Gugatan Warga Tamansari Ditolak PTUN, LBH Bandung : Hakim Keliru Menafsir Gugatan

Suasana diskusi "Nasib Warga Tamansari pasca Putusan PTUN" di Fakultas Hukum Unpad Jatinangor. dok./mp

Nasional, MP –Pasca pembacaan putusan PTUN Bandung bagi gugatan Warga RW 11 Tamansari, LBH Bandung menilai terdapat kekeliruan hakim dalam menafsir gugatan warga yang seharusnya mengenai prosedur dan penetapan SK pemerintah menjadi persoalan ganti rugi.

Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dibacakan pada Senin (30/4) lalu menjadi penanda selesainya perjalanan sidang gugatan Warga RW 11 Tamansari melawan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung bernomor register 152/G/2017/PTUN.BDG.

Dalam sidang ke-16 itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Halim Hari Sugiharto membacakan putusan yang pada dasarnya menolak permohonan gugatan warga RW 11 Tamansari. Dengan kata lain, gugatan warga dianggap bukan termasuk ranah PTUN. Sebabnya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan warga terfokus pada ganti rugi yang lebih tepat diputus oleh pengadilan umum.

Menanggapi hal itu, Hardiansyah Kepala Departemen Perburuhan Dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menilai bahwa terdapat kekeliruan hakim dalam menafsir gugatan warga.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Bandung, Gugatan warga RW 11 Tamansari memang hanya berkutat pada  Surat Keputusan (SK) Kepala (DPKP3) Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/Dpkp2/217 Tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari.

“Gugatan ditolak padahal belum masuk ke pokok perkara. Hakimnya keliru menyatakan kalau warga ini minta ganti rugi,” ucap Hardiansyah.

“Padahal kami kan tidak membahas ganti-rugi, tetapi prosedur dan penetapan SK DPKP3 mengenai pembangunan rumah deret di Tamansari yang berdampak pada warga,” lanjutnya saat ditemui pada Rabu (9/5).

Kala itu, Hardiansyah telah usai menjadi pembicara dalam Diskusi Kajian Responsif Isu Strategis (Kritis) bertajuk “Nasib Warga RW 11 Tamansari Pasca Putusan PTUN”  lalu yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Padjajaran.

Menurut Hardiansyah, dalam SK itu, DPKP3 menggabungkan hukum administrasi negara dan hukum keperdataan karena hal mengenai kompensasi, relokasi, dan pelaksaan pembangunan rumah deret disusun dalam satu bentuk SK.

Pendapat serupa diutarakan juga oleh Bilal Dewansyah, dosen Fakultas Hukum Unpad yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu. Menurutnya, ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim ketika memutus perkara.

Ia menilai ketimbang hanya melihat SK tersebut hanya terbatas pada persoalan ganti rugi, persoalan ini perlu dilihat juga bahwa SK tersebut merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara.

“Kalo masuk pokok perkara bisa jadi menang. Itu cacat hukum soalnya, dibuat tidak sesuai tahapan, tidak ada konsultasi dengan warga,” ucapnya. Ia pun mengaku curiga lantaran jika hakim bergerak berdasarkan hukum, tentu ia yakin warga dapat menang, tetapi tidak bilamana terdapat intervensi secara non-hukum.

Sementara itu, Bilal juga mengomentari kesalahan penafsiran wewenang PTUN dalam mengurus perkara ganti rugi. Menurutnya, perkara ganti rugi dalam PTUN tidak ada masalah, tetapi hanya dibatasi. Ia menilai justru ada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bisa merugikan masyarakat sehingga wajar bila yang merasa dirugikan mengklaim ganti rugi atas putusan KTUN tersebut.

Eva Eryani selaku warga RW 11 Tamansari yang menolak rencana rumah deret pun mengaku kaget dan sangat kecewa dengan keputusan Hakim yang tidak masuk ke dalam pokok perkara.

“Seharusnya hakim sudah melihat, kami ini bukan menuntut kompensasi, tetapi soal cacat prosedur. Seharusnya hakim sendiri bisa menilai yaitu dalam SK bukan hanya persoalan kompensasi,” jelasnya

Setelah putusan sidang, perwakilan warga Tamansari yang didampingi oleh kuasa hukum mereka, LBH Bandung berencana melakukan upaya hukum lanjutan dalam bentuk banding atau pun membuat gugatan baru.

Bersamaan dengan perkara di tingkat PTUN, warga RW 11 Tamansari pun masih menempuh beberapa proses hukum lain yang masih berjalan yaitu soal pidana lingkungan dan sengketa informasi terkait proses pembangunan Rumah Deret Tamansari. Sampai saat ini warga yang masih bertahan ada sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) dan 18 bangunan.

FIQIH RIZKITA

Related posts

*

*

Top