[Kolom Parahyangan] Menyedihkannya Praktik Pemilu Berhadiah

Sebuah poster Doorprize PUPM 2017 berhadiah 2 Unit Tab 3 Unit Hard disk dengan menunjukkan keikutsertaan pemilu di media sosial Dok/MP. Sebuah poster Doorprize PUPM 2017 berhadiah 2 Unit Tab 3 Unit Hard disk dengan menunjukkan keikutsertaan pemilu di media sosial Dok/MP.

“Kalian sekarang bukan hanya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) UNPAR tetapi juga berkesempatan untuk memenangkan doorprize!”

Harus  saya katakan bahwa cara tersebut sangatlah menyedihkan untuk menaikkan angka penggunaan hak suara dalam PUPM Unpar. Bagaimana tidak, dengan memilih Anda bisa mendapatkan undian untuk memenangkan 2 unit tablet dan 3 unit harddisk. Melalui publikasi poster dan media sosial mengindikasikan bahwa PUPM tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi calon, namun juga bagi pemilih.

Caranya sangat mudah, dengan mengunggah foto kreatif di Instagram sebagai bukti telah memilih dalam PUPM UNPAR 2017 lalu memakai hashtag yang sudah ditentukan dan tag 5 teman serta akun @pupmunpar Anda sudah menjadi salah satu kandidat pemenang hadiah.

Dalam dua tahun terakhir angka pemilih PUPM Unpar memang menurun, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan atau parameter bahwa mahasiswa Unpar malas memilih. Banyak variabel yang bisa mempengaruhi, diantaranya apakah calon yang ada sudah memenuhi kriteria yang baik sesuai dengan standar yang diinginkan mahasiswa atau apakah KPU justru belum mensosialisasikan PUPM dengan baik?

Opsi kedua tentu menjadi sorotan untuk PUPM kali ini. Lantaran masih banyak mahasiswa Unpar yang belum mengetahui bahwa pada tanggal 2-3 Mei 2017 akan diselenggaraan PUPM. Minimnya sosialiasi dan atmosfer pemilu membuat PUPM tidak menjadi perhatian khalayak atau bahkan tidak cukup bernilai untuk diperhatikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan KPUPM 2017.

Berkaitan dengan banyaknya calon tunggal memang menjadi persoalan dimana tidak adanya aroma kompetitif, namun itu persoalan lain. Memang hal itu tidak bisa menjustifikasi bahwa calon tunggal berkorelasi dengan pemilih yang sedikit.

Pernyataan saya memang asumsi, namun bukan berarti sepenuhnya salah karena bisa saja calon pemilih tidak menggunakan hak suaranya karena tidak mau memilih calon tunggal tersebut. Dengan kata lain, calon yang hadir tidak cukup mewakilkan mereka.

Permasalahan lain adalah kurangnya atribut kampanye yang berada di kampus. Di setiap gedung fakultas memang banyak poster dan spanduk kampanye -walaupun di beberapa tempat tidak strategis- namun di tempat-tempat umum lainnya seperti gedung Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tidak ada sama sekali.

Mengapa gedung UKM bisa terlupakan? Bukankah UKM merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana mahasiswa aktif berorganisasi, bukankah dalam kelembagaannya Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) mempunyai bidang yang mengurus UKM? Ataukah ada peraturan yang membuat atribut kampanye dilarang di gedung UKM? Lantas mengapa ada kampanye “selfless” di dalam WC?

Satu hal lain yang ingin saya soroti tentang mengapa PUPM dua tahun kebelakang -dan sepertinya juga tahun ini- angka partisipasinya selalu menurun adalah bagaimana mulai dari Himpunan, LKM, dan MPM tidak memberikan inovasi, tidak memberikan sesuatu yang menggugah minat mahasiswa bahkan cenderung mengulangi kekurangan yang terjadi di periode sebelumnya.

Apa contoh nyata yang diberikan oleh LKM dan MPM yang dapat membuat kehidupan sehari-hari mahasiswa Unpar lebih baik dari sebelumnya? Saya rasa sejak 2013 saya berkuliah, hak mahasiswa Unpar justru semakin berkurang.

Ruang komunal berkurang, merokok dilarang tanpa pelibatan dalam pembuatan peraturan, sempat ada usulan ruang untuk merokok pun kini dihilangkan, bahkan jalur pejalan kaki yang dulu sempat ada di gerbang depan -walaupun dalam prosesnya dengan sangat keji harus menggusur ritel KKBM- kini sudah menjadi jalur masuk motor. Lebih parah lagi ketika MPM tidak berhasil memperjuangkan nasibnya saat ruangannya harus dipindahkan, bukti bahwa kampus semakin mempunyai kontrol atas mahasiswa.

Selama ini banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa arahan LKM dan MPM tidak jelas mau dibawa kemana. Visi misi hanya sekedar formalitas untuk berkembang, namun berkembang ke arah bagaimana tidak ada realisasi yang baik. Untuk kampanye “selfless” misalnya, daripada membuat poster bahwa LKM akan mengadakan kampanye mengapa tidak sejak awal mengajak mahasiswa untuk turut aktif bergerak bersama-sama.

Mahasiswa hanya dilibatkan dalam bentuk petisi dan selain itu semuanya LKM yang susun. Menurut saya, cara seperti itu bukanlah bentuk demokrasi yang baik di dalam kampus. Semoga di periode selanjutnya mekanisme kampanye bisa lebih baik.

Jika memang PUPM ingin lebih semarak di tahun-tahun berikutnya harus ada beberapa kriteria yang setidaknya menurut saya harus dipenuhi, yaitu:

  1. Pemimpin yang berinovasi, tidak mengulang program yang terbukti tidak ada gunanya dari tahun ke tahun.
  2. Berikan dampak nyata kinerja kalian dalam kehidupan perkuliahan sehari-hari. Saya dan banyak yang juga berpendapat lainnya tidak merasakan pengaruh apapun dari kepengurusan yang sekarang.
  3. Langkah nyata memperjuangkan hak mahasiswa, kampanya “ke kampus jalan kaki” dan “selfless” tidak terasa manfaatnya bahkan keberlanjutannya dipertanyakan. Jika kelak capresma tahun ini terpilih maka kiranya sebelum membentuk kampanye baru selesaikan dulu kampanye yang sudah berjalan di periode saat ini. Gunakan cara yang sporadis, jika perlu adakan aksi di kampus.
  4. Jangan diam! Mulai dari himpunan hingga LKM / MPM harus berani melawan kebijakan kampus yang tidak adil terlebih mensubordinasi mahasiswa. Kalian adalah representasi mahasiswa, kepentingan kalian adalah kepentingan kami juga, jika rektorat atau biro berusaha menyetir, ada kami mahasiswa dibelakang kalian. Kita punya massa yang sangat banyak.
  5. Buat program yang terasa nyata manfaatnya dan berkelanjutan hingga periode-periode selanjutnya, jangan hanya mengandalkan proker tahunan.
  6. Jika ingin menyerang kebijakan kampus, kampanye yang selama ini dibuat tidak membuat rektorat takut sama sekali bahkan terkesan ambigu bagi mahasiswa. Lebih berani lah mengecam karena kita mahasiswa juga merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam kampus.
  7. Membuka ruang dialog dengan rektorat dan biro terkait kebijakan kampus yang akan di ambil. Himpunan / LKM / MPM harus turut terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Jika langkah-langkah tersebut terpenuhi, niscaya kehidupan politik kampus akan lebih terbuka dan menyenangkan. Implikasinya kepada angka kepercayaan kepada satu periode kepengurusan. Dalam jangka panjang angka penggunaan hak suara akan naik dengan sendirinya, ada gairah karena Persatuan Mahasiswa (PM) sangat aktif, tidak perlu di iming-imingi dengan hadiah.

Dalam berita yang dilansir MP “Doorprize PUPM: Pendongkrak Antusiasme Mahasiswa Untuk Berdemokrasi” disebutkan bahwa pengadaan doorprize merupakan bentuk koordinasi antara KPUPM dan BKA sebagai pengganti souvenir yang dianggap banyak di buang pada tahun lalu.

Selain itu juga bertujuan untuk meramaikan berlangsungnya proses pemilihan. Bagaimana pertanggungjawaban pengadaan tablet dan harddisk apakah sudah dianggarkan sejak awal? Atau dianggarkan darurat karena melihat situasi masa kampanye yang kurang ramai?

Lagipula di tempat lain adakah dengan memilih Anda, para calon, lalu seseorang mendapatkan hadiah? Ini beneran kampus kan? Kok tidak mendidik?

Seperti rakyat miskin dan tidak terdidik yang mudah saja dan mau menerima beras dan sembako dari partai politik, mahasiswa pun tertarik menerima yang lebih berkelas. Lantaran mahasiswa mungkin tidak tertarik pada beras dan sembako, mereka pun disuguhi alat-alat elektronik menengah ke atas dengan nuansa yang mewah mentang-mentang karena posisinya sebagai orang ber-ada dan terdidik.

TIDAKKAH KALIAN MALU?

Tentang penulis:

Erlangga Prawibowo, mahasiswa Hubungan Internasional 2013

Related posts

*

*

Top