Dilarang Bersuara di Karnaval Kemerdekaan

Suasana Karnaval Kemerdekaan di Jalan merdeka Suasana Karnaval Kemerdekaan di Jalan merdeka

Di siang hari yang terik itu, masyarakat Bandung berkumpul sepanjang jalan Merdeka hingga jalan Diponogoro. Jalan-jalan yang biasanya riuh oleh kecamuk kendaraan yang berlalu-lalang dan macet yang tak karuan, kini hari itu sangat berbeda. Sebagian jalan diberi barikade tepat di tepi trotoar, ada juga jalan yang diberi pembatas berupa tali tipis, tetapi dijaga oleh keberadaan apparat yang berbaris menjaga.

Sabtu 26 Agustus 2017, jalan dikosongkan. Tak lain untuk menyediakan ruang bagi acara Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan (KKPP) yang kali ini digelar di Bandung. Acara itu dibuat dengan meriah, dilansir dari web kantor staff Presiden, Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan bahwa Karnaval kemerdekaan kali ini melibatkan lebih dari 1.115 peserta berlatarbelakang seniman dan berbagai komunitas anak muda di Jawa Barat, serta perwakilan budaya dari 12 provinsi yang berkolaborasi dan bekerja bersama untuk menghadirkan pesta rakyat yang meriah.

“Mana Jokowi udah lewat belum?” obrolan itu terdengar di tengah desakan warga yang ada, dan ternyata tak lama dari menguping obrolan yang sedikit terdistraksi oleh suara marching band yang sedang berjalan, tetiba kerumunan massa yang ada menjadi histeris.

Dengan fanatisnya, mereka berteriak kegirangan sembari melambaikan tangan kearah mobil yang telah didekorasi sedemikian rupa untuk menandakan bahwa itu kendaraan hias. Di atas kendaraan itu terlihat Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Ahmad Heriyawan (Gubernur Jawa Barat), dan Presiden republik Indonesia, Joko Widodo. Mereka membalas teriakan warga dengan senyuman dan lambaian tangan, juga sesekali melemparkan Merchandise ke arah kerumunan untuk jadi rebutan.

Namun ditengah teriakan yang menjadi-jadi itu, terlihat 3 orang warga yang diamankan oleh aparat dan dituntun menepi di bawah toko roti di jalan Merdeka. Ketiga orang itu ialah Beni dan Yazid yang seorang Mahasiswa serta Munawar yang merupakan anggota dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua

Beni dan teman-temannya sebenarnya akan membentangkan poster di trotoar tepat ketika Jokowi lewat di atas kendaraan hiasnya, tapi ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada yang menarik mereka berdua dari belakang. Tarikan dari tangan yang kuat itu membawa mereka ke depan sebuah toko roti. Tidak lama, poster yang mereka bawa dirampas. “Ada 3 aparat, satu tentara, satu polantas dan satu lagi kelihatannya Paspampres,” jelas Beni setelah pergi dari lokasi ia dan teman-temannya di-“aman”-kan.

Mengenai poster apa yang akan dibentangkan dan dirampas oleh aparat itu Munawar mengatakan bahwa poster tersebut bertuliskan “Tolak PP 78” dan “Hapuskan Impunitas”. “Ini kan posisinya Jokowi lagi main ke Bandung, kita mau mengkampanyekan ke khalayak masyarakat bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja,” ujar Munawar.

Munawar pun menjelaskan bahwa acara-acara seperti itu (KKPP) bisa mengilusi kesadaran rakyat, seakan kita bahagia, tapi pada kenyataannya ada masalah-masalah di bawah rezim Jokowi ini yang tidak teratasi. “Banyak masalahnya, salah satunya masalah PP 78 soal perburuhan dan Impunitas atau keadaan orang-orang yang kebal hukum,” jelas munawar

Salah satu permasalahan lainnya ialah yang baru saja mereka alami, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, dan keberadaan militer yang mulai memasuki ranah Sipil. Pengamanan Munawar dan dua orang temannya yang diprakarsai oleh tantara menjadi bukti masih adanya watak-watak anti-demokratis. Dwifungsi ABRI memang dicabut, tetapi faktanya tentara masih masuk ke ranah sipil hingga bisa menahan mereka yang hanya akan menyuarakan pendapat.

Selain membawa poster mereka pun menyebarkan propaganda dengan memberikan selembaran pada masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Berlawan atau disingkat Bawan. Dalam selembaran yang dibagikan, mereka menuliskan hasil kajian mereka yang telah mereka ringkas.

Menolak TNI-Polri masuk kampus, Cabut UU no.12 tentang pendidikan, Cabut PP No.78, Batalkan RUU Kamnas, Tolak Perppu Ormas, Hapus impunitas di tubuh TNI & Polri, Usut dan tuntaskan pelanggaran HAM di Papua, dan Penuhi hak-hak normatif buruh perempuan merupakan sebagian hal yang mereka tuntut.

(Baca juga : Pers Rilis Melawan Pemerintahan Agen Kapitalis dengan Persatuan Rakyat)

Yang patut diberi perhatian lebih dari kasus yang terjadi di tengah Karnaval di Bandung itu adalah citra dari pemimpin kita yang telah menjadi ilusi atas hal-hal yang sebenarnya terjadi. Kita ketahui bersama, Jokowi dengan kodok-kodoknya, dengan hadiah sepedanya dan yang terkenal dengan blusukannya, atau Ridwan Kamil (RK) dengan estetika tamannya, dengan candaannya di media sosial bukan berarti membuat mereka menjadi pemimpin yang pro rakyat dan mengerjakan hal-hal yang lebih penting daripada sekedar estetika.

Jokowi dan RK ini memiliki sebuah kesamaan, memiliki citra yang baik, pro rakyat dan diagungkan pendukung fanatiknya. Hal itu menjadi tameng akan hal yang sebenarnya terjadi.

Seperti halnya Jokowi yang pernah berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, tapi hingga saat ini hal itu sama sekali tidak menghasilkan hal yang nyata. Malah kasus HAM banyak bermunculan lagi, terutama yang terjadi di Papua dan yang menimpa juga warga miskin kota, petani, dan nelayan.

Begitu pula Ridwan Kamil yang pernah berwacana dan memberi cap Kota Bandung Ramah HAM. Sementara pemberangusan yang masih sering terjadi baik pada acara ataupun diskusi, dan yang tak boleh kita lupa masih ada penjarahan tanah dan perebutan ruang hidup yang terjadi di Kota Bandung yang justru merupakan langkah mundur dari upaya keramahan Bandung kepada Hak Asasi Manusia.

FIQIH RIZKITA

Related posts

*

*

Top