Dimanakah Pemimpin yang Jujur dan Transparan?

Tak terasa sebentar lagi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) akan segera berlangsung. PUPM saat ini telah memasuki tahapan screening (yang telah diganti fit and proper test) untuk memilih calon kandidat yang akan menjadi kandidat presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa, ketua himpunan, dan MPM. Jika kita menelaah beberapa kejadian saat PUPM tahun sebelumnya saya merasa beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terbiarkan dan merusak prinsip jujur dan rahasia dari PUPM.

Saya beberapa kali melihat adanya pelanggaran terhadap area bebas (clear area) dari bilik pemungutan suara. Beberapa tim sukses dari kandidat berkali-kali masuk ke clear area bahkan mengintip bilik suara untuk meyakinkan pilihan jatuh pada kandidat yang mereka usung. Bahkan intimidasi seperti ini muncul mulai dari pemilih keluar ruang kelas sehabis kuliah. Mungkin bagi mahasiswa di jurusan saya intimidasi seperti itu tidak terlalu mengganggu pemilih karena terkadang kepedulian mereka terhadap organisasi kemahasiswaan kampus kurang.

Sebenarnya yang saya sesalkan ialah kenapa hal ini bisa terjadi di institusi pendidikan tinggi seperti Unpar. Saat saya SMA tidak pernah saya melihat hal seperti ini. Kejujuran dan kerahasiaan dalam sebuah proses pemilihan umum tercoreng karena hal ini. Jika kita sebagai mahasiswa saja tidak menghormati kedua prinsip di atas, pantaskah kita menjadi generasi penerus bangsa?

Jujur saja jika ada yang bertanya bagaimana pendapat saya tentang PUPM? Saya merasa bahwa PUPM akan menggambarkan lulusan almamater kita dalam beberapa tahun ke depan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan posisi kita saat ini adalah posisi dimana kita sedang belajar hidup berbangsa, bernegara, dan bersiap mengabdi kepada masyarakat. Jika dalam proses pendidikan berpolitik, menggunakan hak suara, dan bersosialisasi dengan orang lain di kampus kita masih penuh intimidasi, pelanggaran peraturan, lemahnya fungsi pengawasan maka hal ini memiliki kemungkinan untuk diterapkan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maukah kita hidup di negara yang seperti itu? Sanggupkah?

Bagaimana pemimpin ideal yang pantas untuk Unpar ke depan? Mungkin jawaban saya cuma satu pemimpin yang transparan. Pemimpin yang bisa memberikan keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan aliran dana terutama Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM). Kenapa hal ini penting? Pertama hak dan kewajiban adalah suatu hal yang mesti seimbang. Jika kita sebagai mahasiswa telah melakukan kewajiban pembayaran semester maka kita pun punya hak untuk mengetahui dana yang keluar untuk mahasiswa berapa besarnya? Apa peruntukkannya? Program ini butuh dana dari DKM berapa?

Lalu yang kedua, DKM merupakan dana yang berasal dari mahasiswa dan untuk kepentingan mahasiswa. DKM digunakan untuk modal bagi LKM, MPM, Himpunan, dan UKM untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Sudah waktunya bagi mahasiswa sebagai anggota persatuan mahasiswa terutama anggota himpunan di tiap program studi untuk memiliki pengawasan terhadap aliran dana ini. Hal ini menyebabkan seharusnya pemimpin kita tidak hanya mempertanggung jawabkan hasil kerjanya terhadap rektorat dan/atau dekanat melainkan juga mahasiswa sebagai anggota Persatuan Mahasiswa.

Pernahkah kita bertanya berapa DKM yang bisa muncul dari mahasiswa? Coba kita mulai dengan asumsi bahwa dalam satu program studi terdapat 600 mahasiswa, masa kepengurusan PM dua semester (satu semester 10-20 SKS), Rp. 5,000,- dari Rp. 200,000,-/SKS (sekitar 2,5%) untuk biaya DKM. Maka, biaya DKM untuk satu program studi sebesar Rp. 60,000,000,- (muncul dari 600 mahasiswa X 2 Semester X 10 SKS X Rp. 5,000,-) sampai Rp. 120,000,000,- (untuk 20 SKS). Dalam kenyataanya dana untuk program studi saya pun tidak menyentuh Rp. 60,000,000,- malah sempat terjadi penurunan DKM.

Jika Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai dana tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat, dimanakah transparansinya? Apakah kita benar pemimpin kita hanyalah penggembala sapi, dan mahasiswa hanyalah sapi perahannya?

Jika memang mereka memandang bahwa LPJ mengenai dana ini telah dilaporkan pada perwakilan kita di badan eksekutif dan legislatif yang ada. Maka pertanyaan saya hanya satu untuk para wakil kita : Dimanakah para wakil kita di saat wabah Hepatitis menyerang pihak-pihak yang mereka wakili pada semseter ganjil terakhir?

(Noorhan F Pambudi, Mahasiswa Tekhnik Industri Unpar Angkatan 2009)

Related posts

*

*

Top