Demi Sebuah Nomor Urut di Fakultas Hukum

Pagi itu, pukul 05.00 seperti pada umumnya, matahari belum tampak, dan dingin menusuk seperti biasa di Ciumbuleuit. Terlihat kerumunan mahasiswa di koridor hukum terkantuk-kantuk hanya untuk menunggu secarik kertas nomor urut. Pukul 06.00, seorang pekarya mulai tampak membagikan kertas-kertas itu kepada antrian yang mulai panjang. Pukul 09.00 raut wajah pendatang baru terlihat kecewa karena pembagian kertas tidak sesuai jadwal. Kecemasan tidak mendapat dosen yang diinginkan maupun kelas yang kurang fleksibel selalu menjadi bulan-bulanan mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Menurut Internal Inspektor dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Kevin Tiganna, kisah ini merupakan momok fakultas ini sejak ia menginjakkan kaki di UNPAR.

“Sejak tahun 2009, FRS Hukum berubah-ubah, sebelumnya mahasiswa mengambil nomor acak yang dijadikan nomor urut untuk pilih mata kuliah secara manual, menurut gue itu lebih fair-lah..”, celetuk salah satu mahasiswa 2008 Fakultas Hukum. Bagi yang belum mengetahui perjalanan kegiatan Formulir Rencana Studi (FRS) di Fakultas Hukum, pasti bertanya-tanya mengapa kegiatan itu begitu rumit dan terkesan semrawut.  FRS Hukum memiliki sistem yang berbeda dengan fakultas lain di UNPAR. Mahasiswa dapat dengan bebas memilih mata kuliah dan dosen yang diinginkan selama masih ada kuota di kelas dosen tersebut. Hal ini mulanya disebabkan oleh permintaan mahasiswa yang seringkali bekerja di luar jam kuliah dan merasa perlu pengaturan waktu kuliah yang lebih fleksibel dan efisien. Namun alasan lain yang cukup lucu adalah ketidakhadiran mahasiswa di hari Sabtu. Hal ini tentunya berpengaruh pada dosen yang mereka dapat, bila kurang beruntung, dosen yang pelit dapat memperlambat waktu kelulusan mereka. Sedangkan, bagi yang beruntung hal yang sebaliknya terjadi. Maka dengan niat membantu mahasiswa agar kegiatan dapat berjalan berkesinambungan Fakultas Hukum pun akhirnya memberikan kebebasan bagi mahasiswanya untuk memilih mata kuliah, dosen, maupun kelas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun inilah paradoks kebebasan, seseorang dapat memilih untuk bebas tetapi tidak bisa memilih resiko yang ditanggung bersamanya.

Resiko yang ditanggung mahasiswa pun bermula kala itu. Andra Soeharto, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2009, selalu merasa cemas dengan sistem FRS yang silih berganti setiap semeseternya. Ia tak mengharapkan sistem yang sempurna, namun setidaknya rasa nyaman dan diperlakukan adil dapat dirasakannya. Kembali diingatnya pada semester pertama dan keduanya di UNPAR, kegiatan FRS masih dilakukan melalui sistem manual dengan nomor undian yang mengandalkan faktor keberuntungan. Semester ketiganya dilalui dengan sistem online yang menjanjikan kegiatan FRS dapat dilakukan dari rumah, namun fakta berkata lain ketika kapabilitas sistem tidak menyanggupi. Akibatnya, pada pukul 01.00 dini hari mahasiswa, mau tak mau, bersusah payah melawan kantuk dan dingin malam untuk hadir di koridor Hukum demi mendapatkan sinyal yang dijadwalkan melalui sistem online. Semester keempatnya dilalui dengan sistem online namun melalui ruang Fastnet, sebuah tempat dimana fasilitas internet tersedia. Namun kembali polemik teknis tiba menghampiri, Fastnet tidak memiliki kapabilitas untuk menampung mahasiswa sehingga kegiatan FRS tidak terkoordinir dengan baik. Hingga akhirnya pihak Universitas mencoba melakukan tes uji kelayakan dengan tujuan menguji seberapa kuat sistem online FRS. Dengan melihat hasil uji kelayakan tersebut, pihak Universitas menjalankan sistem FRS online, hasilnya juga gagal. Sehingga Andra dan mahasiswa lainnya harus melakukan FRS manual di hari berikutnya.

Pertanyaan demi pertanyaan mengenai kelayakan FRS Hukum terus bermunculan. Kepala Sub Bagian Akademik & PP, Dadang Jumarsah pun terkesan pasrah dengan sistem yang ada. “Ya.. Setiap sistem pasti kelebihan dan kekurangannya lah..”, tanggapnya. Sesekali ia berceletuk, “Intinya sistem mana saja saya sih gak masalah.. sama-sama butuh kerja keraslah..” Memang, pada akhirnya, tak banyak yang dapat dilakukan pihak Fakultas, mahasiswa maupun pihak Fakultas hanya bisa menunggu pengembangan teknologi yang dilakukan pihak Biro Teknologi Informasi (BTI) UNPAR yang belum kunjung rampung meningkatkan kualitasnya. Ironisnya, pengembangan teknologi yang diharapkan lebih praktis namun beberapa kali gagal ini akhrinya membuat mahasiswa harus kembali lagi melakukan antrian. Demi sebuah nomor urut di Fakultas Hukum.

(Banyubening)

Related posts

*

*

Top