“Kebulatan Tekad Mempertahankan Hak Atas Tanah dan Melawan Setan Tanah”

Konferensi Pers Komite Rakyat Kebon Jeruk Konferensi Pers Komite Rakyat Kebon Jeruk

Pernyataan Sikap

Komite Rakyat Kebon Jeruk – Aliansi Rakyat Anti Penggusuran

“Kebulatan Tekad Mempertahankan Hak Atas Tanah dan Melawan Setan Tanah”

 

“Orang yang tak pernah mencangkul tanah,
justru paling rakus menjarah tanah dan merampas hak orang lain.”
–Pramoedya Ananta Toer

Rakyat tak pernah bisa hidup tenang jika kekuasaan menjalankan sistem yang menindas. Sepanjang konfrontasi rakyat vs penguasa kapital (pemerintah, korporasi, militer) dalam konflik agraria, rakyatlah yang selalu dikalahkan. Mereka terusir, terpenjara, hingga terbunuh. Kami, Komite Rakyat Kebon Jeruk akan selalu belajar dari sejarah. Dan karena itu, kami tak mau kalah terus-terusan. “Ini tanah kami, di sini kami bukan turis,” kata Wiji Thukul. Dan benar, rakyat Kebon Jeruk bukan warga liar, kami pemilik sah atas tanah ini.

Lebih dari 1,5 tahun sejak rumah kami dibongkar secara ilegal oleh PT KAI, barang-barang kami dirusak dan dirampas, kami bertekad akan semakin tegak, apapun resikonya. Siapa pun yang hendak menjadikan wilayah ini medan perang, kami bersama rakyat lainnya yang bersolidaritas bersiap menjadi kombatan, demi mempertahankan tanah yang kami tempati sejak 1953.

PT KAI yang begitu rakus atas tanah memang sudah menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Terakhir, mereka berupaya keras menjebloskan rakyat ke penjara dengan melaporkan rakyat Kebon Jeruk ke Polda Jawa Barat. Jika sudah begitu, persoalan sekarang adalah pertempuran mempertahankan tanah: melawan atau tumpas kehidupan.

Rakyat Kebon Jeruk, hingga pernyataan ini dibuat, masih terus diteror oleh korporasi bisnis PT KAI, digusur paksa, diintimidasi Polsuska, diproses-penjarakan, dirampas tanahnya. PT KAI bahkan dalam gugatan bandingnya memberikan pernyataan palsu bahwa PT KAI memiliki hak milik atas tanah. Padahal fakta yang terungkap di peradilan adalah hak pakai, itu pun atas nama PJKA, dan habis masa pakainya. Sedangkan rakyat sudah menguasai lahan sejak tahun 1953. Dalam logika hukum UUPA No. 5/1960, tanah sudah menjadi hak rakyat.

Logika “hak” adalah terberi tanpa harus diminta. Tapi kami sadar, sistem ekonomi kapitalisme yang digunakan PT KAI untuk berbisnis tidak bekerja seperti itu. Maka kami telah membulatkan tekad untuk melawan. Sepanjang masih ada sistem yang menindas, maka perlawanan rakyat adalah takdir sejarah yang akan terus mengkonfirmasi bahwa untuk mempertahankan haknya, rakyat harus menyatukan perlawanan.

Konflik agraria di Bandung semakin mengerikan. Hanya diberi label kumuh, maka hak atas tanah bagi rakyat bisa dihilangkan. Program penggusuran di Bandung (dan di seantero Indonesia) dikomandoi oleh rekomendasi dari IMF, Bank Dunia, AIIB dan IDB. Nama programnya adalah Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), pimpinan proyeknya adalah Dirjen Cipta Karya, didanai dari hutang luar negeri.

Meski begitu, penggusuran di Kebon Jeruk digardai oleh PT KAI sebagai korporasi bisnis. Kita tidak mau tertipu dengan status BUMN yang disandang PT KAI. Kami jelaskan bahwa status BUMN  melekat pada PT KAI adalah status yang dibuat-buat, karena PT KAI sudah murni bisnis dengan adanya investasi swasta di dalam bisnis transportasi itu. Artinya, PT KAI bukan ”negara”—meski dalam konteks ini, negara beserta alat represinya juga abai terhadap penderitaan rakyat. Bahkan mereka lebih memilih berpihak pada kapitalis-bisnis kereta api. Termasuk jika negara bersikap “tengah” atau netral, maka itu adalah sikap tak berpihak pada rakyat. Karena hakikat negara adalah melindungi rakyat, bukan institusi kapitalis-bisnis bernama PT KAI.

Ketika rakyat Kebon Jeruk mendemonstrasi Polda Jawa Barat untuk menentang kriminalisasi, Ardi, putra salah seorang warga Kebon Jeruk yang mendapat surat panggilan dari polisi, berorasi, “Kepada Pak Polisi yang terhormat, kenapa papah saya harus dipenjarakan? Apa salah papah saya? Kini saya ingin minta keadilan, Pak. Bukan kapitalisme yang bapak bela, seharusnya yang bapak bela adalah rakyat kecil!”

Orasi Ardhi menyadarkan kami bahwa rakyat kecil selalu sendirian dalam merebut haknya. Maka persatuan perlawanan rakyat adalah tugas sejarah yang harus terus direproduksi, dibangkitkan terus-menerus.

Dan kami sudah bulat, kami akan melawan, hingga menang!

Kami, Komite Rakyat Kebon Jeruk yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Penggusuran menyatakan kebulatan tekad kami untuk mempertahankan hak kami atas tanah, dan melawan setan tanah dengan persatuan rakyat.

 

 

Kebon Jeruk, 18 Desember 2017.

 

Related posts

*

*

Top