Konsep Kedaulatan Pangan Menjawab Tantangan Krisis Pangan : sebuah wawancara dengan Dwi Andreas Santosa

Di tengah gemparnya kehancuran pasar-pasar finansial internasional, wacana akan krisis pangan yang mencuat di pertengahan tahun 2008 seakan dilupakan. Namun, persoalan pangan adalah sebuah persoalan yang tak kan pernah lekang waktu. Selain pangan merupakan hal fundamental dalam kehidupan, kekacauan sistem keuangan dunia sekarang ini dikhawatirkan merambat ke melambungnya hargapangan Dunia.

Berangkat dari pemahaman ini, Media Parahyangan menurunkan secara langsung salah seorang wartawannya, Muhammad Biondi Nasution, untuk mewawancarai Dwi Andreas Santosa seorang peneliti persoalan pangan dari di Institut Pertanian Bogor (IPB) menyangkut kondisi krisis pangan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Berikut laporannya.

Tidak mudah ternyata untuk menemui seorang Dwi Andreas Santosa. Kesibukannya yang begitu padat menuntut pula mobilitas yang begitu tinggi.. Selain bekerja sebagai seorang dosen, ternyata ia juga bekerja sebagai salah seorang peneliti di sebuah LSM pertanian yang ia dirikan bersama-sama dengan kolega kerjanya. Di tengah kesibukanya itu, akhirnya kami berhasil untuk mengambil kesempatan untuk mewanwancarai.

Menurutnya, kondisi krisis pangan Indonesia saat ini memang belum dirasakan dampaknya secara luas. Tetapi dengan melihat indikator-indikator keadaan dimana harga-harga barang kebutuhan pokok mulai beranjak naik, ia meramalkan bahwa krisis yang terjadi saat ini hanya merupakan permulaan dari krisis susulan yang lebih hebat lagi.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gejala-gejala yang mengarah pada terciptanya sebuah krisis global sedang terjadi saat ini. Krisis global yang terjadi bukan hanya akibat krisis finansial dunia. Tetapi juga akibat inflasi harga-harga kebutuhan pokok. Singkatnya, sebuah “virus” krisis pangan sedang menjangkiti seluruh dunia saat ini.

Kondisi ini pada gilirannya ikut menyulut gelombang protes secara masif dan besar-besaran yang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia. Di Haiti, demonstrasi besar yang dilakukan oleh masyarakat luas pada akhirnya berdampak pada jatuhnya pemerintah. Di Mesir, protes terjadi selama beberapa minggu lamanya. Begitu pula demonstrasi lainnya terjadi di India, Kamerun, Sudan, dan banyak negara berkembang lainnya.

Dan krisis pangan inilah yang secara perlahan-lahan mulai menggerogoti ketersediaan pangan di dalam negeri. Dwi dalam hal ini lebih banyak menyoroti kebijakan pemerintah yang terkesan terlalu berpihak pada investor luar negeri serta ketidakpercayaan pemerintah dengan kekuatan dalam negeri sendiri.

Krisis Pangan: penyebab dan permasalahannya

Jika ditilik lebih jauh lagi, sorotan Dwi terhadap problem kebijakan pemerintah ini dapat dibagi menjadi tiga poin penting permasalahan. Yaitu, kepercayaan pemerintah yang amat berlebihan terhadap investor asing, ketidakpercayaan pemerintah terhadap peran petani-petani lokal dalam usaha pengadaan pangan, serta regulasi dan undang-undang yang menghambat dan tidak memihak kepada petani.

“Kebijakan pemerintah mengundang investor asing untuk menyelesaikan pangan saat ini sangatlah beresiko. Karena kita hanya akan semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar.” Menurutnya, kebijakan ini hanya akan mematikan peran petani lokal dalam penyediaan pangan dan pada akhirnya menimbulkan pula ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan petani. Selain itu, ketergantungan kita terhadap impor barang pangan hanya akan menambah buruk situasi kelangkaan pangan saat ini ditengah surutnya proses produksi pangan di luar negeri serta akibat tindakan spekulan yang kerap mempermainkan harga.

Kepercayaan berlebihan pemerintah terhadap investor asing inilah yang kemudian meminggirkan peran petani lokal dalam usaha penyediaan pangan. Menyikapi situasi ini, Dwi mengatakan bahwa pemerintah dan banyak pihak kerap berasumsi keliru dalam melihat peran petani. “Banyak asumsi-asumsi keliru bahwa petani-petani lokal kita tidak mampu untuk menyelenggarakan sistem pertanian yang bagus dan maka kita harus mengundang investor-investor luar untuk memperbaiki sistem pertanian kita. Padahal dalam kenyataannya, petani-petani kita tersebut mampu.” Banyak contoh kasus yang membuktikan bahwa petani dalam kenyataannya mampu untuk menyediakan bahan pangan secara besar. Dalam hal ini, Dwi mengambil contoh petani di Kediri yang dapat mengembangkan jagung hibrida secara mandiri.

Regulasi serta kebijakan-kebijakan pemerintah juga seringkali menghambat peran petani. Kasus petani di Kediri yang mengembangkan jagung hibrida sempat diperkarakan karena dianggap melanggar undang-undang perlindungan varietas tanaman. Mereka dianggap melanggar ketentuan undang-undang yang mengharuskan setiap pengembangan benih tanaman disertai dengan pembuatan sertifikasinya. “Petani kita kebanyakan tidak mampu untuk mengurus sertifikasi tersebut. Dan pada akhirnya mereka dituntut karena dinilai melanggar hukum. Padahal undang-undang seperti itu tidaklah dibutuhkan karena diragukan keberpihakannya pada petani.” Mendengar penjelasan Dwi mengenai masalah regulasi ini sempat membuat saya berpikir, sungguh ironis apa yang terjadi pada petani Indonesia. Tanaman saja mendapat perlindungan melalui undang-undang, lalu dimanakah undang-undang untuk perlindungan petani?

Selain itu, kebijakan pemerintah yang dinilai oleh Dwi salah langkah adalah kebijakan swasembada pangan warisan rezim orde baru. Kebijakan inilah yang dianggap sebagai perwujudan dari konsep ketahanan pangan yang dibanggakan akan dapat menyelesaikan permasalahan pangan Indonesia. Konsep ini mengedepankan program penyeragaman penanaman varietas tanaman yang diwujudkan dalam bentuk swasembada beras. Penanaman padi seakan-akan dipaksa dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia akan beras sebagai bahan pangan pokok. Padahal dalam realitanya, tidak semua daerah di Indonesia ini yang terbiasa mengkonsumsi beras. Kebudayaan pangan lokal seakan-akan dihilangkan secara paksa dengan program swasembada ini. Akibat yang timbul adalah pola ketergantungan konsumsi yang tinggi akan beras.

Kedaulatan Pangan sebagai bentuk solusi

Melihat deretan permasalahan yang dibeberkan oleh Dwi diatas nyatalah bahwa telah terjadi sesuatu yang salah terhadap pola pengelolaan pertanian dan pengadaan pangan di negara ini. Mengutip tulisan Dwi sendiri dalam kolom opini KOMPAS edisi 15 Maret 2008, krisis pangan bangsa ini ternyata bermuara pada terciptanya situasi dimana kita tidak berdaulat atas pangan. Tentunya permasalahan ini akan dapat dipecahkan seandainya kita berdaulat atas pangan kita sendiri.

Apa itu kondisi “berdaulat atas pangan” ? Dwi menjelaskan bahwa kondisi “berdaulat atas pangan” ini sebagai bagian dari konsep “kedaulatan pangan” yang coba ditawarkan oleh kelompok intelektual dan petani grass root untuk menggantikan konsep “ketahanan pangan” yang selama ini dianut oleh pemerintah. Menurutnya, “Konsep ketahanan pangan hanya akan mempercepat integrasi kita kedalam pusaran sistem kapitalisme pangan global.” Maka dalam hal ini, untuk mencegah terseretnya kita kedalam arus besar krisis pangan global, perlulah segera digalakkan konsep kedaulatan pangan ini.

Secara singkat, terdapat tujuh prinsip tentang kedaulatan pangan. di antaranya adalah: 1) hak akses ke pangan; 2) reformasi agraria; 3) penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 4) pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; 5) pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; 6) melarang penggunaan pangan sebagai senjata; dan 7) pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Kedaulatan pangan berbasis pada kekuatan petani-petani lokal untuk berkreasi secara mandiri dalam tataran level dalam negeri itu sangatlah penting. Dalam artian bahwa, kekuatan dalam negeri ini digunakan untuk memenuhi ketersediaan pangan sendiri tanpa menjadikannya subjek berbagai kekuatan pasar internasional. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya lebih mempercayakan pengadaan pangan nasional kepada petani-petani lokal. Bukan kepada investor-investor asing yang hanya mementingkan profit semata dan merugikan masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu pula ditunjukkan serta dipraktikan secara nyata sikap keberpihakan pemerintah terhadap petani melalui perumusan kebijakan dan regulasi yang secara nyata berpihak kepada petani.

Related posts

*

*

Top