Fit & Proper Test, Pengganti Istilah Screening untuk Calon Kandidat Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa UNPAR

STOPPRESS MP, UNPAR –  Rangkaian kegiatan Fit & Proper Test mulai dilaksanakan sebagai pengganti screening untuk calon kandidat Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) UNPAR .

Fit & Proper Test merupakan istilah baru yang digunakan sebagai nama kegiatan seleksi calon kadidat Persatuan Mahasiswa UNPAR tahun ini yang sebelumnya dinamakan screening. Sandra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (KPU-PM) UNPAR, menjelaskan, “Tujuannya sama saja dengan screening, yaitu untuk melihat kelayakan calon kandidat PM UNPAR yang dinilai oleh periode sebelumnya, namun perubahan hanya pada penamaan dan jumlah penguji saja.”

Berbeda dengan tahun sebelumnya, saat ini penguji terdiri dari tiga orang dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM); Ketua, Internal Inspektor, Wakil Badan Urusan Rumah Tangga, dan Sekretaris Jenderal, serta tiga orang dari Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM); Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan, bentuk Fit & Proper Test sendiri merupakan serangkaian wawancara yang berisi materi-materi seputar pengetahuan tentang UNPAR, PM UNPAR, kelembagaan, kepribadian, birokrasi dan kepemimpinan, studi kasus, dan pengetahuan global dengan persentase yang telah ditentukan.

(Banyubening)

Related posts

One Comment;

  1. BYS said:

    Screening diganti fit and proper test akan memperbaiki kualitas demokrasi di kampus? kebijakan lips service semacam ini tak ada gunanya. fit and proper test digunakan untuk memilih pejabat dengan keahlian khusus yang dituntut oleh bidang yang akan dijabatnya. misalnya KPK, Gubernur dan deputinya BI, KPU, dan lainya. pada demokrasi (prosedural) publiklah yang akan melakukan fit and proper test melalui keputusannya ballot-nya pada pemilu. sehingga yang perlu dilakukan adalah rekam jejak para calon (track record). sebaiknya metode rekam jejak jika ingin dilakukan dalam kampus dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh eksekutif dan legisllatif (pihak otoritas kampus juga dapat ikut serta namun suaranya tidak menentukan/hanya hak berpendapat). tim independen ini bisa gabungan dari berbagai himpunan dan UKM serta elemen mahasiswa lainnya. hasilnya tidak mengikat hanya rekomendasi. eksekutif dan legislatif (LKM & MPM) sebaiknya juga tidak melaksanakan pemilu tapi membentuk komite independen pelaksana pemilu dan pengawasnya bisa melibatkan elemen mahasiswa lain namun sebaiknya terdaftar di panitia pelaksana pemilu.
    sebaiknya mahasiswa unpar belajar kembali soal demokrasi, prinsip-prinsip check and balances, Transparansi, dsb. semoga rekan2 bisa mewujudkan harapan Prof. Bob Sugeng “…menjadikan demokrasi sebagai the only game in town di kampus unpar”

    salam.

    BYS.

*

*

Top