dan betulkah proses seleksi melalui fit and proper test adalah bentuk pengabaian kedaulatan mahasiswa?

Sejenak mari tarik kembali kepada pelaksanaan PUPM Unpar tahun sebelumnya. Mengapa pada tahun-tahun sebelumnya diadakan fit and proper test baik tertulis maupun lisan? Pastilah ada alasan mengapa Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Unpar mengatur jalannya PUPM Unpar sedemikian rupa sehingga memasukan fit and proper test sebagai bagian dari PUPM Unpar. Pernyataan keempat dari surat KPU Pusat PM Unpar perlu dikaji lebih lanjut, “fit and proper test yang digunakan selama ini, tidaklah ideal untuk diterapkan dalam bentuk Pemilihan Umum”. Bilamana memang dirasa tidak ideal, apa yang menjadi dasar KPU Pusat PM Unpar mengatakan demikian? Perlu ada penjelasan lebih lanjut untuk menjelaskan bagian mana yang tidak ideal, apakah ada data yang menjadi dasar kajian sehingga dapat dikatakan tidak ideal? Bahkan KPU Pusat PM Unpar menyatakan, “KPU Pusat merasa tidak semestinya diadakan fit and proper test dengan konsep yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya”. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengapa tidak dari awal KPU Pusat PM Unpar meniadakan keseluruhan rangkaian fit and proper test? Timbul tanda tanya besar bila KPU PM Unpar mengatakan fit and proper test tidak ideal namun masih memuatnya dalam timeline PUPM 2018, bahkan masih mengadakan fit and proper test tertulis.

Berkaitan pula, MPM Unpar telah mengatur syarat-syarat peserta calon PUPM Unpar, salah satunya adalah lolos fit and proper test KPUPM Unpar. Tetapi KPU Pusat PM Unpar menyatakan bahwa tidak memiliki kualifikasi yang jelas sebagai dasar atau arahan penyusunan materi fit and proper test, kalau begitu, apa yang menjadi dasar bagi KPU Pusat PM Unpar untuk menyusun materi fit and proper test tertulis yang sudah terlaksana. Disebutkan pula bahwa KPU Pusat PM Unpar menolak konsep pengolahan hasil fit and proper test ke dalam bentuk penilaian berupa angka. Lalu bagaimana dengan pengolahan hasil fit and proper test tertulis yang hingga saat ini belum dipublikasikan? Apakah tidak ada proses pengkajian bersama untuk mencari pengolahan hasil selain penilaian selain berupa angka dalam KPU Pusat PM Unpar? Mengapa akhirnya keputusan KPU Pusat PM Unpar hanyalah meniadakan fit and proper test lisan semata-mata karena telah melakukan kewajiban yang diatur oleh MPM Unpar.

Keputusan peniadaan fit and proper test lisan meninggalkan banyak tanda tanya kepada mahasiswa Unpar. Bukan sekadar keputusan dan alasan dibaliknya tetapi juga bagaimana KPU Pusat PM Unpar mengeluarkan pernyataan tersebut. Pertama, pernyataan resmi tersebut dirasa mendadak karena dikeluarkan sehari sebelum fit and proper test lisan seharusnya diadakan. Kedua, penyataan resmi tersebut adalah berupa foto dari surat resmi. Ketiga, pernyataan resmi tersebut hanya disebarkan melalui pesan via official account LINE PUPM UNPAR 2018.

Bagaimana konsep demokrasi yang ingin diterapkan oleh KPU Pusat PM Unpar kepada mahasiswa Unpar? Nilai-nilai demokrasi seperti apa yang ingin diedukasikan oleh KPU Pusat PM Unpar? Sudahkah mahasiswa Unpar diajak untuk berdiskusi mengenai hal ini? Dimana letak demokrasi yang notabene melibatkan masyarakat umum dalam memerintah suatu pemerintahan dengan kesamaan hak dan kewajiban? Sangat disayangkan karena rupanya pengertian terhadap konsep demokrasi belum berhasil mencapai keutuhannya. Apakah konsep demokrasi dari KPU Pusat PM Unpar berarti ketidakjelasan seperti ini?

Pembangunan demokrasi tidak hanya dapat melibatkan satu atau dua pihak saja. Perlu ada keterlibatan setiap elemen, yang meliputi masyarakat serta para pemangku jabatan untuk mencapai keluhuran nilai demokrasi yang utuh. Kiranya seluruh mahasiswa perlu menjaga demokrasi dari kecacatan agar tidak terjadi pencorengan terhadap konsep demokrasi kedepannya. Oleh karena itu, sekali lagi pertanyaan ini muncul, “Mahasiswa masih melihat, mendengarkan dan mengingat: Kamu mahasiswa, bukan?”

 

Nikolas Aditya Rusdianto

Hubungan Internasional 2016