Editorial : Penyerbuan Gedung YLBHI, Suatu Ancaman Terhadap Ruang Publik

Editorial Media Parahyangan #daruratdemokrasi Editorial Media Parahyangan #daruratdemokrasi

EDITORIAL, MP – Sabtu (16/9) lalu, pembubaran acara seminar sejarah dengan tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah” yang digelar di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menambah daftar panjang pembubaran acara-acara seputar peristiwa 1965/66. Tidak hanya dibubarkan, polisi diketahui merangsek masuk hingga hampir membawa satu unit laptop milik panitia dan menghalang-halangi para peserta seminar untuk masuk.

Akan tetapi, pembubaran sebuah acara barangkali sudah mulai terbiasa didengar akhir-akhir ini. Namun, selang sehari setelah pembubaran acara itu, pada Minggu (17/9) hingga Senin (18/9) dini hari, tak habis pikir hal yang menggegerkan pun terjadi. Acara diskusi sejarah dan pementasan seni bertajuk “Asik Asik Aksi”, dituduh sebagai kongres Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan gedung YLBHI dituduh sebagai sarang Komunis. Berawal dari pesan berantai lewat pesan singkat dan Whatsapp, pengepungan selama 5 jam itu pun terjadi. Caci-maki, pendorongan pagar, hingga pelemparan batu pun terjadi.

Baik kegiatan yang dilakukan di dalam gedung YLBHI maupun di luar tentu dijamin dalam undang-undang negara Indonesia. Tepatnya, dalam negara demokrasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat memang dilindungi. Namun, dalam peristiwa kemarin, dapat dilihat bahwa negara seolah-olah setengah hadir.

Setengah hadir karena pada Sabtu lalu, dengan dalih mengganggu ketertiban, seolah demi mencegah amuk massa, diskusi boleh-boleh saja dihentikan. Sementara pada Minggu malam lalu, polisi seolah harus menunggu hingga ketegangan meningkat untuk mengendalikan massa dengan upaya yang serba terlambat itu.

TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 juga seolah menjadi landasan yang sahih untuk membatasi gerak pelaksanaan hak yang dilindungi tadi. Apapun formatnya baik teater, diskusi, lapak buku, hingga seminar tampak tidak berdaya untuk menyerah pada tuntutan massa dan pembubaran yang mengikutinya. Namun, perdebatan barangkali tidak cukup hanya berkisar pada hak-hak yang dijamin dalam demokrasi tadi, tetapi mengenai nasib ruang publik itu sendiri.

Meminjam penjelasan ruang publik dari Karlina Supelli, dosen Magister Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dalam kuliah terbukanya “Ancaman Terhadap Ilmu Pengetahuan”, ruang publik diartikan sebagai ruang terbuka tempat aneka tafsir dan keyakinan yang berbeda-beda bertemu, saling dengar, saling koreksi sehingga terbangun peluang bagi perubahan.

Tentu keyakinan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada agama atau ketuhanan saja, tetapi juga mencangkup keyakinan atas suatu ide dan gagasan. Jika memang negara ini menghargai proses dialektis maka tidak pernah ada hal yang dapat divonis sebagai sesuatu yang final atau konklusif. Semua selalu terbuka untuk dinyatakan salah bahkan untuk diuji. Namun, bila ide dan gagasan yang berlainan dari versi penguasa sedemikian rupa dihantam tanpa ampun, maka ruang publik turut terancam untuk dibinasakan.

Hal itu tentu menjadi sesuatu yang memprihatinkan saat kegiatan dan diskusi serta seminar ilmiah yang digelar di gedung YLBHI bisa dengan mudahnya menjadi rentan dan terancam, maka ancaman terhadap ruang publik tadi semakin nyata. Seolah dengan berbagai narasi yang dibesarkan melalui film G30S/PKI dan sebuah institusi bersenjata dalam negara, tafsir itu dipaksakan untuk menang. Namun, menang tanpa bertemu, mendengar, dan tanpa koreksi sebab terlebih dahulu tafsir saingannya dibinasakan dengan tekanan dari kekuasaan rezim.

Hal ini tentu menjadi menarik di saat pemerintah tengah gencar memutar kembali film G30S/PKI. Tidak kurang, dinilai karena suda ketinggalan zaman, pemerintah bahkan merencanakan untuk membuatnya khusus bagi kaum milenial. Banyak tanggapan pro-kontra pun muncul, tetapi agaknya menjadi tidak adil.

Tidak adil terutama dalam perebutan pengaruh atas tafsir yang kini sedang berlangsung. Antara tafsir rezim dengan mereka yang berusaha menyuguhkan tafsir alternatif sebagai yang “lain” dari yang sudah lama dipupuk dan dibesarkan rezim. Saat pemerintah justru tengah berusaha mengawetkan dan mungkin me-milienialkan Orde Baru, hal itu bisa berjalan dengan sebegitu mulus dan santainya walaupun ditentang sejumlah pihak.

Di sisi lain saat seminar di Gedung YLBHI dan upaya pengungkapan kebenaran lain berusaha membangun diskursus, hal itu tidak mendapat kesempatan yang berarti. Hal ini menimbulkan pertanyaan, saat cara terbaik mengevaluasi tafsir pemerintah adalah menyangsikannya, maka saat tafsir itu seolah-olah harus diterima tanpa banyak bertanya, siapa yang paling diuntungkan?

Menjawab pertanyaan itu memang bukanlah perkara yang mudah apalagi di tengah kabut yang serba belum pasti dan kemungkinan dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik. Namun, setidaknya apa yang terjadi di Gedung YLBHI jangan sampai berujung pada apa yang disebut oleh Karlina Supelli sebagai “masyarakat tertutup”.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat tertutup bisa ada bila ada kemutlakan yang diyakini pasti benar tanpa membuka peluang untuk diuji. Sementara dibalik kemutlakan itu tersembunyi upaya-upaya melanggengkan pemahaman bentukan rezim yang sedang berkuasa dan tidak segan meluluhlantahkan mereka yang berani menganggu kemutlakan itu. Bahkan ruang publik pun tidak akan luput darinya.

Di sisi lain, kejadian kemarin tentu tidak boleh menjadi langkah mundur dalam perjuangan mengungkapkan kebenaran terutama pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini terkait juga dengan salah satu nawacita yang dijual oleh Presiden Joko Widodo sewaktu ia berkampanye. Bahwa komitmen untuk menegakkan HAM dan menyelesaikan pelanggaran masa lalu telah menjadi komoditas politik yang sukses mengangkatnya melampaui calon rival-nya.

Tidak ketinggalan, wacana tersembunyi yang memboncengi juga perlu diwaspadai. Dengan perhatian publik yang sempat tertangkap pada massa yang melakukan pengepungan malam itu, peraturan pengganti perundang-perundangan (perppu) organisasi masyarakat (ormas) sedang mengintip di jendela.

Berbekal dengan bukti-bukti di lapangan, momentum yang tepat agar perppu itu bisa berkilah bisa jadi segera terlihat. Jangan sampai, dengan alasan dianggap bertentangan dengan ideologi atau ketakutan terhadap ormas malah menjadi justifikasi pemerintah untuk bertindak melampaui demokrasi dan undang-undang yang berlaku.

Karena itu, apa yang terjadi di malam kelam itu tidak lagi sekadar perkara hoax dan ketakutan terhadap hantu komunisme saja, di sisi lain ruang publik berada di bawah ancaman. Mengingat perebutan pengaruh dari berbagai tafsir akan selalu ada. Sementara cara-cara yang dilakukan pemerintah masih berjauhan dari keterbukaan menerima diri disangsikan, hal itu perlu diantisipasi.

Saat pemerintah dengan percaya diri berusaha menutup ruang publik dengan kemutlakannya tadi, maka ruang publik tengah menghadapi tembok-tembok antikritik. Ke depannya, tidak hanya isu-isu yang berbau kiri, tetapi tidak lama perbedaan pendapat terhadap pemerintah bisa jadi adalah sasaran berikutnya.

Diskusi-diskusi dan berbagai kegiatan yang berbau menyangsikan kemutlakan merupakan suatu anugerah terhadap negara yang masih menghargai akal sehat. Melaluinya, ia terus menerus dikoreksi dan terbuka untuk memperbaiki diri.

 

MEDIA PARAHYANGAN

Related posts

*

*

Top