Diskusi Problematika Hukuman Mati : Penerapannya Tidak Sesuai dengan Prinsip Kemanusiaan

Diskusi Publik “Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia” yang dilaksanakan di Fakultas Hukum ruangan 2305 pada Kamis (28/01/2016) / Dyaning Pangestika Diskusi Publik “Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia” yang dilaksanakan di Fakultas Hukum ruangan 2305 pada Kamis (28/01/2016) / Dyaning Pangestika

NASIONAL, MP – Fakultas Hukum Unpar bekerjasama dengan Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) mengadakan acara diskusi dan pemutaran film yang berjudul “Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia,” Kamis (1/12) lalu, di ruang 2305 Gedung 2. Dalam diskusi itu, dipaparkan bahwa hukuman mati sebaiknya dihapuskan karena tidak sesuai dengan perspektif HAM.

“Hukuman mati amat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, juga tidak sejalan dengan tata nilai hukum HAM Internasional dan konstitusinya,” ujar Al-Araf, Direktur Imparsial, saat ditemui seusai acara. Dalam diskusi tersebut ia menuntut dihapuskannya hukuman mati di Indonesia.

Menurut Al Araf, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa hukuman mati seharusnya dihapuskan. Pertama dilihat dari pendekatan moralitas. Secara moral, kematian bukan suatu hal yang dapat dikendalikan oleh siapapun juga oleh karena itu sebaiknya pemerintah segera menghapus hukuman mati. Kedua dari pendekatan empirik, hukuman mati tidak terbukti mengurangi kejahatan. Efek jera pelaku kejahatan tidak akan bertambah seiring dengan berlakunya hukuman mati.

Lalu yang ketiga, adalah praktek dari sistem peradilan itu sendiri. Menurutnya sistem peradilan Indonesia yang saat ini masih buruk menjadi alasan mengapa praktek hukuman mati menjadi sangat rawan terjadi.

“Hukuman mati adalah hukuman yang tidak bisa dikoreksi. Sebaiknya pemerintah menghapuskan praktek hukuman mati pada sistem peradilan hukum saat ini. Walaupun, secara politik, hukuman mati adalah pidana alternatif namun idealnya hal ini harus segera dihapuskan,” jelasnya.

Salah satu peserta diskusi, Abir (Fakultas Hukum 2013) memaparkan pandangannya terkait urgensi bahasan tentang hukuman mati di Indonesia. “Dengan meneliti dan mengkaji lagi undang-undang nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, diharapkan akan mendapat jawaban yang tepat untuk mengganti hukuman mati bagi pelaku kejahatan,” ujarnya.

Diskusi umum dan pemutaran film “Problematika penerapan Hukuman Mati di Indonesia” diselenggarakan dengan maksud menambah kekritisan masyarakat terkait problematika hukuman mati yang selama ini masih menjadi perdebatan banyak pihak, terutama mengenai hak hidup seseorang yang menjadi instrumen fundamental dalam bidang Hak Asasi Manusia. Selain Al Araf, akademisi FH Unpar, Liona N. Supriatna, pemuka agama, Romo Paulus Christian Siswantoko dan Anggota Komisi III DPR-RI Masinton Pasaribu turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut.

 GALING GANESWORO | ZICO SITORUS

 

Related posts

*

*

Top