Cawapres Ma’Ruf Amin: Berpotensi Timbulkan Narasi Diskriminatif pada Politik Indonesia

Ma'ruf Amin bersama Joko Widodo Ma'ruf Amin bersama Joko Widodo

Pada tanggal 9 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah resmi memilih K.H Ma’ruf Amin sebagai pasangannya menjadi cawapres untuk menghadpai pilplres 2019. Hal ini sekejap membuat masyarakat sangat terkejut karena masyarakat selama ini ber-spekulasi bahwa yang akan mendampingi Jokowi di tahun 2019 adalah Mahfuf MD. Keputusan ini juga membuat banyak orang, terutama pendukung Jokowi itu sendiri kecewa, pasalnya banyak yang beranggapan bahwa ini langkah Jokowi dalam politik praktis guna memenangkan pilpres 2019.

Jokowi selama dalam pemerintahannya sekarang, sering kali dipandang buruk oleh pihak oposisi dengan labeling sebagai komunis dan anti-Islam. Narasi dari kubu oposisi ini semakin kencang terutama setelah pemerintah resmi membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Maka dari itu, keputusan Jokowi dalam memilih K.H Maruf Amin dianggap banyak orang sebagai langkah untuk menangkis labeling buruk Jokowi tentang Islam karena seperti yang kita tahu bahwa K.H Maruf Amin adalah seorang Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang sangat kental akan ke-Islamannya.

 

Sebuah narasi politik

Saya percaya bahwa seharusnya pemilihan umum bukan hanya sebagai ajang dalam memilih pemimpin, namun lebih jauh lagi ajang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Selain itu juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan politik itu sendiri, melihat bahwa proses yang akan terjadi pada pilpres kedepannya akan memiliki dampak yang besar terhadap pola pikir masyarakat.

Lebih jauh lagi, saya sendiri menganggap pilihan Jokowi pada K.H Ma’ruf Amin akan berdampak buruk bagi masyrakat dan juga demokrasi Indonesia kedepannya. Pasalnya pilkada dalam 1 tahun terkahir memiliki sebuah narasi yang sangat kuat persoalan Nasionalis vs Islam. Hal ini diimulai pada pilgub DKI 2017 ketika seorang calon gubernur non-Muslim pada saat itu diserang dengan narasi agama bahwa pemimpin harus memiliki agama tertentu.

Buruknya ternyata penggunaan isu agama dalam pilkada kedepannya menjadi sering dipakai untuk menjatuhkan seorang kandidat. Hal ini tentunya buruk mengingat bahwa konstitusi kita menjamin kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat tanpa memandang SARA.

Melihat narasi ke-Islaman yang begitu kencang oleh pihak oposisi, pemerintah sangat diharapkan untuk melakukan counterbalance terhadap narasi tersebut. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, pemerintah malahan ikut ambil bagian dalam membangun narasi ke-Islaman dalam berpolitik. Dengan memilih seorang ulama telah memberikan pesan secara tidak langsung bahwa jika anda non-Muslim, maka anda tidak akan bisa masuk ke dalam dunia politik Indonesia. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa keunggulan terbesar dari K.H. Mar’ruf Amin adalah ke-Islaman beliau sendiri.

Melihat segala proses semenjak pilkada 2017 dan 2018 yang mana narasi agama memegang peran penting dalam kemenangan banyak kandidat, narasi sama yang dibawa pada pilres 2019 hanya akan memperburuk situasi. Pemilu adalah sebuah momentum yang sangat memengaruhi masyarkat, pasalnya exposure terhadap pemilu selalu sangat masif. Maka itu pesan-pesan politik pada pemilu baik secara eksplisit atau implisit akan sangat memengaruhi pola pikir masyarakat luas kedepannya.

Peran penting narasi politik dalam masyarakat ditunjukkan pada pilkada 2017, bagaimana pesan politik dapat menggerakan masyarakat dengan sangat massif dan mempengaruhi pola politik kedepannya yang sering menggunakan konsep serupa, yakni agama. Dengan Ma’ruf Amin menjadi cawapres, sama aja pemerintah telah meneruskan narasi politik tersebut dan akan mengindoktrinasi masyarakat secara tidak langsung seperti yang sudah pernah terjadi. Kedepannya yang akan dikorbankan adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan terutama kaum minoritas yang harus mengalah dan memahami bahwa dirinya tidak memiliki peluang di dunia politik sebagai ujung dampak dari politik praktis pemerintah.

Mungkin beberapa orang hanya melihat dampak singkat dari sebuah pemilu, namun kita harus sadar ini adalah momen yang bisa sangat berdampak kepada pola pikir masyarakat. Pada efek jangka panjang masyarakat akan teredukasi bahwa agama adalah faktor penting dalam berpolitik di Indonesia. Semakin lama minortitas akan semakin tidak memiliki tempat dikarenakan berkembangnya narasi tersebut. Kini saya sadar, di Indonesia minortitas memang memiliki hak yang setara dengan mayoritas secara konstitusi, namun tidak secara sosial.

Petinggi negara kita seharsunya sadar bahwa politik tidak hanya praktis membicarakan menang atau kalah, namun juga harus idealis unutk memperjuangkan ideologi.

 

Matthew Adith Sagito, Mahasiswa Teknik Industri 2017

Related posts

*

*

Top