Fungsi Legislatif dan Yudikatif MPM Harus Dipisah

Stoppres MP - Fungsi Legislatif dan Yudikatif MPM harus dipisah/ Charlie Stoppres MP - Fungsi Legislatif dan Yudikatif MPM harus dipisah/ Charlie

STOPPRESS MP, UNPAR – Dalam forum diskusi bertajuk Ngopi Bareng yang diadakan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) di FISIP pada senin (18/11) , terlontar sebuah aspirasi untuk memisahkan fungsi legislatif dan Yudikatif yang diemban MPM. Paulus Anggiat siregar (HI 2010) mengatakan, “ Berkaca dari berbagai persoalan yang terjadi ke belakang, rasanya dwifungsi MPM ini yang menjadi masalahnya”.

Paulus menceritakan kasus gugatan Tim sukses Danger dan Tim sukses Bioree pada Pemilu PM Unpar april lalu sebagai dampak dari adanya dwifungsi yang dimiliki MPM. “ Saat itu gugatan kami tujukan kepada KPU yang juga isinya adalah MPM, namun yang aneh posisi tergugat saat itu juga sebagai pengadil (yudikatif-red)”, ujar Paulus yang saat itu juga bertindak sebagai penggugat dari Tim Danger. “Seprofesional-profesionalnya MPM, ga mungkin ngelukain badan sendiri. Ada conflict of interest.” tambahnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Yosef Noferanus Gea selaku ketua komisi kemahasiswaan MPM mengatakan bahwa badannya akan mengkaji dulu permasalahan tersebut. “Kita ingin telusuri dulu latar belakangnya apa. kalau MPM harus dipisah dengan Internal inspector (yudikatif) kenapa nggak, tapi dengan data-datanya dulu”, ujarnya saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Paulus di ruang MPM pada selasa (19/11).

Ia mengatakan bahwa MPM akan mencari tahu dulu alasan penyatuan fungsi tersebut dan mempertimbangkan sistem-sistem lain yang cocok diterapkan di lingkungan kampus. Adapun rencana pengkajian yang dimaksud adalah rencana jangka panjang dan tidak dibatasi waktu sampai peridode sekarang. “Ini rencana jangka panjang. Kita pastikan akan ada regenerasi soal program pengkajian PM unpar ini”, ujar Yosef.

CHARLIE ALBAJILI

Related posts

One Comment;

  1. Gundul said:

    Melihat gugatannya saya kok malah tdk liat pentingnya psmhan dwifungsi ya??kan yg jd mslah gugatan kpd kpu n pengadilan..ya pisahin aja kpunya dari mpm..jd mpm ckup membuat aturan, ngebuat kpunya yg independen, ngawasin, n jd hakimnya..

*

*

Top