FRS Fakultas Hukum Minim Solusi

STOPPRESS, Unpar Kamis (3/11) Pihak Universitas menggelar forum berkenaan dengan sistem FRS yang akan digunakan di Fakultas Hukum. Forum tersebut bertempat di ruang Audio Visual Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Forum tersebut mengahadirkan Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Paulus P.Rahardjo, Ph.D , kepala BTI Gede Karya, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Teti Marsaulina, S.H., LL.M sebagai narasumber. Forum juga dihadiri oleh beberapa mahasiswa Fakultas Hukum. Forum ini dilatar belakangi oleh FRS Fakultas Hukum 3 semester ke belakang yang memang berjalan tidak baik, serta tuntuan mahasiswa akan sistem FRS yang dijanjikan pihak universitas.

Menurut pihak BTI, kendala pada FRS tahun lalu adalah prosedur yang terpaksa dirubah karena kapasitas sistem intranet yang disediakan tidak memungkinkan untuk dimasuki secara bersamaan (sistem rebutan).  Pihak BTI sendiri menjanjikan sistem yang lebih baik di FRS mendatang dengan membeli perangkat baru. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, BTI menegaskan sistem yang baru akan sanggup menampung kuota mahasiswa Fakultas Hukum dengan sistem online dan hanya tinggal menunggu keputusan dari rektorat.

Forum juga diisi oleh tanggapan dan pertanyaan dari mahasiswa Fakutas Hukum yang hadir. Mahasiswa sendiri masih menuntut kepastian dari pihak rektorat. “Kami menuntut kejelasan sistem FRS. Mahasiswa sudah membayar BRP jauh diawal dan kami hanya meminta sistem yang lebih baik, tidak seperti FRS 3 semester sebelumnya yang meresahkan mahasiswa.” ungkap Lalola, salah seorang mahasiswi Fakultas Hukum yang hadir dalam forum.

Mengenai tanggapan mahasiswa yang hadir, Prof. Paulus selaku wakil rektor bidang akademik tidak memberikan penjelasan yang berarti terutama mengenai BRP dan kejelasan sistem FRS. Beliau berdalih itu bukan merupakan wewenang nya. Beliau menyatakan akan mengusahakan sistem yang terbaik untuk menjamin keadilan mahasiswa pada FRS Hukum selanjutnya. Adapun dari pihak fakultas, Teti Marsaulina menambahkan Jadwal FRS untuk Fakultas Hukum tetap dilasanakan pada bulan Januari 2012 sesuai jadwal pada petunjuk pelaksanaan dan juga tetap berlakunya sistem IPS dan IPK mempengaruhi jumlah SKS semester selanjutnya.

Secara keseluruhan forum berlangsung tertib. Namun, penjelasan yang diberikan pihak universitas cenderung berbelit dan tidak memberikan solusi. Forum juga diwarnai silang pendapat antara pihak Fakultas dan pihak rektorat. Jumlah mahasiswa Fakultas Hukum yang hadir dalam forum ini tidak terlalu banyak dikarenakan sosialisasi yang belum maksimal. Dari keseluruhan forum ini belum ada titik terang prosedur seperti apa yang akan dipakai dalam FRS Fakultas Hukum mendatang.

(Charlie / Yusti Hasniyah)

Related posts

*

*

Top