Ilusi dalam Hukuman Mati ala Al-Araf

Diskusi Publik “Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia” yang dilaksanakan di Fakultas Hukum ruangan 2305 pada Kamis (28/01/2016) / Dyaning Pangestika Diskusi Publik “Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia” yang dilaksanakan di Fakultas Hukum ruangan 2305 pada Kamis (28/01/2016) / Dyaning Pangestika

STOPPRESS MP,UNPAR – Hukuman mati kini masih menjadi kontroversi di kalangan Penggiat Hukum dan Masyarakat Indonesia sendiri. Al-Araf selaku Direktur Eksekutif Imparsial dalam acara Diskusi Publik “Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia” menjelaskan mengenai mekanisme penjatuhan hukuman mati yang masih berlangsung secara sepihak.

“Bahayanya hukuman mati adalah ia tidak bisa dikoreksi.” Ungkap Al-Araf. Ia juga menambahkan bahwa terdapat banyak kasus dimana terpidana hukuman mati tidak mendapatkan akses untuk menerima bantuan hukum yang layak.

Dalam tulisannya yang berjudul ‘Ilusi Dalam Hukuman Mati’, Al-Araf mengungkapkan praktek fenomena deret kematian atau yang biasa disebut dengan death row phenomenon. Praktek tersebut dapat menimbulkan masalah sendiri dalam penerapan hukuman mati di Indonesia. Ia mengambil contoh kasus Sumiarsih dan Sugeng, dimana para terpidana harus menunggu lebih dari 10 tahun hingga waktu eksekusi ditetapkan. “Dalam jangka waktu 10 tahun itu, terpidana bisa saja bertobat dan menyesali kesalahannya. Hukuman mati menjadi tidak relevan.” Ungkap Al-Araf dalam Diskusi Publik “Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia”.

Dalam diskusi tersebut pro kontra mengenai hukuman mati masih sangat kental. Al-Araf menjelaskan bahwa hukuman mati tidak dapat membuat para terpidana jera, buktinya masih banyak para mafia narkoba yang dapat dengan bebas menjual beli narkoba.

Beberapa tamu yang datang mengungkapkan bahwa hukuman mati itu masih harus diberikan kepada terpidana sampai sistem hukum yang berantakan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara bersih.

Diskusi publik yang berlangsung di Fakultas Hukum ini tak hanya membahas mengenai dasar-dasar diterapkannya hukuman mati saja, tapi juga membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari hukuman mati terhadap terpidana dan sistem hukum negara secara keseluruhan.

Diskusi publik Publik “Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia” yang berlangsung di Fakultas Hukum ruang 2305 pada Kamis (28/01) ini juga turut mengundang Budi Prastowo selaku Dosen Hukum FH Unpar, Zuhairi Misrawi (Anggota NU), dan Otong Abdullah (Komnas HAM).

DYANNING PANGESTIKA

Related posts

*

*

Top