Dosen FH Unpad : Pemerintah Jarang Menggunakan Pendekatan HAM Dalam Pembangunan

Bilal Dewansyah Dosen Hukum Unpad Sedang Berbicara dalam Diskusi "Nasib warga Tamansari Pasca Putusan PTUN" dok./MP

“Pemerintah jarang menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pembangunan. Selalu yang digunakan itu adalah pendekatan pembangunan semata,”

Kalimat itu terucap oleh Bilal Dewansyah dalam Diskusi Kajian Responsif Isu Strategis (Kritis) bertajuk “Nasib Warga RW 11 Tamansari Pasca Putusan PTUN”  lalu yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Padjajaran pada Rabu (9/5) lalu.

Bilal pun khawatir bila pemerintah termasuk kota Bandung tidak punya rencana jangka panjang terkait skema pendekatan HAM dan berpotensi menemui kegagalan. Pendekatan yang ia maksud berada pada tanggung jawab pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi & menyediakan hak atas hunian yang layak.

Ia mencontohkan salah satunya yaitu hak atas tempat tinggal. Penggusuran menyebabkan masyarakat tidak punya tempat tinggal, dan ketika pindah kadang belum jelas statusnya seperti apa. Sementara itu, konteks hak atas tempat tinggal memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang tergusur agar mendapatkan pengganti dan prosesnya melibatkan masyarakat sekitar.

Dalam hubungannya dengan hak asasi lainnya, ia juga menilai ada hak-hak lain yang juga yang terkena dampaknya, hak atas rasa aman misalnya. “Mereka (warga penolak)-kan diintimidasi, bulldozer sebelum ada persetujuan warga sudah masuk, beberapa daerah sudah diratakan, itu adalah persoalan Hak Asasi juga,” jelasnya.

Disamping kedua hak itu, Bilal juga menyatakan bahwa hak atas kepemilikan juga patut diperhatikan. Karena apapun status kepemilikan tanahnya, dalam hal ini bangunan tetap menjadi milik warga karena ada pemisahan antara kepemilikan tanah dan kepemilikan bangunan.

Ia pun mencontohkan seperti kasus yang dialami Warga RW 11 Tamansari, ketika terdapat 2 rumah warga yang dicabut paksa meteran listriknya, atau adanya pengerusakan. Sebab ia menilai apa yang dirusak bukanlah milik pemerintah kota Bandung, melainkan milik warga yang diatur dalam hukum pidana terkait pengerusakan.

Bilal juga menjelaskan bahwa ketika terjadi penggusuran, kita harus belajar melihat motifnya. “Motif-motif penggusuran paksa atau pengusiran orang itu-kan selalu ada motif yang negatif. Jika motifnya tidak negatif tidak akan terjadi kasus,” ucapnya.

Dalam kasus pemkot Bandung dengan warga RW 11 Tamansari, Bilal meyakini bahwa pembangunan itu belum tentu 100% untuk menyejahterakan rakyat. “Selalu ada motif lain. Ketika tadi dijelaskan akan dibangun 3 menara, itu sebenarnya untuk siapa atau misalnya kasus Dago Elos, di situ ada perubahan tata ruang, ada apartemen tiba-tiba berubah, yang diuntungkan siapa?” ujarnya.

Bilal menjelaskan bahwa belum tentu warga yang terusir atau korban penggusuran tersebut mendapatkan haknya baik secara fisik maupun sosial. “Pertama secara fisik belum tentu dia dapat pengganti yang setara huniannya kembali. Lalu lingkungan sosialnya bagaimana? Mereka itu ada yang bekerja, ada yang sekolah dan sebagainya dan Pemkot Bandung kan tidak punya rencana soal itu.”

Dalam pandangannya, hak-hak seperti itulah yang harus dijamin dalam perspektif HAM. “Jadi melakukan penggusuran, baik secara hukum bisa dibenarkan, tapi pemerintah harus menjamin bahwa mereka yang tergusur ini terpenuhi haknya terutama atas tempat tinggal yang layak dan hak-hak terkait lainnya,”

Meskipun demikian, Bilal juga menyoroti sikap pemerintah yang kerap menggunakan instrumen hukum tapi untuk menjustifikasi tindakan yang sebenarnya melanggar. “Mereka (red. pemerintah) banyak menggunakan aturan untuk menjustifikasi tindakan yang sebenarnya itu salah. Ini kasusnya bukan hanya tentang sengketa sertifikat tanah. Ini lebih dari itu. Ini persoalan kemanusiaan,” ucap Bilal.

FIQIH RIZKITA

 

Related posts

*

*

Top