Manajemen EZ Parking Pertanyakan Label “Pelecehan Seksual” Pada Insiden Valet Parkir B2 Gedung 9

Suasana Parkir Unpar

STOPPRESS, MP – Bandung, 29 November 2017, saat diwawancara, pihak manajemen EZ Parking UNPAR yang diwakili oleh Agres mempertanyakan label pelecehan seksual dan menyatakan bahwa penggunaan kata pelecehan seksual pada kasus yang terjadi pada tanggal 17 November 2017 di B2 gedung 9 terlalu berlebihan.

“Tanggapan saya, berita media persoalan penyebutan pelecehan seksual ini terlalu berlebihan.” ujar Agres selaku perwakilan dari EZ Parking UNPAR. Menyusul tanggapan itu, ia pun juga mempertanyakan soal kriteria pelecehan seksual, “Apasih kriteria pelecehan seksual? Masa begini saja dibilang pelecehan seksual? Jangan-jangan pegang tangan juga dibilang pelecehan seksual lagi,” kata Agres. Menurutnya, hal itu membutuhkan pembuktian lebih sekurang-kurangnya 2 barang bukti untuk bisa mengatakan itu pelecehan seksual.

Agres pun mempertanyakan apakah label pelecehan tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku. Ia juga mengaku ingin bertemu dan berdiskusi bersama korban untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi.

Senada dengan hal tersebut, XR petugas parkir B2 gedung 9 yang mengaku sebagai pihak terlapor dari korban juga mempertanyakan mengenai label pelecehan seksual. “Mohon diberikan contoh pelecehan seksual seperti apakah di dalam UU, KUHP, kriterianya apa saja…? Apa bukti medis mendukung?” tulisnya dalam surat pernyataan yang dimuat oleh Media Parahyangan (27/11)

Di lain pihak, mahasiswi korban perlakuan tersebut memberi keterangan bahwa dirinya merasa dilecehkan. “Karena saya yang merasa dilecehkan terus dia (red. Pelaku) mana berani ngomong,” kata mahasiswa tersebut yang diwawancara melalui Line.

Tindakan EZ Parking Pada XR

Mendengar adanya laporan mahasiswi yang merasa dilecehkan oleh petugasnya, manajemen EZ parking membuat keputusan tegas untuk memecat petugas parkir berinisial XR. Agres mengatakan bahwa langkah pemecetan dilakukan untuk memenuhi kepuasan korban dan mahasiswa UNPAR.

Ia juga menerangkan bahwa dengan langkah pemecatan, maka kasus ini dianggap telah selesai dan langkah berikutnya yang harus dilakukan EZ adalah melakukan pencegahan hal serupa terjadi lagi.  “Sudah terjadi pemecatan, korban dan mahasiswa puas, maka tugas kami telah selesai. Kami tinggal mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari,” tegasnya.

Di lain pihak saat diwawancara melalui Whastsapp, XR mengaku bahwa sanksi yang diberikan kepadanya terlalu berlebihan dan tidak sesuai prosedur, ”Harusnya maksimal Surat Peringatan (SP) 2, tapi ini langsung pemecatan,” keluh XR. Ketika hal ini ditanyakan, pihak manajemen sendiri mengaku memang langsung memberikan sanksi pengeluaran tanpa adanya SP, “Kami di bawah tekanan, hubungan baik dengan mahasiswa dan UNPAR tetap harus dijaga,” ujar Agres

Sampai saat ini Media Parahyangan (MP) belum mendapat keterangan dari pihak Biro Umum dan Teknik (BUT) selaku pihak berwenang dari UNPAR mengenai kasus ini. Reporter MP telah mendatangi kantor BUT sebanyak 4 kali untuk menemui kepala BUT, tetapi dikabarkan bahwa ia selalu berhalangan. Selain itu reporter MP juga telah berusaha menghubungi melalui media sosial Line, tetapi tidak pernah dibalas.

MATTHEW ADITH SAGITO | FIQIH R PURNAMA