Komite Rakyat Peduli Literasi Anggap Kasus Skorsing Mahasiswa Telkom Sebagai Isu Nasional

Komite Rakyat Peduli Literas (KRPL) Universitas Telkom Bandung memprotes sanksi skorsing yang dijatuhkan Rektorat terhadap tiga mahasiswanya karena dituduh menyebarkan paham Komunisme melalui buku kiri di Bandung. Dok/ Kbr.id Komite Rakyat Peduli Literas (KRPL) Universitas Telkom Bandung memprotes sanksi skorsing yang dijatuhkan Rektorat terhadap tiga mahasiswanya karena dituduh menyebarkan paham Komunisme melalui buku kiri di Bandung. Dok/ Kbr.id

NASIONAL, MP –Menanggapi kasus skorsing tiga mahasiswa Telkom University terkait tuduhan penyebaran ajaran komunis, Komite Rakyat Peduli Literasi (KRPL) melakukan aksi solidaritas untuk ketiga mahasiswa tersebut. Pada konferensi pers yang berlangsung pada Rabu (15/3) lalu, KRPL menegaskan bahwa mediasi yang dilakukan ketiga mahasiswa dengan pihak kampus merupakan isu nasional bukan internal.

“Pada kasus pemberangusan buku ini kami berposisi menganggap kasus isi sebuah isu nasional dan demokrasi,” ucap Chandra sebagai perwakilan dari KRPL. Candra juga menegaskan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh KRPL murni aksi solidaritas, tanpa ada permintaan dari ketiga mahasiswa. “Kami menggalang solidaritas untuk mereka bukan mereka yang minta,” tegasnya.

Pihak Telkom University (Tel-U) kerap menekankan bahwa masalah ini merupakan masalah internal Telkom, dan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak Telkom bahkan meminta ketiga mahasiswa tersebut untuk tidak membawa masalah ini ke media karena mereka menganggap permasalahan ini bersifat internal. “Masih ada penekanan (red. dari Pihak Tel-U) untuk tidak membawa masalah ini ke media.” ucap Lazuardi Adnan Fariz akrab disapa Fariz selaku salah satu mahasiswa yang diskorsing pihak Tel-U.

Menanggapi hal ini, Chandra mengatakan akan terus melawan pihak-pihak yang terus menganggap isu ini sebagai isu internal. “Kita juga selalu siap melawan-balik pihak Tel-U baik dari pembantu rektor atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM )yang menganggap isu ini isu internal, kami mengatakan ini persoalan demokrasi,” ucap Chandra.

Senada dengan KRLP, Edo, salah satu mahasiswa yang terkena sanksi skorsing juga tidak setuju dengan pihak kampus yang menganggap ini isu internal. “Ini merupakan isu peradaban, isu semua orang, kita harus perjuangkan kebebasan membaca,” ucap Fidocia Wima Adityawarman akrab disapa Edo  selaku salah satu mahasiswa yang diskorsing pihak Tel-U.

Sebelumnya, KRLP telah melakukan aksi massa di Gedung Sate dan Graha Telkom sebagai bentuk solidaritas terhadap ketiga mahasiswa tersebut. Akibat aksi massa tersebut, pihak kampus melunak dan bersedia melakukan mediasi dengan ketiga mahasiswa dan pengabulan beberapa tuntutan.

Menanggapi aksi massa dan pelunakan sikap dari petinggi kampus, Candra menyanjung kekuatan dari aksi massa. “ aksi massa adalah cara yang paling ampuh mengubah aturan main rezim manapun. Dalam sejarah dunia, semua rezim tumbang karena aksi massa. Karena aksi massa inilah rektorat melunak bahkan mencabut skorsing dan membolehkan aksi literasi,” ucap Chandra.

Hasil mediasi Selasa lalu menyebutkan bahwa perpustakan apresiasi akan diberi status Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Akan tetapi masalah skorsing belum menemui kesepakatan, begitu juga dengan tuntuan permintaan maaf dan pemberhentian wakil rektor empat. Mengenai hal ini, KRLP akan terus gencarkan aksi agar tuntutan mereka terpenuhi.

“Dari tuntutan kita bahwa rektor harus meminta maaf kita akan terus gencarkan itu, kita tinggal menunggu situasi terbaru dari perkembagan kwan kawan ini,” ucap Candra

Selain Fariz dan Edo, Sinatrian Lintang Raharjo akrab disapa Lintang juga menerima sanksi skorsing itu. Ketiganya diskors pihak kampus setelah dinilai menyebarkan paham Marxisme melalui Perpustakaan Apresiasi. Sebelumnya pihak Tel-U mengamankan sejumlah buku dengan judul : Manifesto Partai Komunis (Karl Marx dan Friedrich Engels), Buku Edisi Orang Kiri Indonesia: Njoto – Peniup Saksofon di Tengah Prahara dan Musso – Si Merah di Simpang Republik (Terbitan Tempo).

Adapun, pihak kampus menyita buku-buku “kiri” dari Perpustakaan Apresiasi dengan dasar Tap MPRS tahun 1966. Meskipun demikian, pada salah satu muatan Tap itu, pasal 3 Tap MPRS menyebutkan kegiatan pembelajaran paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme diperbolehkan, dengan berbagai aturan.

MIFTAHUL CHOIR | VINCENT FABIAN

Related posts

*

*

Top