Kemenangan Warga RW 11: Pernyataan Status Quo Tanah Taman Sari Oleh BPN

Suasana Pers Rilis Taman Sari

NASIONAL, MP –Forum Juang Tamansari Bandung diadakan pada hari Kamis lalu (7/11) di Masjid Al-Islam, Taman Sari. Pertemuan tersebut diadakan sebagai bentuk konferensi pers menanggapi pernyataan Badan Pertahanan Nasional (BPN) mengenai status tanah di Taman Sari dan menolak klaim Pemkot Bandung atas tanah Taman Sari sebagai aset daerah.

“Ditetapkan bahwa tanah RW 11 Taman Sari sebagai tanah status quo oleh Badan Pertahanan Nasional,” kata Rifqi Zulfikar, sebagai perwakilan kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi sengketa tanah Taman Sari. Surat pernyataan status quo tanah Taman Sari dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 1 November lalu. Dengan status demikian, baik pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung maupun warga tidak bisa mendaftarkan tanah sebagai hal milik sebelum permasalahan selesai.

Surat yang Dikeluarkan BPN Atas Pernyataan Status Quo Tanah RW 11, Taman Sari.

“Kami bersama-sama dengan warga langsung mendatangi BPN dan akhirnya dikeluarkanlah surat mengenai RW 11 menurut pasal 4 ayat 1 Agraria tahun 1999,” ujar Rifki. Berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Riqki mengaku warga sudah menunggu selama empat bulan untuk mendapatkan Surat Jawaban Pemblokiran proses sertifikasi hak pakai Pemkot Bandung. Pernyataan tertulis BPN tersebut pun akhirnya dikeluarkan, didorong oleh aksi massa yang berlangsung selama sekitar empat jam di kantor BPN.

Khairin Sangaji selaku moderator, mengatakan bahwa untuk segera mendapatkan jawaban tertulis dari BPN,mobilisasi massa bukan pertama kali dilakukan. “Tetapi sampai jawaban ini keluar secara tertulis, ini sudah kali ketiga,” ungkap Khairin.

Rifqi mengatakan bahwa pemerintah kota tidak bisa mengelak lagi untuk mengeksekusi dan mengklaim hak atas tanah Taman Sari. “Kita lihat kedepan apakah pihak pemkot sendiri masih bernafsu mensiasati,” ujar Rifqi

Khairin menjelaskan bahwa hal ini didapat bukan karena kebaikan hati dari lembaga apapun, termasuk pemerintah. “Ini murni perjuangan warga atas kesadaran untuk meregut kembali hak-haknya yang diluluh-lantahkan oleh pemerintah Bandung sendiri,” ujar Khairin.

Selain itu, Rifqi juga menjelaskan bahwa Kemeterian Agraria juga harus membuka kesempatan warga untuk mendaftarkan tanahnya. Warga seharusnya mendapatkan hak untuk menaikkan status tanahnya dari status quo menjadi tanah milik warga. “Karena warga memiliki dasar klaim yang kuat atas tanah Taman Sari,” tambah Rifqi.

Rifqi mengaku masih banyak tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama ke depannya. Selain itu, masih ada beberapa hal yang tetap diperjuangkan. “Karena tujuan kita untuk mendapatkan kembali hak-hak kita yang sudah diregut oleh pihak penindas,” ujar Rifqi.

Sengketa tanah Taman Sari sudah dimulai sejak Juni 2017. Pemerintah Kota Bandung melakukan penggusuran warga Taman Sari untuk membangun rumah deret. Proyek tersebut dilakukan dengan dasar Taman Sari yang dinilai kumuh oleh pemerintah dan memiliki masalah sanitasi.

Warga menolak karena proyek pemerintah tersebut ternyata bukan rumah deret sesuai yang diekspektasikan warga, tetapi bangunan vertikal. “Kalau memang rumah deret, tidak pernah ada yang menolak,” ujar Eva sebagai perwakilan warga RW 11 Taman Sari.

 

Ranessa Nainggolan

Baca juga: Forum Juang Tamansari Bandung: Menolak Rumah Deret Mempertahankan Hak Atas Ruang Hidup Yang Layakhttp://mediaparahyangan.com/?p=12478&preview=true