Kolom Parahyangan: Mahal Bukan Nominal

“UNPAR MAHAL!”

Kata tersebut tertera di baju yang dipakai oleh sejumlah mahasiswa kampus Unpar beberapa waktu yang lalu. Baju itu berwarna abu-abu, dilengkapi dengan logo lingkaran mirip logo Unpar, hanya saja ditengahnya diganti dengan tulisan “Rp.”

“Mahal.” Ya, kata itu yang terlintas diantara teman-teman sekampus saya, tak terkecuali saya. Ketika masa liburan jeda semester akan berakhir, saya selalu diliputi rasa tidak enak. Tidak enak karena saya harus kembali menjalani kegiatan akademis di kampus, dan juga tidak enak kepada orang tua saya karena saya harus meminta uang kuliah yang buat kemampuan ekonomi keluarga saya bisa dibilang cukup menguras kantong. Bagaimana tidak, tahun ini saja, saya harus membayar biaya Tahap 1 sebanyak Rp. 4.980.000 rupiah, yang meliputi uang bangunan dan pembayaran 10 SKS. Ini belum lagi ditambah biaya tahap 2 yang akan dikenakan setelah masa PRS usai. Dan tahun depan, akan kembali mengalami kenaikan sebanyak 10% pada SKS dan uang pembangunannya.

Di akhir pertengahan semester genap tahun ke-3, saya mendengar sebuah hal menarik. Adalah rencana Rektorat yang akan menurunkan persentase kenaikan SKS dari 10% menjadi 6% mulai tahun ajaran 2011-2012. Dari yang saya baca di stoppress wawancara dengan ibu Rektor, alasan kenapa biaya ajaran diturunkan karena bertambahnya jumlah mahasiswa baru yang masuk, maka beban mahasiswa lama yang harus membayar uang semester tiap tahunnya bisa diringankan, bisa dibilang semacam subsidi silang. Secara sederhana saya berpikir, teman-teman saya pasti senang. Karena saya sudah banyak mendengar mahasiswa yang mengeluhkan terus naiknya uang bangunan per tahun dan sks per semester. Saya penasaran dan mencoba ngobrol dengan beberapa teman di kampus dan via internet untuk mengetahui tanggapan mereka. Namun, saya justru mendengar respon yang saya tidak duga. Mereka tidak merasa wacana penurunan berdampak baik. Kenapa?

Saya tertarik dengan pernyataan ibu Rektor, yang mengatakan bahwa universitas sudah dapat memenuhi penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan untuk mahasiswa. Namun, kenyataan yang kini ada jauh berbeda. Saya berkaca pada pengalaman saya di FISIP, tepatnya saat kampus membuat FRS agar lebih efisien dengan cara registrasi online. Dua tahun berturut-turut, penanganan masalah ini selalu kacau. Dulu, saya mendaftar lewat rumah, namun esok harinya jadwal rencana saya tak terdaftar. Ternyata, server untuk menampung data FRS nya overloaded sehingga mengalami error. Tahun kedua malah lebih buruk. Beberapa fakultas melakukan FRS lebih awal dari waktu yang biasanya, termasuk FISIP. Saya tak mengerti apa tujuannya. Semester ganjil belum berakhir dan IP belum diumumkan, saya harus mengisi jadwal saya semester depan. Aneh? Memang. Tapi yang lebih aneh lagi adalah ketika registrasi ini hanya bisa dilakukan di jaringan intra-net, padahal judulnya “FRS Online”. Ironis rasanya dengan pernyataan di atas.

Hal lain yang membuat wacana ini tidak dianggap baik adalah meskipun persentasenya turun, namun, 4% tidaklah bermakna, karena biaya Unpar sudah kelewat tinggi. Jadi walaupun biayanya turun, para orangtua tetap saja harus merogoh koceknya dalam-dalam. Dan sebaliknya, penurunan ini malah membuat banyak mahasiswa khawatir. Kenapa? Karena menurut mereka, dan saya juga, alasan ‘pengurangan dana’ ini dikhawatirkan justru akan menjadi dasar argumentasi ketika protes atas minimnya fasilitas kampus disuarakan. Bagaimana tidak? Dengan kenaikan 10% saja, penggunaan dana seringkali tidak efektif bahkan aneh. Dan hal lain yang perlu dicatat adalah mahasiwa merasa yang membebani adalah uang bangunan, bukan biaya SKS yang dibebankan tiap semester. selain jumlahnya yang menyedot 30-35% dari total bayaran per semester, nyatanya toh uang bangunan tidak digunakan untuk pembangunan yang sifatnya untuk mahasiswa. Contohnya disaat sejumlah UKM membutuhkan gedung layak dan IMBnya harus dituntaskan, pihak ‘atas’ malah membeli bus baru yang harganya nyaris 1,3 miliar. Padahal polling dari lembaga yudikatif-legislatif sudah mengatakan bus baru tidak diperlukan bagi mahasiswa.

Bagi saya pribadi, saya justru merasa khawatir dengan kebijakan ini. Selain pendapat diatas, buat saya, kebijakan ini bukanlah sesuatu yang diperuntukkan buat mahasiswa. Kebijakan ini tidak lebih dari sekedar meredam protes mahasiswa lama yang terus mengeluhkan soal biaya. Turunnya biaya ini bisa dijadikan ‘senjata’ untuk meredam protes mahasiswa soal carut-marutnya gedung UKM, FRS, juga sarana dan prasarana kampus yang masih jauh dari harapan. Lebih jauh, wacana ini juga buat saya bagian dari upaya pencitraan bahwa kampus kini lebih ‘perhatian’ kepada mahasiswa. Jangankan dari segi fasilitas, sistem birokrasi dan organisasi pun masih tanda tanya besar. Pelayanan birokrasi yang lambat dan tidak ramah, keorganisasian yang tidak jelas keberadaanya dan seringkali tidak memenuhi peranannya sebagai perwakilan mahasiswa, adalah sekelumit permasalahan diluar masalah fasilitas yang universitas masih harus benahi dan terus didorong oleh kesadaran teman-teman mahasiswa bahwa ‘sistem’ bisa dan harus dirubah. Kenapa? Karena kita membayar untuk itu dan ‘wajib’ meminta lebih. Dan bagaimanapun, pemberian fasilitas dan sistem yang lebih baik adalah kewajiban universitas.

Jargon ‘Unpar Mahal’ bukan cuma protes tentang uang yang kita bayarkan kepada universitas sebagai penyedia jasa. Tetapi ‘Unpar Mahal’ adalah cerminan keresahan sejumlah mahasiswa yang tidak mendapatkan timbal balik setimpal dari yang mereka keluarkan dan sadar bahwa mereka memiliki hak yang lebih. Karena itu, jika pihak universitas ingin memberikan pelayanan yang lebih kepada mahasiswa, maka penurunan biaya saja tidak cukup. Karena mahal bukan cuma nominal.

Dendy Nugraha

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2008

Related posts

*

*

Top