Mahasiswa Fakultas Hukum Menggelar Forum Ketidakpuasan Terhadap FRS.

Kamis, 14 Juli 2011 lalu, mahasiswa Fakultas Hukum Unpar melakukan forum komunikasi untuk membicarakan perihal Formulir Rencana Studi (FRS) yang dianggap menyulitkan mahasiswa.

Mahasiswa Fakultas Hukum yang hadir dalam forum komunikasi sepakat bahwa penyelenggaraan FRS tahun ini berjalan tidak memuaskan, karena terjadi banyak kejadian yang tidak menyenangkan seperti pengambilan nomor antrian yang dimulai jauh sebelum waktu yang ditentukan dalam pengumuman, praktik joki pengisian FRS, bahkan terjadi jual-beli nomor antrian oleh sejumlah orang. “Banyak mahasiswa yang menginap dan mengeluarkan ratusan ribu untuk dapat nomor urut bagus” Kata William, salah satu mahasiwa Hukum.

Forum komunikasi yang dihadiri oleh kurang lebih 40 mahasiswa Fakultas Hukum Unpar ini dihadiri juga oleh Ketua Himpunan Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH), Calvari Francois, anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Fakultas Hukum periode 2011/ 2012, Edly Widjaja, Fela Haryanto, Yunilla Nurhalim, Sucy Shintyanisa Iskandar, anggota MPM FH periode 2010/ 2011, Kartika Budianti, dan Sekretaris Jendral MPM, Victor Adi.

Forum ini menyorot beberapa permasalahan FRS Fakultas Hukum. Selain membicarakan mengenai sistem FRS serta solusinya, para mahasiswa juga memertanyakan penggunaan Biaya Registrasi yang telah dibayarkan. Keingintahuan mahasiswa muncul karena mereka merasa tidak puas akan pelayanan yang didapat dalam pelaksanaan FRS, padahal telah membayarkan biaya registrasi sebesar Rp.400.000,00 pada awal semester genap lalu. Bahkan di semester ganjil yang akan datang, biaya ini naik menjadi Rp. 600.000,00.

“Padahal BRP (Biaya Registrasi dan Pengembangan) naik tiap tahun, tetapi nggak ada pengembangan akan pelayanan yang didapat oleh mahasiswa. Lantas kemana uang yang dikeluarkan oleh mahasiswa?” ucap Lalola Easter dalam forum.

Beberapa mahasiswa menganggap bahwa lebih baik kembali ke sistem undian dan manual, hanya saja dengan pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan mahsiswa, karena mahasiswa menganggap bahwa sejumlah uang sebagai biaya registrasi yang telah dibayar di awal semester genap, karena pelayanan FRS yang didapat tidak sesuai dengan uang yang telah dibayarkan.

Nggak apa-apa kalau mau kembali ke sistem FRS yang lama, asal uang kita dikembalikan,” kata Jaya Putra dalam forum komunikasi tersebut. Calvari selaku Ketua Himpunan menjanjikan akan menyampaikan aspirasi forum kepada Wakil Dekan I, Teti Marsaulina pada Jumat (16/7), meski hingga berita ini diturunkan belum ada perkembangan lebih lanjut.“Jika ada perkembangan, akan diadakan forum seperti ini lagi,” katanya.

Ilham, mahasiswa Administrasi Publik yang turut hadir dalam forum menyambut baik adanya forum mahasiswa fakultas Hukum ini, “Semestinya mahasiswa di fakultas lain bisa meniru, jika ada keluhan, membuat forum komunikasi seperti ini..” Ujarnya.  (Yusti Siregar & Mirza Fahmi)

Related posts

*

*

Top