Stoppress! articles

Kegiatan Mahasiswa Arsitektur: Kebutuhan Menggunakan Ruang Komunal Kampus Setelah jam 10 Malam

Kegiatan Mahasiswa Arsitektur: Kebutuhan Menggunakan Ruang Komunal Kampus Setelah jam 10 Malam

STOPPRESS, MP – Gerry Salman Natabradja, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Arsitektur (HMPSArs), mengatakan bahwa mahasiswa arsitektur Unpar keberatan dengan pembatasan waktu kegiatan mahasiswa di kampus sampai jam 10 malam. Sikap keberatan ini merujuk pada kebutuhan mahasiswa arsitektur untuk menggunakan ruang komunal di kampus lebih dari jam 10 malam untuk mengerjakan tugas kuliah dan

Terkait Pencalonan MPM FTI, Mahasiswa N: Seleksi Internal Menghilangkan Demokrasi

STOPPRESS MP, UNPAR – Salah satu mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) dengan inisial N tidak dapat mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) FTI. Hal ini disebabkan bahwa N tidak lolos dalam seleksi internal yang dilakukan oleh MPM FTI. Padahal, merujuk pada TAP MPM, setiap mahasiswa memiliki hak untuk mencalonkan dirinya, selama memenuhi

Penyitaan Buku, Melanggar Tonggak Demokrasi

Pada Jumat (15/2) lalu, diadakan diskusi publik mengenai fenomena pembakaran dan pemberantaran buku yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada beberapa minggu sebelumnya. Diskusi diselenggarakan di gedung aula kantor Pikiran Rakyat. Diskusi fokus terhadap tindakan aparat yang dinilai tidak berdasar dan melanggar konsep demokrasi. “Pelarangan berdiskusi mengurangi kecerdasan masyarakat,” ucap Indah Nurmasari, selaku pembicara dari Kontras.

TAP MPM Tumpang Tindih, Pekerjaan Bawaslu Stagnan

STOPPRESS MP, UNPAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mulai tahun ini ditetapkan menjadi badan independen, memiliki kewenangan baru, yaitu membentuk peraturan sendiri. Namun, Bawaslu belum bisa membentuk peraturan karena peraturan dalam Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa (TAP MPM) masih tumpang tindih. “Peraturan Bawaslu itu kan harus mengacu TAP MPM. Kita tidak bisa membentuk peraturannya sementara

Independensi KPU: Belum Sepenuhnya dilepas oleh MPM

Stoppress, — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai menjadi independen pada PUPM 2019, dimana pada periode sebelumnya KPU dan Bawaslu masih merupakan anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM). Tetapi, menurut Gialdes Evan Ryandi, selaku koordinator KPU, bahwa KPU belum sepenuhnya independen. “Sekarang kita juga belum dapat sepenuhnya dilepas oleh MPM,” ujar Gialdes

Koordinator Bawaslu: Kita Diberikan Kewenangan Untuk Memberikan Sanksi

STOPPRESS, MP – Terdapat penambahan fungsi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pemilu PM Unpar 2019. Fungsi Bawaslu yang awalnya hanya mengikuti dan mengawasi jalannya pemilu, kini diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi serta membuat peraturan sendri. “Kalau tahun sebelumnya, kalau ada pengaduan kita laporkan dulu aduannya apa, terus kita kasih semua ke KPU dan KPU

Pemilu Ideal: KPU dan Bawaslu Sudah Independen 

STOPPRESS, MP – Gerits Michael selaku ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) mengatakan bahwa pemilu untuk periode kepengurusan PM Unpar 2019/2020 bersifat ideal. Hal tersebut karena ketua KPU dan Bawaslu bukan lagi dipegang oleh MPM, tetapi dari mahasiswa yang mendaftar menjadi ketua KPU dan Bawaslu. “Pemilu yang sekarang independen, jadi pemilu yang ideal,” ujar Gerits. Dasar pertimbangan MPM

Sosialisasi PUPM: Fit & Proper Test Tetap Dilaksanakan

Siang itu, beberapa mahasiswa terlihat sedang menyiapkan proyektor di SC Ekonomi. Mahasiswa berjas almamater tampak bersebaran di sekitar lokasi. Beberapa dari mereka terlihat sekadar ngobrol sedang yang lain sibuk mengutak-atik laptopnya. Senin, 18 Feburari 2019 dilaksanakan sosialisasi Pemilhan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa Unpar. Hal ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pemilihan

Pengangkatan Staff Ahli: Minimnya Waktu Persiapan Bawaslu Menuju Pemilu

STOPPRESS, MP – Pandapotan Pintubatu telah diangkat oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) menjadi Koordinator Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada bulan Januari lalu. Pandapotan yang akrab disapa Dapot, mengaku bahwa dibutuhkan pengangkatan staff ahli untuk Bawaslu karena persiapan pemilu yang singkat. “Waktu yang mepet dan kita perlu membuat peraturan-kan. Untuk membuat peraturan gak bisa secepat itu,”

Payung Hukum Indonesia Belum Melindungi Penyintas Kekerasan Seksual

STOPPRESS, MP – Pada hari Sabtu (26/1) lalu, Samahita bersama Komunitas Perempuan Medusa dan Keluarga Kooperasi Besar Mahasiswa (KKBM) Unpar mengadakan diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Dalam diskusi yang diadakan di Coop Space, Ira Imelda, selaku narasumber mengatakan bahwa hukum masih belum bisa menjangkau kekerasan  seksual secara menyeluruh. “Definisi perkosaan hanya penetrasi

Top