Direktur Imparsial: Pendekatan Politik dan Pembangunan Tidak Sesuai dengan Akar Konflik Papua

Direktur Imparsial, Al-Araf. Dok/ Antara/Istimewa Direktur Imparsial, Al-Araf. Dok/ Antara/Istimewa

NASIONAL, MP – Direktur Imparsial, Al-Araf, mengatakan pendekatan non-militer yang telah dilaksanakan pasca reformasi 1998 hingga pemerintahan Jokowi belum menjawab penyelesaian konflik. Hal ini dikatakannya pada diskusi publik yang berlangsung di Ruang Audio Visual Gedung FISIP UNPAR, Rabu (30/11) lalu.

“Upaya pendekatan politik ekonomi tidak mejawab penyelesaian konflik,” ujar Al Araf, sebagai pembicara pertama pada diskusi ini. Ia menyebutkan pula upaya-upaya pemerintah seperti pemberian otonomi khusus, Upaya Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) pada masa pemerintahan SBY, dan pembangunan infrastrukur di tanah Papua pada masa Jokowi dinilai belum menjawab akar konflik.

“Mulai dari pendekatan operasi militer paska orde baru, otonomi khusus, pembangunan UP4B pada masa SBY plus pola pendekatan pembangunan di era Jokowi. Secara faktual pendekatan tersebut tidak menjawab konflik di Papua,” tambah Al – Araf

Al-Araf kemudian mengungkapkan penyebab pendekatan tersebut gagal adalah sikap pemerintah yang menanggap permasalahan Papua hanya masalah pembangunan dan ekonomi.

Klaim historis, kekerasan politik & pelanggaran HAM, dan persoalan marginalisasi adalah akar konflik Papua yang tidak dapat dijawab melalui pendekatan politik ekonomi, dikatakan Al-Araf mengutip hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai akar konflik Papua.

“Kekerasan dan pelanggaran HAM jangkauannya lebih luas daripada ekonomi, rezim daerah operasi militer masa orde baru meninggalkan luka yang dalam dan tidak bisa dijawab hanya dengan pembangunan,” jelas Al Araf dalam menjelaskan mengapa pendekatan pembangunan tidak menyelesaikan salah satu akar konflik di Papua.

Diakhir pemaparanannya, Al Araf menyimpulkan bahwa dialog adalah yang perlu diutamakan dalam menyelesaikan konflik Papua. Gagasan untuk mendorong dialog dan negosiasi menjadi sesuatu yang seharusnya dilakukan pemerintah Jokowi.

Diskusi publik berjudul Resolusi Konflik Melalui Dialog Menuju Papua Tanah Damai dihadirkan FISIP UNPAR dan bekerjasama dengan LSM bidang HAM, Imparsial. Selain Al-Araf selaku direktur Imparsial, diskusi ini dihadiri perwakilan dari dosen UNPAR, I Nyoman Sudira & Adelbertus Irawan, Otto Nur Abdullah (Komnas HAM), dan Tantowi Yahya (Komisi 1 DPR). Akan tetapi, sebagai diskusi yang membahas Papua, diskusi ini tidak menghadirkan pembicara yang berasal dari Papua.

MIFTAHUL CHOIR | ZICO SITORUS

Related posts

*

*

Top