Ketika Pemilu Kampus Dan Negara Tidak Ada Bedanya

Mahasiswa dan Politik - Ilustrasi: Abdullah Adnan Mahasiswa dan Politik - Ilustrasi: Abdullah Adnan

Oleh: Vincent Fabiant*

Baik pemilu maupun pilkada di negara Indonesia selalu disertai oleh suatu ciri khas. Ciri khas itu terlihat jelas dengan hadirnya spanduk, baliho, poster, hingga atribut-atribut kepartaian. Yang perlu disadari dari semua itu adalah pesan yang disampaikan bahwa kampanye selalu memakan biaya karena harus cetak ini dan itu. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencalonkan diri maka harus siap merogoh saku. Tidak peduli independen atau tidak.

Biaya yang tidak sedikit itu tentu tidak serta-merta turun dari langit. Dana kampanye sudah pasti dihimpun dari sang calon beserta patungan para tim suksesnya. Sebut saja, Jokowi dan JK (Jusuf Kalla) saat pemilu 2014 lalu, pengusaha-pengusaha dan parpol didukung sumbangan rakyat menghimpun sejumlah dana yang digunakan untuk kampanye dan salah satunya konser SLANK di GBK (Gelora Bung Karno).

Selain biaya yang tidak sedikit, satu hal yang tidak kalah krusial untuk dikritisi adalah fenomena balas budi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa mana ada orang yang mau memberi cuma-cuma, pasti ada kepentingan dibalik hal itu walaupun hal itu bisa jadi adalah kebenaran. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya transaksi, janji-janji tender dan kursi untuk memberi jabatan atau memasukkan orang tersebut ke kabinetnya. Terlepas dari segala kecurangan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), hal tersebut patut diwaspadai.

Berkaitan dengan hal di atas, inilah cerminan pemilu yang ada di kampus UNPAR. Tanpa bermaksud bersikap skeptis dan serba berprasangka buruk, inilah realitanya. Baliho, spanduk, poster, beserta atribut partai mulai menghiasi kampus sejak masa kampanye dimulai. Jika pada pemilu nasional kalayak pengusaha menjadi penyokong dana, kini di kampus mahasiswa sendiri yang menyisihkan uangnya. Balas jasanya pun kurang lebih sama, kursi kepengurusan yang dilelang langsung kepada tim suksesnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan komposisi kepengurusan masih melibatkan pihak saingan, penulis masih meragukan komposisi yang merata dan tidak pandang bulu.

Selain itu, terkait dengan azas pemilu, kita pun sudah mengenal yang namanya luberjudil (Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil). Namun, setelah melihat sejauh ini, pemilu kampus kita baru menjalankan azas langsung dan umum saja, antara lain karena kita bisa memilih langsung (bukan ditunjuk/ dipilihkan oleh rektorat atau MPM) dan umum (semua yang punya hak pilih bisa memilih). Ketiga azas yang lain masih dilanggar baik oleh penyelenggrara maupun oleh tim sukses calon.

Sebut saja fenomena tagging suara bagi calon MPM (Majelis Perwakilan Mahasiswa) yang dilakukan tiap fakultas. Memang rencana itu ada baiknya untuk memaksimalkan jumlah keterwakilan MPM fakultas sebanyak 4 orang. Namun, permasalahannya berada pada metode yang dilakukan. Metode tagging itu sendiri memastikan setiap calon memperoleh jumlah suara yang seimbang dengan memilihkan calon mana yang dipilih tiap orang. Misalnya, angkatan 2014 memilih si A, angkatan 2013 memilih si B, dan angkatan 2012 memilih si C. Metode ini tentu bertentangan dengan azas jujur dan bebas. Memang kalau dibilang bebas ya semua orang terserah saja mau ikut. Namun, berkaitan dengan definisi jujur dan bebas yang menekankan pada kehendak pemilih yang tidak mendapat paksaan ataupun pengaruh. Di tambah lagi, fenomena sentimen terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti pengaturan ini juga menegaskan pelanggaran kedua azas itu.

Masalah tambahan terkait MPM fakultas, performansi para calon saat debat sungguh berbeda jauh semangatnya dibanding debat cakahim. Bisa jadi mengingat sudah pasti lolos atau terpilih, toh apa yang perlu dikhawatirkan. Berbeda dengan para cakahim yang harus berjuang meyakinkan para pemilih, para calon MPM fakultas hanya ikut debat sekadar formalitas dan mekanisme KPUPUM. Debat pada hari Kamis (23/4) di gedung 10 lt.3 saja menunjukkan betapa jurusan menjadi partai. Katanya satu fakultas, lantas mengapa saat debat kelihatan sekali yang sama jurusannya saling membela dan malah menyerang calon yang berbeda jurusan. Sangat tidak adil!

Pelanggaran kedua azas itu juga terjadi pada fenomena pemilih calon tunggal yang seolah “diancam” terkait konsekuensi pembekuan organisasi. Kembali lagi jika para pemilih tidak setuju dengan calon yang tersedia (tunggal) itu, maka itulah hak pemilih. Mana yang lebih penting keberhasilan pemilu kampus sebagai laboratorium demokrasi atau euforia proker yang dicari?

Azas ketiga yang dilanggar dalam pemilu ini yaitu azas adil. Azas adil tentu menekankan pada semua orang memiliki perlakuan yang sama (adil) tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi. Pelanggaran azas ini justru terjadi pada penyelenggara KPUPM. Banyaknya calon tunggal yang timbul justru diakibatkan mekanisme fit and proper test ‘uji kelayakan’ yang justru malah menggugurkan sejumlah calon.

Memang seorang calon pemimpin haruslah layak dan mampu, tetapi jangan sampai merampas hak seseorang untuk dipilih. Bukankah yang mau memilih dan yang dipimpin adalah mahasiswa jurusan itu sendiri, lantas mengapa KPUPM harus susah-susah campur tangan dalam urusan yang terbilang personal skala jurusan? Hal itu juga bertentangan dengan standar pemilu demokratis menurut IDEA internasional ( International Institute for Democracy and Electoral Assistance) soaln hak seseorang untuk memilih dan dipilih. Di samping itu, menarik untuk mengetahui jika tim yang melakukan fit & proper test justru yang harus dites juga soal sudah/belum di uji kelayakannya. Jika yang menguji/ standarnya ternyata tidak layak, maka hasilnya juga akan ikut tidak layak.

Masalah terakhir yaitu fenomena gaib dan ajaib terkait pembagian kursi MPM. Gaib dan ajaibnya terletak pada mekanisme pembagian yang katanya “musyawarah”. Pembagiannya justru gaib sekali mengingat hanya fakultas-fakultas tertentu saja yang bisa menduduki kursi-kursi inti sedangkan yang inferior atau minor hanya staff.

Ketika ditanya soal hal-hal seperti ini, selalu jawabannya, “Namanya juga politik kampus!” Perihal politik kampus itulah justru yang harus menjadi bahan perenungan. Jika masih memegang keyakinan itu maka kampus ini sama saja dengan negara. Bukan hanya struktur PM (Persatuan Mahasiswa) yang mirip negara, cara-cara yang tidak benar juga ikut diterapkan di kampus. Dengan tetap melakukan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, itu sama saja kita telah melanggengkan praktik demokrasi yang janggal di negara ini. Jika ingin berbeda dari negara ini, berbedalah karena kampus adalah laboratorium demokrasi bukan miniatur bagi orang-orang yang ingin berkuasa dan para oligarki! Jika tidak maka penulis pun bertanya, “Apa bedanya pemilu kampus dengan negara?”


*Penulis merupakan mahasiswa Teknik Industri Unpar angkatan 2014

 

Related posts

One Comment;

  1. dhigun said:

    Kok tulisan skeptis di publish? Anak TI kok goblok sih

*

*

Top