Diintimidasi, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua Tetap Gelar Aksi

Aksi 15 Agustus 2017 memperingati perjanjian New York yang berujung pada aneksasi Papua oleh Indonesia. Dok/MP Aksi 15 Agustus 2017 memperingati perjanjian New York yang berujung pada aneksasi Papua oleh Indonesia. Dok/MP

NASIONAL, MP – Selasa 15 Agustus 2017, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang sempat di intimidasi sejumlah ormas, tetap menggelar aksi di Dinas Sejarah Angkatan Darat Bandung. Aksi tersebut diselenggarakan untuk menyuarakan bahwa New York Agreement merupakan cara illegal Indonesia untuk merebut tanah Papua.

(Baca juga : Pernyataan Sikap : New York Agreement, Jalan Aneksasi Illegal Indonesia Atas West Papua)

“Enam kawan Papua kita yang sudah hadir di titik kumpul (red.belakang Bandung Indah Plaza) di intimidasi dengan cara di bentak dan dipelototi lalu dikelilingi oleh organisasi massa (Ormas),” ujar Lukman Hakim selaku peserta dari aksi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sudah terdapat banyak Ormas berjaga di sekitar tempat rencana mereka menggelar aksi (Markas Kodam 3)

Sejumlah ormas yang diketahui berada di lokasi diantaranya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), dan Jaringan Komunikasi Amanat Rakyat (Jangkar).

Atang Nurmantyo selaku penanggung jawab Hubungan Masyarakat (Humas) dari aksi ini menuturkan kekecewaannya terhadap kepolisian. Lantaran, mereka tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada massa aksi yang ingin mengeluarkan pendapat, padahal hal itu jelas-jelas diatur dan dijamin dari  tindakan represi yang dilakukan oleh Ormas ini.

Atang pun mengatakan pada sekitar pukul 09.00 Senin(14/08) lalu, polisi menginstruksikan aksi untuk dibubarkan karena di lokasi telah terdapat beberapa Ormas. “Terus apa fungsinya mereka kita danai? Kita kasih mereka gaji dan seragam lewat pajak, tapi ketika kita ingin berpendapat, mengapa mereka melarang, meskipun secara halus,” jelasnya diakhir aksi

Namun menurut Atang maksa aksi menolak untuk bubar dan memilih untuk berpindah tempat, “Kita memilih untuk berpindah, tapi simbolnya tetap sama yaitu militer (red. Gedung Dinas Sejarah Angkatan Darat Bandung) karena biang dari persoalan papua ini merupakan Militerisme,” jelasnya

Tanggal 15 Agustus dipilih sebagai hari digelarnya aksi sebab bertepatan dengan dilaksanakannya New York Agreement pada 55 tahun silam. Massa aksi juga mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan pada Rezim Jokowi-JK, Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) salah satunya ialah memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

FIQIH RIZKITA

Related posts

*

*

Top