Fasilitas, Biaya, dan Birokrasi, Kendala Utama Bagi Himpunan dan UKM

Wakaji, Feb 08 – Di tengah hiruk pikuk Kampanye cinta kampus dan ditengah gencarnya usaha universitas meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam berkegiatan, Media Parahyangan menyebarkan Polling mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Himpunan-himpunan dan juga unit-unit Kegiatan Mahsiswaa.  Polling tersebut diisi pada ketua atau wakil ketua Himpunan dan UKM yang bersangkutan. Seluruh Himpunan kecuali himpunan filsafat mengisi polling tersebut.

Permasalahan paling utama sebenarnya adalah masalah usang. Karena penanganan yang kurang dan tidak berkesinambungan, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai. Masalah biaya (cairnya dana),  fasilitas (komputer, peralatan kantor, transportasi bagi UKM, dan peralatan tekhnis lainnya), dan birokrasi menjadi tiga masalah utama yang dirasakan baik oleh Himpunan maupun UKM.

Masalah cairnya dana seperti yang dikeluhkan oleh Rio selaku Ketua UKM tenis. “UKM tenis harus menyewa lapangan diluar, kami latihan 2 kali seminggu, tetapi kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan anggaran yang diberkan oleh rektorat” ujarnya dalam wawancara yang dilakukan oleh MP. Dana anggaran tersebut dirasakan lama cairnya. “Butuh waktu minimal empat hari hanya untuk sekedar meminta uang sewa lapangan, sedangkan latihan dua kali seminggu harus tetap berjalan” tambah Rio.

Dalam Rapat pembahasan program Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, Romo Tarpin mengatakan bahwa pihak universitas sedang mengusahakan kerjasama dengan berbagai pihak diluar kampus, misalnya dengan secapa AD, atau Bumi Sangkuriang, untuk menyediakan lahan lapangan bagi Unit-unit Kegiatan Mahasiswa yang membutuhkan. Hingga berita ini diturunkan, usaha tersebut belum membuahkan hasil.

Masalah ketiadaan komputer sebagai sarana penunjang kegiatan juga banyak dirasakan oleh Unit-unit Kegiatan Mahasiswa. Frederick dari korgala mengeluhkan soal komputernya yang sudah terlampau ketinggalan zaman. “Bahkan untuk nyalain Microsoft Word aja lama banget” keluhnya. Hal senada juga diucapkan oleh Rendra dari himpunan Administrasi Bisnis. “komputer sih ada, hanya tidak sesuai dengan yang diharapakan”.  Hingga kini juga banyak UKM yang belum memiliki komputer. “Komputer bagi kami sangat penting karena alat tersebut merupakan alat penunjang utama  bagi kami untuk menulis dan menyusun sebuah terbitan” ujar Dhonny Ihsani dari Media Parahyangan.  Satu tahun sudah lamanya Dhonny Ihsani menanti sebuah komputer dari rektorat. Surat permohonan telah beberapa kali dilayangkan namun hingga kini belum mendapat tanggapan yang berarti dari pihak rektorat.

Tak jarang Himpunan dan UKM harus mengeluarkan biaya swadaya untuk sekedar mengisi sekretariatnya dengan peralatan tekhnis, misalnya meja, gordyn, lemari, bahkan hal sesederhana tempat sampah saja sulit dipenuhi. Fasilitas yang didapat oleh mahasiswa tak sebanding dengan biaya BRP dan SKS yang relatif mahal.

Di dalam laporan hasil angket periode II (27, 28, 29 Oktober2007) yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, terlihat banyak mahasiswa yang membandingkan Unpar dengan Maranatha yang notabene sama-sama universitas swasta. Kuliah di Maranatha lebih murah dibanding Unpar, tetapi fasilitas yang didapat jauh lebih baik Maranatha.

Laporan tersebut juga menceritakan keluhan-keluhan Himpunan dan UKM terhadap birokrasi kampus.  Sebagian besar dari pengurus Himpunan dan UKM menyatakan bahwa jalan birokrasi kampus teralalu sulit dan berbelit-belit sehingga menyulitkan mereka untuk mengajukan permohonan dana ataupun fasilitas untuk mendukung kelancaran kegiatan mereka. Ada juga yang menyatakan bahwa birokrasi yang panjang bukan masalah, tetapi jangan sampai setelah melewati birokrasi yang panjang dan berbelit-belit tersebut, permohonan mereka ditunda-tunda atau diundur-undur hingga batas waktu yang tidak jelas. Dari laporan MPM yang sama, sebagian besar Unit-unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan belum merasakan adanya penambahan fasilitas yang berarti.

Di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Unpar tertulis dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban lembaga-lembaga Persatuan Mahasiswa. Andaikan kita bisa melihat AD/ART rektorat, dapat diyakini bahwa pemberdayaan dan pengadaan fasilitas merupakan kewajiban pihak rektorat yang harus dipenuhi karena hal tersebut merupakan hak mahasiswa. Menjadi hak seorang mahasiswa karena mahasiswa telah menjalankan kewajibannya membayar BRP dan SKS tiap semesternya. Sebuah hak  yang dapat kita tuntut dan pertanyakan. (Noni & Ananda Wardhana Badudu)

Related posts

*

*

Top