Kolom Parahyangan: Tentang Menjadi Pelayan dan Pejuang dan Bukan Kaki-Tangan

Dalam hitungan hari, civitas academica Universitas Katolik Parahyangan akan menghadapi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Unpar (PUPM). Seluruh elemen pemerintahan –jika bisa disebut demikian-, sibuk mempersiapkan diri, baik sebagai lembaga maupun sebagai individu, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM), serta Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM).

PUPM Unpar bukan sebuah hajatan yang main-main, mengingat selama satu tahun masa jabatan para wakil terpilih merupakan sebuah tanggungjawab besar yang dipercayakan oleh masyarakat Unpar kepada para wakil yang mereka anggap pantas menjadi pejuang hak-hak mahasiswa. Inilah yang kemudian menjadi momok bagi setiap kita mahasiswa, bahwa esensi dari PUPM Unpar telah lama hilang akibat apatisme masyarakatnya sendiri. Apakah jumlah pemilih menjadi representasi yang paling baik mengenai tingkat ketidakapatisan mahasiswa Unpar? Tidak. Perihal statistik yang mungkin menunjukan peningkatan jumlah pemilih dalam PUPM bukan representasi ketidakapatisan mahasiswa Unpar, karena angka-angka yang kaku seperti itu adalah bentuk reduksi yang cukup fatal yang justru kerap dijadikan justifikasi untuk menyulap rasa menjadi sekadar angka.

Mari kita tilik sedikit mengenai elemen yang paling penting dari keseluruhan proses PUPM Unpar ini: Perjuangan atas hak-hak mahasiswa. Benarkah kita mempunyai hak sebagai mahasiswa? Jawaban paling logis dari pertanyaan ini adalah ada, bahwa setiap mahasiswa adalah bagian dari masyarakat Unpar yang utuh, tidak peduli apakah dia menggunakan hak pilihnya pada PUPM atau tidak. Lalu yang manakah yang menjadi hak kita sebagai mahasiswa? Hak untuk mendapat fasilitas yang layak. Fasilitas inipun tidak dapat hanya dimaknai secara parsial sebagai bentuk fisik yang diberikan Unpar kepada masyarakatnya karena fasilitas non-fisik dan yang berupa subjekpun merupakan tanggung jawab Unpar. Adakah kita sudah mendapatkan hak kita sesuai kewajiban yang telah kita berikan? Sudahkah pembayaran dalam nominal yang besar yang telah kita lakukan sebanding dengan apa yang kita nikmati dalam lingkup kampus Unpar?

Kualitas dan performa mengajar seorang dosen yang baikpun merupakan hak dari kita sebagai mahasiswa Unpar, apalagi bentuk-bentuk fisik semacam ruang kelas yang representatif dan fasilitas gedung berkegiatan dalam Unit Kegiatan Mahasiswa? Mahasiswa punya hak mutlak dalam mendapatkan itu semua. Lalu bagaimana jika hak-hak mahasiswa tidak dapat dipenuhi? Inilah yang menjadi fungsi dari masing-masing wakil mahasiswa terutama Presidan dan Wakil Presiden serta anggota-anggota MPM, mereka harus secara bersama-sama mempertanyakan mengapa hak-hak mahasiswa yang belum mampu dipenuhi oleh Unpar, bukannya menutup akses bagi mahasiswa untuk mengetahuinya. Ketika fungsi yang paling utama dari para wakil mahasiswa menjadi tumpul, keseluruhan sistem dari Persatuan Mahasiswa Unpar (PM Unpar) pun menjadi mandul. Jadi jangan kaget jika akhirnya mahasiswa Unpar menjadi apatis dan cenderung sinis terhadap PUPM Unpar.

Euforia PUPM Unpar masih bisa dirasakan, setidaknya oleh saya. Semoga euphoria ini tidak bersifat sementara terutama bagi para wakil yang akan menjabat nantinya. Saya berharap mereka cukup tahu diri bahwa mereka bukan siapa-siapa tanpa mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang mendukungnya, tapi semua mahasiswa Unpar baik yang memilih maupun yang tidak. Karena ketika ia menjadi wakil dari mahasiswa Unpar, ia menjadi pelayan bagi kepentingan mahasiswa dan bukannya menjadi kaki tangan bagi mereka yang berusaha membungkam mahasiswa yang mempertanyakan hak-haknya.

Lalola Easter, Mahasiswa Hukum Unpar Angkatan 2008

Related posts

*

*

Top