Gedung PPAG Belum Kantongi Sertifikat Laik Fungsi

Suasana Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi antara Vincent vs Pemerintah Kota Bandung. dok./Komisi Informasi Jawa Barat Suasana Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi antara Vincent vs Pemerintah Kota Bandung. dok./Komisi Informasi Jawa Barat

STOPPRESS! – MP, Dalam sidang Penyelesaian Sengketa Informasi antara Vincent Fabian Thomas (Teknik Industri 2014) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung Pusat Pembelajaran Arntz Geisse (PPAG) (17/10) pihak Komisi Informasi mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian, dikarenakan salah satu dokumen yang diminta yaitu SLF tidak dikuasai oleh pihak termohon. Pihak Yayasan selaku pemilik gedung pun mengatakan bahwa gedung PPAG belum mengantongi SLF.

Ada beberapa poin yang dinyatakan pada sidang putusan Penyelesaian sengketa Informasi tersebut. Salah satunya ialah memerintahkan termohon (red. Pemkot Bandung) untuk menyampaikan surat keterangan kepada pemohon (red. Vincent) berisi penjelasan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud tidak dikuasai oleh termohon.  SLF PPAG UNPAR belum diterbitkan oleh pemohon dengan alasan UNPAR belum pernah mengajukan permintaan penerbitan Gedung PPAG UNPAR sebagaimana Peraturan Kementrian (Permen) PU 25/PRD/M/2007 tentang fungsi bangunan gedung. Surat keterangan harus diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak hasil putusan dikeluarkan.

Mangadar Situmorang selaku Rektor Unpar yang hadir untuk memberikan keterangan bahwa dalam rencana pembangunan PPAG ini akan dilakukan 2 tahap. Tahap 1 itu mengganti GSG (Gedung Serba Guna) dan tahap kedua itu adalah pembangunan yang akan menggantikan gedung 4 dan 5. Pembangunan gedung itu akan menjadi satu kesatuan. “SLF itu akan diurus setelah seluruh pembangunan selesai,” ujarnya ketika berbicara di Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Selain itu, Mangadar juga menjelaskan bahwa penggunaan gedung PPAG tahap 1 ini bertujuan untuk melanjutkan kegiatan belajar – mengajar Fakultas Teknik yang bangunannya telah dirobohkan. “Gedung 4 dan 5 sudah dibongkar maka penyelenggaraan pembelajaran Fakultas Teknik untuk sementara ditampung dan dilaksanakan di pembangunan tahap 1 yang sudah selesai,” jelasnya.

“Apakah bangunan yang belum selesai atau selesai sebagian tapi sudah dimanfaatkan itu menurut UU perlu memiliki SLF atau belum?” Tanya Budi Yoga Permana selaku salah satu Majelis Komisioner kepada termohon menyikapi statement dari Rektor tersebut. Agus dari Dinas Tata Ruang (Distaru) yang hadir mewakili Pemerintah Kota Bandung sendiri menjelaskan bahwa Seharusnya sebelum bangunan dimanfaatkan harus memiliki SLF terlebih dahulu. “Di Permen PU 25 Th 2007, Bagian 2 itu ada penjelasan tata cara penerbitan dan perpanjangan SLF,” Ujar Agus Harya ketika ditanya soal dasar hukum keharusan membuat SLF di tengah sidang.

“Berdasarkan yang saya baca kalau  SLF untuk dua bangunan gedung terpisah, masing-masing memiliki SLF” Ujar Agus. Distaru juga menjelaskan bahwa SLF diberikan untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi untuk dapat dimanfaatkan.

Soal ketiadaan SLF, Vincent  mempertanyakan tentang perbedaan antara pernyataan Distaru dengan pernyataan Pihak ketiga yaitu Unpar. Ia mengatakan bahwa berdasarkan peraturan Gedung yang walaupun belum selesai dibangun atau ada dua bangunan terpisah dalam satu pembangunan tapi sudah digunakan tetap harus ada SLF, namun pihak unpar mengatakan SLF akan diurus ketika pembangunan selesai. “tapi saya tentu tidak bisa menyangkal kebenaran bahwa proses belajar mengajar tetap harus berlangsung,” ujarnya.

“saya di Teknik Industri belajar K3 (red. Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Disitu dibilang sekecil apapun kemungkin terjadi kecelakaan atau bencana walaupun terkesan sepele dan bisa diabaikan, justru tetap memiliki peluang untuk terjadi dan pas terjadi seringkali kita tidak siap dan keburu sudah terjadi kerugian,” jelas Vincent.

Sidang putusan Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut menyatakan bahwa mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan bahwa dokumen SLF merupakan informasi publik yang terbuka, Menyatakan bahwa dokumen SLF Gedung PPAG UNPAR terbukti tidak dikuasai oleh termohon karena Pemkot Bandung belum pernah menerbitkan SLF untuk PPAG UNPAR sehingga tidak wajib diberikan kepada pemohon.

Klarifikasi Yayasan Selaku Pemilik Gedung

Senada dengan keterangan Rektor, Iwan Supriadi selaku anggota Yayasan Unpar pada komisi Pembangunan dan pemilik gedung pun mengakui bahwa gedung PPAG belum mengantongi SLF, dan pihaknya belum melakukan permohonan SLF. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan PPAG ini adalah satu kesatuan, dan terdiri dari 2 tahap yang pada saat ini baru sampai pembangunan tahap 1.

“jadi nanti bangunan yang ada itu saling berhubungan, ada selasar yang menghubungkan antara PPAG tahap 1 (red. gedung 45) ke PPAG tahap 2 (red. Pengganti gedung 4&5). Jadi kita tidak bisa mengajukan SLF karena masih dalam tahap 1 pembangunan,” ujarnya ketika diwawancara di kantornya pada hari Rabu (18/10).

“Jadi setelah pembangunan selesai seluruhnya, barulah Yayasan dan pihak pembangun akan mengajukan permohonan SLF untuk diperiksa oleh dinas terkait apakah layak atau tidak, ga mungkin dong nanti kita minta SLF bangunan ini, dan bangunan lainnya tapi nanti jadi satu kesatuan,” ujarnya

Selain itu, Ia juga menyatakan bahwa pihaknya belum mengajukan SLF, karena bangunan PPAG tahap 1 ini sebenarnya adalah bangunan sementara yang nantinya akan digunakan untuk parkir, kantin mahasiswa serta tata usaha. Sedangkan sekarang ini digunakan untuk ruang kelas. “jadi untuk sekarang bangunan itu tidak akan bisa mendapatkan SLF,” jelas Iwan Supriadi.

Senada juga dengan keterangan Rektor, penggunaan gedung sementara ini juga untuk menjaga agar kegiatan belajar – mengajar Fakultas Teknik terus berlanjut. “jadi kita ngeliatnya gini, kalo sampe Fakultas Teknik yang gedungnya dirobohkan, ga ada tempat kuliah, ya mati dong,” jelasnya ketika ditanya soal mengapa gedung sudah digunakan.

Iwan Supriadi pun memberikan Statement bahwa Unpar sebagai Universitas, institusi yang bergerak di bidang pendidikan, tidak mungkin melakukan hal yang bodoh.  “Justru semuanya persyaratan pembangungan itu akan dilengkapi, karena toh pemenang tender kontraktornya pun akan menuntut, dan mau kerja jika semua suratnya beres,” ucap Iwan.

FIQIH RIZKITA

 

 

 

 

 

Related posts

*

*

Top