Forum Juang Tamansari Bandung: Menolak Rumah Deret Mempertahankan Hak Atas Ruang Hidup Yang Layak

Warga Tamansari Melakukan Konferensi Pers di Masjid Al-Islam dok./MP

Menanggapi pemberitaan di media yang tidak berimbang yang menyatakan bahwa 95% warga sepakat dengan pembangunan rumah deret. kami warga RW11 Tamansari Bandung menyatakan bahwa hal tersebut merupakan informasi yang  tidak valid dan tidak berdasar. sebab, faktanya masih terdapat 26 bangunan yang tidak bersepakat dengan pembangunan rumah derer dari total 90 bangunan, dengan rincian 5 bangunan di RT 7, 11 bangunan di RT 5 , dan  10 bangunan di RT 6. jika dijumlah, terdapat 92 jiwa yang bertahan dari total 400 jiwa. pembangunan pun sebenarnya bukan persoalan berapa banyak yang sepakat dengan pembangunan tersebut . jika masih ada wargayang tidak sepakat , maka pembangunan tersebut tidak bisa dijalankan karena terdapat hak – hak  yang tidak terpenuhi . pentingnya partisipasi seluruh masyarakat yang terdampak dalam perencanaan pembangunan didukung dengan adanya  Undang – Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kami sangat menyesalkan klaiman dan upaya sertifikasi oleh Pemkot terkait tanah RW11 Tamansari Bandung. Padahal tanah tersebut  merupakan tanah negara sesuai informasi yang telah disampaikan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot tidak berhak atas tanah RW 11 Tamansari. sedangkan kami telah menempati tanah RW 11 Tamansari Bandung sejak tahun 1960. Kami sudah bertikad baik dengan membayar pajak Bumi dan Bangunan setiap bulannya . Tapi tanah kami malah dirampas oleh PEMKOT, yang mengklai, bahwa tanah RW 11 Tamansari adalah tanahnya sejak tahun 1933. Berdasarkan UU Pokok agraria, seharusnya Pemkot mengkorversikan tanah tersebut dan mendaftarkannya sebagai tanah tersebut dan sebagai tanah milik Pemkot. Namun, upaya tersebut tidak dilakukan oleh Pemkot dengan bukti kepemilikan tanah yang tidak pernah ada. Dengan demikian kami yang telah memanfaatkan tanah secara fisik dan itikad baik selama lebih dari dua puluh tahun berhak dan seharusna diprioritaskan memiliki hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. karena tanah yang dikuasai negara ( tanah negara) harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemudian, dalam menjalankan proyek  pembangunan rumah deret di RW 11 Tamansari, Pemkot bandung seolah main main . ini terlihat dari prosedur pembangunan yang cacat hukum. Seperti pernyataan Pemkot dalam persidangan PTUN. AMDAL yang seharusnya telah disiapkan sebelum melakukan pembangunan, pembangunan, nyatanya belum ada dan masih dalam tahap pengajuan. sedangkan di lapangan , alat berat telah diturunkan dan setiap harinya terjadi pembongkaran rumah oleh warga sendiri di RW11 Tamansari bandung . Kami mengkhawatirkan dampak lingkungan yang akan timbul selama proses pembangunan, seperti kondisi kesehatan, pencemaran atau dampak dampak yang akan mempengaruhi lingkungan. Hal ini dikarenakan belum ada analisis mengenai dampak penting apa saja yang akan timbul ketika kegiatan pembangunan terus berjalan.

Proyek pembangunan rumah deret ini juga sangatlah berdampak kepada kehidupan kami sehari hari. sebab kami bukan hanya membangun rumah. Kami pun membangun sosial dan ekonomi di RW11 Tamasari ini. pindahnya satu persatu tetangga kami membuat konflik sosial diantara kami yang tentunya membuat kehidupan sosial kami menjadi buruk.

Pembongkaran oleh tetangga tetangga kami menyebabkan akses jalan makin tak karuan karena puing puing pembongkaran tersebut berserakan dna pencahayaan pun minim ketika malam hari.  Kemudian beberapa klai muncul  ular di rumah kami, yang disusul dengan banyaknya tikus besar yang berkeliaran membuat kami tidak nyaman beraktivitas didalam rumah .

Selain itu, yang paling fatal, aktivits ekonomi kami makin tergangu. Kami yang telah membangun perekonomian di RW11 Tamansari mengalami kerugian cukup besar. salah satu dari kami yang penghidupannya berasal dari kontrakan mengalami kebangkrutan. ketika pembangunan reumah deret terus dijalankan, penghuni kontrakan merasa terancam hingga membuat mereka memilih meninggalkan kontrakan. Kami yang berdagang pun mengalami penurunan pemasukkan karena pelanggan yang merupakan warga RW11 itu sendiri berangsur angsur pergi meninggalkan Tamansari.

Pembangunan Rumah Deret yang tidak beres dalam  praktiknya ini tidak membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Dengan ini kami, warga RW 11 Tamansari Bandung menyatakan :

1.Hentikan aktivitas pembangunan Rumah Deret di RW11 Tamansari Bandung.

2.Hormati proses hukum yang sedang berjalan di PTUN.

3.Tarik mundur segala alat berat penunjang proyek Rumah Deret yang ada di RW 11 Tamansari Bandung.

4.Cabut SK DPKP3 Pemerintah Kota Bandung No.538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensansi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017

5.Berikan ha katas tanah untuk rakyat RW 11 Tamansari Bandung.

6.Hentikan segala pembangunan yang tidak pro rakyat

 

Related posts

*

*

Top